Meneropong Sandinomics dan Tantangannya

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan

SERUJI.CO.ID – Pasangan cawapres Prabowo Subianto, Sandiaga Salahuddin Uno, mencatat perhatian publik terbesar belakangan ini. Hanya dalam waktu sekejab, sosok dirinya yang tidak diunggulkan sebagai cawapres, muncul begitu mendadak. Banyak berharap pada dirinya, karena dari capres/cawapres yang ada, hanya dia yang dipersepsikan publik sebagai pelaku ekonomi yang sukses, sehingga diharapkan mampu memberi jalan keluar pada ekonomi Indonesia dalam tantangan kriris ekonomi saat ini.

Merumuskan Sandinomic tentunya sangat prematur. Karena pikiran2 Sandi dalam dunia politik pembangunan baru terjadi beberapa tahun sejak dirinya menjadi insan politik dan menjalankan pemerintahan selama hampir setahun di DKI Jakarta.

Namun, meniadakan pikiran dan aksi serta pilahan kebijakan dari Sandi dibidang pembangunan, tentu tidak benar sama sekali. Setidaknya, jejak Sandi selama hampir dua puluh tahun berkecimpung sebagai pelaku bisnis dan pelaku pemerintahan dan petinggi partai, dapat diambil hal hal strategis yang dianut oleh Sandi dalam pembangunan ekonomi,sehingga ini dapat menjadi petunjuk awal ekonomi ke depan, jika pasangan Prabowo-Sandi menang pilpres.

Beberapa hal berikut merupakan jejak pikiran dan tindakan yang dianut Sandi:

1. Stabilitas Makro Ekonomi:

Dalam diskusi “Putinomics dan Relevansinya di Indonesia, yang diselenggarakan Sabang Merauke Institute, Rabu 8/8/18 lalu di Jakarta Smart City, Sandi menyukai cara Putinomics mengendalikan inflasi, mengendalikan harga bahan pangan murah dan “full-employment” strategi berbasis ” wage flexibility”.

Untuk pengendalian harga murah, Sandi juga membuktikan intervensinya ketika harga telur naik sekitar 50% beberapa waktu lalu. Sandi langsung melakukan kontrak bisnis pengadaan telur dan ayam pada pabrikan sehingga supply telur dan ayam ke Jakarta langsung memenuhi demand dan harga kembali normal rp. 20.000 perkg.

Pada kasus buruh, ketika demo buruh menuntut kenaikan upah UMP/UMR hanya berselang beberapa bulan Sandi menjadi Wagub, Sandi tetap berpegang bahwa upah buruh harus pada nilai yang memungkinkan pabrik2 tetap berproduksi. Kemarahan buruh terhadap Sandi dimitigasi dengan strategi “welfare policy”, yang bebannya tidak ditanggung dunia usaha, melainkan negara, dalam hal itu anggaran APBD DKI.

Buruh kemudian berdamai dengan Sandi pada struktur upah yang terhubungkan dengan inflasi serta kompensasi kesejahteraan melalui non upah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER