Soal Kebohongan Award, BPN: PSI Alay Politik yang Caper

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahni Anzar Simanjuntak, menyebut PSI sedang membuat ‘alay politik’ dengan membuat penghargaan ‘Kebohongan Award’ untuk mencari perhatian pada Pemilu 2019.

“Saya malas nanggapin alay-alay politik kayak gitu. Kita nanggapin apa saja karena istilah saya alay politik, cari perhatian. Terus diapain, diketawain saja,” kata Dahnil usai menghadiri acara Award 212 di gedung Perfilman Usmar Ismail, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (4/1).

Partai Demokrat yang menerima penghargaan tersebut, langsung membuangnya ke tong sampah. Penghargaan itu untuk Wasekjen Demokrat Andi Arief, yang disebut PSI sudah melakukan kebohongan terkait hoaks 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos.

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, melalui akun Twitternya, mengunggah foto pembuangan piagam dan piala ‘Kebohongan Award’ ke tempat sampah.


Baca juga: Buang Kebohongan Award PSI ke Tong Sampah, Demokrat Siapkan Langkah Hukum

Bahkan ia menyatakan pemberi kebohongan award ini bisa dipidana karena menuduh orang yang belum ada keputusan pengadilan yang inkracht.

Dahnil pun setuju penghargaan seperti itu dibuang saja dan tidak usah ditanggapi serius.

BACA JUGA:  OSO Terima SK Restrukturisasi Pengurus Baru

“Dibuang itu artinya diketawain, artinya alay politik yang begitu nggak usah ditanggapi serius, diketawain saja. Kami nggak anggap itu hal yang serius, kami anggapnya alay politik yang cari perhatian,” pungkasnya.

Sebelumnya, PSI memberikan “Kebohongan Award Awal Tahun 2019” kepada Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Andi Arief. Lantaran ketiga nama itu dituding PSI sudah membuat kebohongan pada awal tahun 2019.

Baca juga: PSI Beri Kebohongan Award untuk Prabowo, Sandiaga, dan Andi Arief

“PSI membuat sebuah Kebohongan Award karena pada awal tahun baru sudah terjadi tsunami kebohongan,” kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany dalam jumpa pers di Basecamp DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (4/1). (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

10 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Islam Simbolik dan Islam Substantif: Problema Nilai Islamisitas dalam Politik Indonesia

Bagi saya, Habib Rizieq Shihab masih kurang radikal karena ia tidak memiliki ide original tentang negara nomokrasi Islam, yang menurut Thahir Azhary (1995) sebagai negara ideal atau negara siyasah diniyah dalam konsepsi Ibnu Khaldun (1849). Pengetahuannya tentang Kartosoewirjo yang pernah mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat tahun 1949 juga sangat minim sehingga jika dipetakan, ia hanyalah tokoh pinggiran dalam proses revolusi Islam yang kini sedang berproses di Indonesia.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi