Meneropong Sandinomics dan Tantangannya

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan


SERUJI.CO.ID – Pasangan cawapres Prabowo Subianto, Sandiaga Salahuddin Uno, mencatat perhatian publik terbesar belakangan ini. Hanya dalam waktu sekejab, sosok dirinya yang tidak diunggulkan sebagai cawapres, muncul begitu mendadak. Banyak berharap pada dirinya, karena dari capres/cawapres yang ada, hanya dia yang dipersepsikan publik sebagai pelaku ekonomi yang sukses, sehingga diharapkan mampu memberi jalan keluar pada ekonomi Indonesia dalam tantangan kriris ekonomi saat ini.

Merumuskan Sandinomic tentunya sangat prematur. Karena pikiran2 Sandi dalam dunia politik pembangunan baru terjadi beberapa tahun sejak dirinya menjadi insan politik dan menjalankan pemerintahan selama hampir setahun di DKI Jakarta.

Namun, meniadakan pikiran dan aksi serta pilahan kebijakan dari Sandi dibidang pembangunan, tentu tidak benar sama sekali. Setidaknya, jejak Sandi selama hampir dua puluh tahun berkecimpung sebagai pelaku bisnis dan pelaku pemerintahan dan petinggi partai, dapat diambil hal hal strategis yang dianut oleh Sandi dalam pembangunan ekonomi,sehingga ini dapat menjadi petunjuk awal ekonomi ke depan, jika pasangan Prabowo-Sandi menang pilpres.

Beberapa hal berikut merupakan jejak pikiran dan tindakan yang dianut Sandi:

1. Stabilitas Makro Ekonomi:

Dalam diskusi “Putinomics dan Relevansinya di Indonesia, yang diselenggarakan Sabang Merauke Institute, Rabu 8/8/18 lalu di Jakarta Smart City, Sandi menyukai cara Putinomics mengendalikan inflasi, mengendalikan harga bahan pangan murah dan “full-employment” strategi berbasis ” wage flexibility”.

Untuk pengendalian harga murah, Sandi juga membuktikan intervensinya ketika harga telur naik sekitar 50% beberapa waktu lalu. Sandi langsung melakukan kontrak bisnis pengadaan telur dan ayam pada pabrikan sehingga supply telur dan ayam ke Jakarta langsung memenuhi demand dan harga kembali normal rp. 20.000 perkg.

Pada kasus buruh, ketika demo buruh menuntut kenaikan upah UMP/UMR hanya berselang beberapa bulan Sandi menjadi Wagub, Sandi tetap berpegang bahwa upah buruh harus pada nilai yang memungkinkan pabrik2 tetap berproduksi. Kemarahan buruh terhadap Sandi dimitigasi dengan strategi “welfare policy”, yang bebannya tidak ditanggung dunia usaha, melainkan negara, dalam hal itu anggaran APBD DKI.

Buruh kemudian berdamai dengan Sandi pada struktur upah yang terhubungkan dengan inflasi serta kompensasi kesejahteraan melalui non upah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close