Soal Bohong, Efek Elektoral, dan Sisi Hukum Kisah Ratna Sarumpaet

- 3 Pertanyaan, 4 Jawaban
oleh: Denny JA

SERUJI.CO.ID – Apa ujung dari kasus Ratna Sarumpaet? Apakah ujungnya Ratna dipenjara, juga sebagian kubu oposisi? Lalu Prabowo dikalahkan telak dalam pilpres 2019, dan kalah pula di kalangan pemilih terpelajar? Apakah ini ujungnya?

Ini satu dari tiga pertanyaan yang sering ditanya pada saya. Karena aktif membuat survei opini publik dan sudah membuat tulisan soal kemungkinan Ratna berbohong, yang menyebar luas di media sosial, sebelum Ratna mengaku, saya banyak ditanya.

Agar tak mengulang-ngulang, saya jawab saja tiga pertanyaan itu sekaligus, dengan empat jawaban.

-000-

Pertama, pertanyaan di atas: sisi hukum dan efek elektoral kasus Ratna.

Jawab:

Soal efek elektoral, LSI Denny JA tengah melakukan survei nasional. Salah satunya mengukur kasus kebohongan publik Ratna Sarumpaet. Ingin dieksplor seberapa luas kasus ini diketahui pemilih, dan lebih heboh kasus itu bergetar di segmen pemilih yang mana. Diteliti juga seberapa besar kemarahan publik atas kasus itu.

Tentu tak tertinggal efek elektoral dari kasus ini. Tepatnya seberapa besar efeknya bagi elektabilitas Prabowo dan Jokowi. Benarkah gara gara kasus ini, terjadi migrasi dukungan dari kalangan terpelajar yang semula di kubu Prabowo, lalu beralih ke Jokowi, atau beralih menjadi swing voters.

Akhir bulan ini, Oktober 2018, saya akan menjawab pertanyaan itu dengan lengkap. Bukan spekulasi saya di belakang meja, tapi melalui data riset nasional di 34 provinsi.

Soal apakah Ratna akan diputuskan bersalah di pengadilan, dan apakah akan terbawa pula pihak sebagian kubu oposisi? Ini sepenuhnya wilayah hukum. Biarlah proses hukum yang menjawab.

Yang kita tahu, ini momen tepat untuk bersih-bersih ruang publik. Media sosial sudah menggeser koran, radio sebagai tempat publik mencari berita. Ia hanya kalah dari televisi saja. Namun di segmen muda, di dunia barat, bahkan media sosial (internet secara umum) sudah pula mengalahkan televisi.

Ruang publik kita, bulat dan lonjong kenyamanan hidup kita selaku warga negara sangat ditentukan oleh kualitas media sosial. Jika seperti sekarang, terlalu banyak hoax, kebohongan, fitnah, ujaran kebencian yang beredar, kesadaran kolektif kita akan penuh polusi.

Perlu ada satu kasus sebagai “efek jera” sekecil apapun. Kasus Ratna sempurna untuk dibongkar hingga akar; seterang terangnya, seadil adilnya, untuk menjadi pembelajaran publik.

Inilah fasilitas dan kemewahan demokrasi. Sistem ini menyediakan wahana “self-correcting,” pembelajaran, yang membuat satu kesalahan memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem.

Itu sebabnya mengapa kasus Ratna Sarumpaet perlu dikupas tuntas agar maksimal efek pembelajarannya bagi kebaikan publik. Proses hukum diperlukan justru agar ia terbuka, dengan memberikan ruang yang sama bagi kedua belah pihak, yang pro dan kontra.

PembelajaIaran publik. Bersih bersih media sosial. Itulah UJUNG kepentingan publik yang paling penting. Ujung lainnya soal siapa yang dipenjara dan kalah di pemilu presiden, itu justru sekunder.

-000-

Pertanyaan Kedua: mengapa kebohongan publik Ratna Sarumpaet begitu diperhatikan? Bukan politisi juga umumnya berbohong ketika kampanye? Ia menyatakan A, B, C ternyata yang dikerjakan justru sebaliknya? Bukankah si C, D, E dijanjikan menjadi wapres atau menteri ternyata tidak?

Jawab: kebohongan Ratna Sarumpaet tidak biasa karena ada potensi melanggar hukum dan masuk kategori kriminal. Hukum sendiri sudah mempunyai aturan dan pasal soal kebohongan seperti apa yang masuk dalam kategori kriminal.

Bohong di depan rakyat waktu kampanye, dengan bohong sebagai saksi di pengadilan misalnya (perjuri, obstruction) walau sama bohong, namun berbeda konsekwensi hukumnya.

Bohong ketika kampanye bisa terkena sanksi sosial tapi itu bukan kriminal. Ia tak bisa dibawa ke pengadilan misalnya. Tapi berbohong yang menghalangi proses hukum, seperti perjuri atau obstruction of justice, itu bisa membuat seseorang dipenjara.

Tak semua hoax dan kebohongan mempunyai potensi kriminal. Kebohongan dalam April Mob, misalnya, sejauh tak ada pihak yang dirugikan, itu justru hiburan dan disukai.

Hukum Indonesia sendiri sudah menyediakan pasal jenis hoax yang bisa dituntut secara hukum. Yaitu yang termasuk dalam Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE (ujaran kebencian Isu SARA), Pasal 14 dan 15 Undang Undang nomor 1 tahun 1946 (bohong untuk menciptakan keonaran), Pasal 311 (soal fitnah) dan 378 KUHP (penipuan) dan Undang Undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kebohongan publik Ratna masuk dalam kategori pasal 14 ayat 1 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun

Tinggalah proses pengadilan yang membuktikan apakah unsur delik di atas terpenuhi. Ini yang membuat kebohongan Ratna Sarumpaet berbeda dengan bohongnya kampanye politik yang tidak terealisasi.

-000-

Ketiga: Salahkan seorang tokoh jika ia dibohongi (Kasus aneka tokoh yang dibohongi Ratna Sarumpaet)? Bukankah semua presiden kita pernah dibohongi? Bukankah hingga para Nabi pun pernah dibohongi?

Jawab: yang dipersoalkan memang bukan dibohongi. Tapi membuat pernyataan publik setelah kasus yang menyerang pihak lain, yang ternyata kasus itu bohong. Bukan sikap pasif dibohongi. Tapi sikap aktif membuat tindakan menyerang setelah mendengar kasus yang ternyata bohong itu.

Lihatlah jejak digital yang ada. Ini aneka pernyataan yang muncul. Komen itu antara lain: Penguasa telah menyewa preman. Atau: di zaman pak Harto saja ia tidak digebuk. Atau: Warga negara dibungkam. Atau: Kritik dijawab aniaya.

Sah untuk memberikan dua kritik atas komen para tokoh yang terlalu cepat menyerang. Kritik soal kemampuan tokoh membuat penilaian yang akurat. Apa jadinya negara jika ia dikelola oleh tokoh yang mudah dikecoh dan reaksioner?

Mencari info pembanding untuk kasus besar penyiksaan warga negara itu hal maha penting. Untuk kasus Ratna itu bukan hal yang sulit. Terbukti polisi butuh waktu kurang dari satu hari saja bisa membongkar kebohongan Ratna Sarumpaet.

Lalu kritik soal ikut menyebar kebohongan publik. Ini tak sekedar bohong, tapi bohong yang menyerang, menyudutkan, mengkarakterisasi negatif tokoh lain, dan menimbulkan kehebohan. Apakah ini bernuansa pelanggaran UU ITE atau tidak, ada unsur kriminal atau tidak, tentu proses hukum yang akan membuktikan.

Diberitakan satu persatu tokoh dipanggil polisi. Amien Rais sudah dipanggil. Menyusul yang lain. Justru ini bagus untuk Amien Rais dan tokoh lain. Ia punya momen menjelaskan sebenar benarnya sehingga hukum dan opini publik dapat terbentuk seadil adilnya.

-000-

Di bawah ini jawaban keempat walau tidak ditanyakan. Isu penting memerlukan selebrasi untuk selalu direnungkan, dirayakan, dievaluasi. Buruh memiliki hari buruh. Hak asasi punya hari hak asasi. Kesetaraan wanita punya hari emansipasi wanita.

Media sosial juga memerlukan hari peringatan. Saya mengusulkan tanggal 3 Oktober diperingati menjadi hari media sosial. Itulah hari kita merenungkan pentingnya memilki media sosial yang memberikan banyak manfaat, dan bersih dari kebohongan publik, hoax yang berbahaya, ujaran kebencian, fitnah dan sebagainya.

Mengapa tanggal 3 Oktober? Itu hari ketika Ratna Sarumpaet membuat kutipan yang puitis dan penuh makna: ternyata saya pencipta hoax terbaik!!

Di antara kesalahannya, Ratna Sarumpaet tetap kita apresiasi karena ia mengakui kesalahannya. Setiap hari itu, bagus pula masing masing kita menyadari kebohongan publik yang pernah ikut kita ciptakan.

Demikianlah, dengan menjawab tiga pertanyaan itu, melalui empat jawaban, saya tak perlu lagi menjawab pertanyaan satu persatu di japri ataupun aneka WA grup, facebook, twitter, instagram, ataupun wawancara wartawan.*

Oktober 2018

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Disabilitas Mental dan Pemilu

Ketika Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa KPU mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau sakit jiwa, muncul pertanyaan penderita penyakit jiwa mana yang diberikan hak untuk memilih?

Zero Black Out, Mampukah PLN?

Black out tidak disebut secara eksplisit. Hanya menjadi bagian jabaran risiko produksi/operasi yaitu kerusakan peralatan. Inilah  masalah pokoknya. Sesuatu yang berakibat fatal tidak diidentifikasi secara cukup dalam dokumen rencana stratejik jangka panjang PLN.

Konsisten Kemaruk Kekuasaan

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER