Akui Ada Salah Koordinasi Soal Kenaikan Premium, Begini Penjelasan Menko Luhut

NUSA DUA, SERUJI.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Panjaitan mengakui adanya kesalahan alur komunikasi dan koordinasi pemerintah ketika memutuskan dan mengumumkan kenaikan harga BBM Non Subsidi Premium.

“Itu hanya masalah komunikasi saja, bukan karena ada maksud lain,” kata Luhut saat memberikan penjelasan kepada media soal batalnya pemerintah menaikan Premium, di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10).

Diakui juga oleh Luhut bahwa pemerintah memang sebelumnya berencana menaikkan premium, namun karena mempertimbangkan dampaknya bisa memberatkan rakyat kecil, akhirnya ditunda.

“Memang ada rencana, tapi itu ada hitung-hitungannya, karena ternyata setelah dilihat memberatkan rakyat kecil,” ujar Luhut.

Baca juga: Terkesan Plin-Plan, Hanya Selang Sejam Pemerintah Batalkan Kenaikan Premium

Luhut meyakini BBM jenis premium ini tidak lagi memiliki banyak konsumen, namun harganya tetap dijaga.

“Harga premium tetap dijaga, sebab premium juga konsumennya nggak banyak, tapi presiden itu pro kepada rakyat kecil,” tuturnya.

Saat ini, kata Luhut, rencana kenaikan harga premium tersebut masih dihitung dampaknya oleh pemerintah yang terus memantau pergerakan harga minyak global.

Sebelumnya, secara mengejutkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga Premium Rabu (10/10) petang.

“Sesuai arahan Presiden, premium hari ini jam 18.00 WIB paling cepat, tergantung persiapan Pertamina di 2.500 SPBU disesuaikan harganya,” kata Jonan di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10) petang.

Baca juga: Soal Pembatalan Kenaikan Premium, TKN Klaim Bukti Jokowi Utamakan Rakyat Kecil

Disampaikan Jonan, premium yang tadinya diharga Rp6.550 naik menjadi Rp 7.000 per liter untuk wilayah Jamali (Jawa, Madura dan Bali) dan Rp 6.900 per liter untuk wilayah Non Jamali.

Namun, hanya berselang lebih kurang satu jam, pemerintah mengeluarkan keputusan untuk membatalkan kenaikan BBM Premium tersebut.

“Sesuai arahan bapak Presiden, rencana kenaikan harga premium di Jamali menjadi Rp7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp6.900, ditunda dan agar dibahas ulang sesuai kesiapan Pertamina,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi lewat keterangan tertulis yang diterima SERUJI, Rabu (10/10). (ARif R)

21 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.