Bantu Petani Bukan Lewat Globalisasi Tetapi Domestik

Oleh: Muhammad Razi Rahman

SERUJI.CO.ID – Menggunakan prinsip perdagangan bebas dalam rangka membantu perekonomian dalam negeri ternyata mendapatkan tantangan karena hal tersebut bukanlah seperti rumus matematika bahwa satu tambah satu adalah dua.

Ada banyak hal yang harus dibenahi agar Indonesia dapat memaksimalkan perdagangan bebas, yang menjadi ciri khas globalisasi, agar negeri ini bisa benar-benar menggunakan hal tersebut untuk menambah manfaat bagi kesejahteraan rakyat di Tanah Air.

Karena bila tidak, maka instrumen globalisasi seperti perdagangan bebas hanya akan menjadi sarana derasnya masuknya barang impor murah.

Dampak negatif dari hal tersebut adalah langkah itu dapat memundurkan sektor manufaktur dan produksi domestik, termasuk pula sektor pertanian nasional.

Untuk itu, tidak heran bila lembaga seperti Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan perjanjian perdagangan bebas global tidak memberikan perlindungan kepada petani nasional sehingga sudah seharusnya pemerintah tidak lagi membahas hal tersebut.

Menurut Direktur IGJ Rachmi Hertani, perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketanya di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tidak dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi petani Indonesia.

Rachmi berpendapat bahwa indikasi hal itu dapat dilihat dari kekalahan Indonesia di badan banding WTO terkait tudingan Amerika Serikat dan Selandia Baru yang tidak setuju kepada kebijakan pembatasan impor RI.

WTO memutuskan bahwa tindakan Indonesia atas kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya tidak konsisten dengan aturan GATT 1944 mengenai penghilangan hambatan perdagangan global.

Kekalahan Indonesia dalam kasus ini akan membawa dampak besar terhadap kebijakan pangan di Indonesia, antara lain karena penyesuaian kebijakan pangan Indonesia dengan aturan GATT 1994 dinilai akan bertentangan dengan semangat kedaulatan pangan dan merampas kesejahteraan petani.

Ia memaparkan, sesuai aturan WTO, maka Indonesia wajib segera melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya dengan aturan GATT dalam jangka waktu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika tidak dilakukan, maka Indonesia harus memberikan kompensasi kepada Selandia Baru dan Amerika Serikat yang besarannya disepakati bersama. Bila tidak tercapai kesepakatan mengenai bentuk atau besaran kompensasi,maka kedua negara tersebut dapat meminta kepada WTO untuk mengajukan retaliasi atau tindakan balasan terhadap Indonesia.

Sementara itu, peneliti Bina Desa lembaga Achmad Yakub mengingatkan tidak mungkin menyerahkan kepentingan pangan sebagai keamanan nasional ke mekanisme perjanjian WTO yang dikenal sangat propasar, merugikan petani dan ekonomi bangsa Indonesia secara mendasar.

Achmad Yakub bankan menginginkan pemerintah Indonesia mendorong kerja sama alternatif yang berkeadilan sosial di luar WTO.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Boneka Cantik dari Balaikota

Seperti drama korea (drakor), ada yang menangis ada yang tertawa. Akhirnya perburuan rekom PDIP untuk pilwali Surabaya mencapai antiklimaks, Rabu (2/9). And the winner is...Tri Rismaharini sebagai sutradara terbaik. Whisnu berusaha tatag, berdiri di depan kamera menghadap Megawati Soekarnoputri. "Aku tidak akan buang kamu, Whisnu," kata Mega.

Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana

Karena itu, term NKRI Bersyariah, itu sejatinya bid’ah; tidak ada presedennya dalam sejarah Islam alias mengada-ada. Sesuatu yang bid’ah semestinya dijauhi oleh para pengikut Rasulullah Saw. Apalagi jika istilah ini diniatkan untuk hajat politik yang pragmatis.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.