Mantan Anggota KPU Imbau Semua Pihak Tanggapi People Power Dengan Bijak

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purworejo (Jateng), Agung Haribowo, mengimbau semua pihak untuk memiliki sikap bijaksana dan menaati aturan demi tetap terjaganya persatuan dan kesatuan Indonesia, terkait wacana people power yang dihembuskan elit politik.

“Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kita baru saja sukses menyelenggarakan Pemilu terumit di dunia yang menggabungkan Pemilu Presiden, DPD, DPR, DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II. Hal ini perlu diapresiasi semua pihak dan seyogyanya semua kontestan menekankan prinsip siap menang dan siap kalah, menerima hasil KPU, bukan malah menimbulkan isu-isu yang meresahkan masyarakat,” kata Agung melalui siaran pers, Sabtu (18/5).

Menurut dia, penolakan terhadap hasil Pemilu merupakan hal yang melanggar aturan dan hukum yang berlaku.

Agung yang pernah menjabat anggota KPUD Purworejo dua periode ini pun meminta Polri untuk menindak tegas kepada para pelaku penyebar informasi hoaks soal Pemilu dan elit politik yang sering menimbulkan kontroversi dan polemik sehingga kerap memprovokasi masyarakat bawah.

“Polri harus lebih tegas dalam menangani para elit politik dan pelaku penyebar hoaks khususnya terkait Pemilu yang secara masif disuarakan seolah-olah terjadi kecurangan massal namun tidak mampu memberikan bukti yang akurat sehingga jelas yang disasar adalah reputasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Hal ini telah meresahkan dan membingungkan masyarakat bawah serta berpotensi menimbulkan chaos (kerusuhan) di masyarakat sehingga sudah seharusnya Polri tegas menindak mereka,” katanya.

Agung pun meminta pihak-pihak yang berkepentingan agar tidak memprovokasi masyarakat dengan wacana people power yang bukan merupakan bagian dari mekanisme protes terhadap hasil Pemilu.

“Tidak perlu ada pengerahan massa (people power) yang justru akan menimbulkan hal yang lebih parah lagi,” katanya.

Menurutnya, people power adalah gerakan untuk kepentingan sesaat dan kepentingan kelompok atau perorangan yang tidak bertanggungjawab terhadap masyarakat.

Ia pun meminta masyarakat tidak cemas terkait isu people power dan mempercayakan kepada pemerintah khususnya TNI Polri untuk menangani permasalahan tersebut.

“Masyarakat tidak usah cemas, saya yakin TNI Polri solid dan siap mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Pemilu serta menjaga stabilitas keamanan,” pungkasnya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana

Karena itu, term NKRI Bersyariah, itu sejatinya bid’ah; tidak ada presedennya dalam sejarah Islam alias mengada-ada. Sesuatu yang bid’ah semestinya dijauhi oleh para pengikut Rasulullah Saw. Apalagi jika istilah ini diniatkan untuk hajat politik yang pragmatis.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi