Akui Ada Salah Koordinasi Soal Kenaikan Premium, Begini Penjelasan Menko Luhut


NUSA DUA, SERUJI.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Panjaitan mengakui adanya kesalahan alur komunikasi dan koordinasi pemerintah ketika memutuskan dan mengumumkan kenaikan harga BBM Non Subsidi Premium.

“Itu hanya masalah komunikasi saja, bukan karena ada maksud lain,” kata Luhut saat memberikan penjelasan kepada media soal batalnya pemerintah menaikan Premium, di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10).

Diakui juga oleh Luhut bahwa pemerintah memang sebelumnya berencana menaikkan premium, namun karena mempertimbangkan dampaknya bisa memberatkan rakyat kecil, akhirnya ditunda.

“Memang ada rencana, tapi itu ada hitung-hitungannya, karena ternyata setelah dilihat memberatkan rakyat kecil,” ujar Luhut.

Baca juga: Terkesan Plin-Plan, Hanya Selang Sejam Pemerintah Batalkan Kenaikan Premium

Luhut meyakini BBM jenis premium ini tidak lagi memiliki banyak konsumen, namun harganya tetap dijaga.

“Harga premium tetap dijaga, sebab premium juga konsumennya nggak banyak, tapi presiden itu pro kepada rakyat kecil,” tuturnya.

Saat ini, kata Luhut, rencana kenaikan harga premium tersebut masih dihitung dampaknya oleh pemerintah yang terus memantau pergerakan harga minyak global.

Sebelumnya, secara mengejutkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga Premium Rabu (10/10) petang.

“Sesuai arahan Presiden, premium hari ini jam 18.00 WIB paling cepat, tergantung persiapan Pertamina di 2.500 SPBU disesuaikan harganya,” kata Jonan di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10) petang.

Baca juga: Soal Pembatalan Kenaikan Premium, TKN Klaim Bukti Jokowi Utamakan Rakyat Kecil

Disampaikan Jonan, premium yang tadinya diharga Rp6.550 naik menjadi Rp 7.000 per liter untuk wilayah Jamali (Jawa, Madura dan Bali) dan Rp 6.900 per liter untuk wilayah Non Jamali.

Namun, hanya berselang lebih kurang satu jam, pemerintah mengeluarkan keputusan untuk membatalkan kenaikan BBM Premium tersebut.

“Sesuai arahan bapak Presiden, rencana kenaikan harga premium di Jamali menjadi Rp7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp6.900, ditunda dan agar dibahas ulang sesuai kesiapan Pertamina,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi lewat keterangan tertulis yang diterima SERUJI, Rabu (10/10). (ARif R)

21 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Salah Besar Bila Disebut Konflik Agraria Tidak Ada 3 Tahun Terakhir, Berikut Datanya

Pendapat Guru Besar hukum terkait pernyataan capres nomor urut 01, Jokowi soal tidak adanya sengketa lahan dalam kurun 3 tahun ini di proyek infrastruktur.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close