Buang Kebohongan Award PSI ke Tong Sampah, Demokrat Siapkan Langkah Hukum


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan piagam Kebohongan Award kepada Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief terkait hoaks 7 kontainer surat suara sudah tercoblos.

Award dari PSI itu langsung dibuang Demokrat ke tong sampah. Tak hanya itu, partai tersebut juga akan mempolisikan PSI terkait aksi ‘award’ tersebut.

“Kami buang ke tempat sampah award itu. Walau kami Partai Demokrat bukanlah partai yang sedikit-sedikit suka melapor ke polisi, namun ada rencana kami untuk melaporkan Ketum dan Sekjen PSI yang menandatangani award itu,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon kepada wartawan, Jumat (4/1).

Jansen menilai pemberian ‘Kebohongan Award’ kepada Andi Arief telah melampaui fakta hukum saat ini.

Baca juga: PSI Beri Kebohongan Award untuk Prabowo, Sandiaga, dan Andi Arief

Jansen menyebut PSI tengah mem-framing Andi Arief sebagai pelaku penyebar hoaks. Padahal, menurutnya, cuitan Andi hanya berisi permintaan kepada KPU mengecek kebenaran isu itu.

“Apa maksud PSI memberi Kebohongan Award itu? KPU saja tak melaporkan Andi Arief. Pemanggilan saja belum ada terhadap Andi Arief, apalagi putusan hukum,” ujarnya.

“Tindakan PSI ini sudah melakukan framing politik melebihi putusan hukum. Dan anak-anak PSI ini memang harus belajar bahasa Indonesia lagi. Suruh baca ulang tweet Andi Arief. Meminta dicek kebenaran kok dikatakan hoaks,” imbuhnya.

Baca juga: KPU: Bukan Karena Twit Andi Arief Baru Kami Cek Kontainer

Selain itu, kata Jansen, sikap PSI yang langsung menuduh Andi sebagai pelaku penyebar hoaks adalah sangat arogan.

“Apa yang dilakukan PSI ini menunjukkan arogansi politik kekuasaan dan kekerdilan cara berpikir mereka. Inilah kalau partai diisi para ABG. Mumpung sedang bersama koalisi penguasa, lantas bikin award, menuduh orang lain melakukan kebohongan, padahal belum terbukti secara hukum. Jadi selain sebagai partai, PSI ini perlu belajar politik dan harus belajar hukum lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, PSI memberikan “Kebohongan Award Awal Tahun 2019” kepada Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Andi Arief. Lantaran ketiga nama itu dituding PSI sudah membuat kebohongan pada awal tahun 2019.

“PSI membuat sebuah Kebohongan Award karena pada awal tahun baru sudah terjadi tsunami kebohongan,” kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany dalam jumpa pers di Basecamp DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (4/1). (SU05)

19 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Anda ASN Yang Terpaksa Harus Bercerai? Simak Prosedur Yang Harus Dilalui

Anda seorang ASN dan sedang mengalami masalah rumah tangga yang berujung perceraian? Simak proses percerain ASN berikut, apa yang harus dilakukan dan kewajiban apa yang muncul.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close