Buang Kebohongan Award PSI ke Tong Sampah, Demokrat Siapkan Langkah Hukum

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan piagam Kebohongan Award kepada Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief terkait hoaks 7 kontainer surat suara sudah tercoblos.

Award dari PSI itu langsung dibuang Demokrat ke tong sampah. Tak hanya itu, partai tersebut juga akan mempolisikan PSI terkait aksi ‘award’ tersebut.

“Kami buang ke tempat sampah award itu. Walau kami Partai Demokrat bukanlah partai yang sedikit-sedikit suka melapor ke polisi, namun ada rencana kami untuk melaporkan Ketum dan Sekjen PSI yang menandatangani award itu,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon kepada wartawan, Jumat (4/1).

Jansen menilai pemberian ‘Kebohongan Award’ kepada Andi Arief telah melampaui fakta hukum saat ini.


Baca juga: PSI Beri Kebohongan Award untuk Prabowo, Sandiaga, dan Andi Arief

Jansen menyebut PSI tengah mem-framing Andi Arief sebagai pelaku penyebar hoaks. Padahal, menurutnya, cuitan Andi hanya berisi permintaan kepada KPU mengecek kebenaran isu itu.

“Apa maksud PSI memberi Kebohongan Award itu? KPU saja tak melaporkan Andi Arief. Pemanggilan saja belum ada terhadap Andi Arief, apalagi putusan hukum,” ujarnya.

“Tindakan PSI ini sudah melakukan framing politik melebihi putusan hukum. Dan anak-anak PSI ini memang harus belajar bahasa Indonesia lagi. Suruh baca ulang tweet Andi Arief. Meminta dicek kebenaran kok dikatakan hoaks,” imbuhnya.

BACA JUGA:  Serap Aspirasi Masyarakat, Gerindra Pertimbangkan Usung Gatot-Anies

Baca juga: KPU: Bukan Karena Twit Andi Arief Baru Kami Cek Kontainer

Selain itu, kata Jansen, sikap PSI yang langsung menuduh Andi sebagai pelaku penyebar hoaks adalah sangat arogan.

“Apa yang dilakukan PSI ini menunjukkan arogansi politik kekuasaan dan kekerdilan cara berpikir mereka. Inilah kalau partai diisi para ABG. Mumpung sedang bersama koalisi penguasa, lantas bikin award, menuduh orang lain melakukan kebohongan, padahal belum terbukti secara hukum. Jadi selain sebagai partai, PSI ini perlu belajar politik dan harus belajar hukum lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, PSI memberikan “Kebohongan Award Awal Tahun 2019” kepada Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Andi Arief. Lantaran ketiga nama itu dituding PSI sudah membuat kebohongan pada awal tahun 2019.

“PSI membuat sebuah Kebohongan Award karena pada awal tahun baru sudah terjadi tsunami kebohongan,” kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany dalam jumpa pers di Basecamp DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (4/1). (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Kasih Sayang Yang Menyembuhkan

Kasih sayang adalah sebuah kekuatan penyembuhan. Inilah diantaranya

19 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi