Kekerasan Terhadap Wartawan Kapan Berakhir?

Oleh: Gunawan Witjaksana*

SERUJI.CO.ID – Kekerasan terhadap wartawan terjadi lagi di Banyumas ketika ada demonstrasi menolak pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB). Beberapa di antaranya terluka, bahkan mereka juga dipaksa menghapus rekaman-rekaman peristiwa yang terjadi saat itu.

Kapolda pun meminta maaf baik kepada wartawan, mahasiswa, atau anggota keluarga yang menjadi korban, serta setidaknya ada empat oknum aparat yang diduga melakukan kekerasan terhadap wartawan pun diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tampaknya, kekerasan terhadap wartawan oleh oknum aparat merupakan peristiwa klasik yang hingga kini masih saja terus terjadi.

Pertanyaannya, mengapa hal semacam itu terus saja terjadi? Bagaimana sebaiknya wartawan, aparat, dan siapa pun yang terkait dengan peristiwa semacam itu menyikapinya? Risiko Profesi Sebagai seorang profesional, siapa pun mereka, termasuk wartawan satu saat akan berhadapan dengan risiko profesi.

Harusnya disadari oleh setiap wartawan bahwa profesi yang mereka geluti selalu mengandung adanya risiko profesi, terlebih bila peliputan kejadian atau peristiwa yang mereka liput berisiko terjadinya kekerasan, termasuk peristiwa demonstrasi yang melibatkan massa yang jumlahnya besar, seperti yang terjadi di Banyumas.

Oleh karena itu, sebagai seorang wartawan profesional, profesionalitas pekerjaannya akan sangat ditunjang oleh penguasaan serta pemahaman mereka setidaknya terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia (P3SPS KPI), serta pedoman kerja dari masing-masing media, tempat para wartawan tersebut bernaung.

Demikian pula dengan aparat yang bertugas, pada saat berhadapan dengan massa, tetap saja mereka harus mengerti serta menghargai wartawan yang dalam melaksanakan pekerjaannya dilindungi oleh UU serta aturan-atruran lain yang berlaku.

Aparat pun juga memedomani SOP-nya masing-masing dalam bertugas.

Bila di antara keduanya saling mengerti serta menghargai satu sama lain sesuai dengan berpedoman pada standar operasional mereka masing-masing, niscaya benturan yang tidak perlu di antara keduanya akan bisa dihindarkan.

Masalahnya, dalam meliput sebuah peristiwa yang melibatkan massa, misalnya demonstrasi, meski korlap (koordinator lapangan) telah memberikan briefing atau semacamnya sebelum melakukan demonstrasi, psikologi massa sering sulit dikendalikan.

Terlebih, bila ada oknum yang memprovokasi, bak pemantik kompor gas, api tindakan massa yang liar dan tak terkendali akan mudah tersulut.

Bila setiap unsur memahami protapnya masing-masing, sesuai dengan aturan yang berlaku, demo harus sudah berakhir pukul 18.00 WIB.

Bila aturan itu dilanggar, berbagai kemungkinan yang mengarah terjadinya kekerasan akan mudah terjadi. Demo menolak PLTPB di Banyumas salah satu contohnya.

Sebenarnya, bila sesuai dengan aturan demo bubar pukul 18.00 WIB, aparat akan bisa beristirahat. Demikian pula, dengan para wartawan.

Persoalannya, ketika pedemo melanggar aturan, menolak imbauan aparat, bahkan akan mendirikan tenda, aparat akan berupaya membubarkannya sesuai dengan protap mereka, dan wartawan pun akan terus meliput sesuai dengan fungsi informasi, mediasi, bahkan mungkin advokasi yang mereka miliki, karena memang itulah profesi yang mereka jalani.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.
close