Jokowi Klaim Tidak Pernah Buat Pergub Terkait Reklamasi, Tapi Ini Faktanya

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi menyampaikan bahwa selama ia menjadi Gubernur DKI Jakarta tidak pernah mengeluarkan peraturan Gubernur (pergub) terkait reklamasi pantai utara Jakarta.

Hal itu disampaikan Jokowi di hadapan para pimpinan media massa dalam pertemuan di Istana Merdeka, sebagaimana dilansir portal Media Indonesia, Senin (30/10) kemarin.

“Saya bisa saja mengeluarkan perpres. Tapi, di mana marwah hukum dan kepastian beinvestasi jika perpres terdahulu dibatalkan presiden berikutnya?” kata Jokowi menegaskan kenapa ia tidak pernah mengeluarkan peraturan terkait reklamasi Jakarta.

Namun sebuah media nasional di Jakarta, Rappler.Id, yang mencoba menelusuri kebenaran pernyataan Presiden tersebut, menemukan fakta sebaliknya.

Ternyata faktanya, Jokowi saat masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta, sebelum dilantik sebagai Presiden pada tanggal 20 Oktober 2014, telah menandatangani sebuah Peraturan Gubernur (pergub) terkait reklamasi Jakarta, yaitu Pergub Nomor 146 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pergub DKI Jakarta nomor 146 tahun 2014, terkait reklamasi pantai utara Jakarta,

Pergub tersebut ditandatangani Jokowi pada tanggal 26 September 2014, hampir satu bulan sebelum pelantikannya menjadi Presiden. Dan diundangkan masuk berita daerah provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2014 dengan ditandatangani oleh Sekda Saefullah.

Saat SERUJI mencoba menelusuri hari ini, Selasa (31/10) ditemukan dokumen perda nomor 146 tahun 2014 tersebut berada di website pelayanan.jakarta.go.id dengan laman url di http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-gubernur-nomor-146-tahun-2014-tentang-pedoman-teknis-membangun-dan-pelayanan-perizinan-prasarana-reklamasi-kawasan-strategis-pantai-utara-jakarta.pdf.

Jokowi sebagai penandatangan Pergub DKI Jakarta nomor 146 tahun 2014, tertanggal 26 September 2014.

Nampak jelas di dokumen pergub tersebut, nama Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebagai panandatangan.

Sampai berita ini diturunkan belum ada penjelasan resmi dari Istana atas ditemukannya fakta yang berbeda antara keterangan Presiden Jokowi dengan dokumen pergub yang ada.

(ARif R/Hrn)

162 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres

Debat capres putaran pertama telah usai. Terlepas paslon mana yang akan keluar sebagai juara dan berhak memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, tulisan ini ingin mengkritisi ide dan gagasan para paslon seputar pemberantasan korupsi.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER