Astaghfirullah, Kenapa Kalian Caci Maki dan Fitnah Hakim MK Terkait Keputusan LGBT?

Oleh: Ferry Koto*

SERUJI.CO.ID – Mengerikan memang sosial media. Setiap orang tiba-tiba bisa menjadi pakar, dan kemudian seenaknya dengan “kepakarannya” yang instan tersebut, mencaci-maki pihak lain. Ini dilakukan bukan hanya oleh orang awam, tapi juga oleh orang yang sudah dianggap tokoh, para elite, yang semestinya punya banyak kesempatan untuk “membaca”, mencari tahu dahulu, sebelum menunjuk-nunjuk hidung orang lain.

Beberapa hari ini, hal yang mengerikan ini terlihat dari bagaimana di sosial media, warganet “menghakimi” para Hakim MK yang telah memutuskan menolak permohonan uji materi (Judicial Review -JR) yang diajukan Prof Euis Sunarti dkk, terkait pasal 284, 285, dan 292 KUHP yang mengatur soal perzinaan, pemerkosaan, dan perbuatan cabul sesama jenis (LGBT?).

Warganet bahkan para tokoh menuduh 5 orang Hakim MK yang menolak permohonan JR tersebut, mendukung perzinaan dan LGBT. Astaghfirullah, mengerikan sekali tuduhannya.

Sebuah tuduhan yang tidak beralasan, bahkan telah terjerumus ke fitnah yang sangat dilarang agama (Islam).

Mari diperhatikan, dan dipahami baik-baik, sebelum menuduh bahkan memfitnah Hakim-Hakim MK yang menjalankan tugasnya sesuai yang diberikan Konstitusi dan UU.

Pertama, pahamilah sesungguhnya Mahkamah Konstitusi tersebut adalah lembaga yang menguji suatu Undang-undang terhadap Konstitusi (UUD 1945), bukan lembaga yang membuat aturan hukum, membuat pasal-pasal hukum baru.

Kedua, pahami jugalah bahwa para pemohon adalah pihak-pihak yang sedang meminta dilakukan UJI MATERI atau judicial review, pasal-pasal yang ada di KUHP (284, 285 dan 292) yang mereka anggap bertentangan dengan Konstitusi. Bukan sedang meminta dibuatkan aturan baru, atau memohonkan MK menyetujui atau tidak menyetujui pasal di KUHP tentang perluasan makna perzinaan, pemerkosaan (yang di KUHP hanya sebut korban perempuan), dan pencabulan sejenis (yang di KUHP hanya disebuat anak atau orang yang belum dewasa).

Ketiga, pahamilah bahwa MK adalah badan yang disebut Negative Legislation, bukan lembaga Positive Legislation. Positive Legislation adalah lembaga yang memiliki kuasa untuk membuat norma atau yang kita kenal dengan perundang-undangan. Lembaga Positive Legislation ini di dalam tata negara kita adalah DPR dan juga pemerintah. Sementara, Negative Legislation adalah lembaga yang memiliki kewenangan menghapus atau membatalkannya suatu norma/perundangan.

Keempat, tidak ada satupun putusan MK (hasil pertimbangan 5 Hakim MK) yang menyatakan bahwa mereka mendukung LGBT ataupun mendukung tindakan amoral berupa kumpul kebo. Putusan tersebut sesuai dengan tugas yang diberikan Konstitusi ke MK adalah MENOLAK PERMOHONAN JR para pemohon, karena pasal-pasal yang diimohonkan TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI/UUD 1945, sebagaimana yang diargumentasikan pemohon.

Kelima, jika dibaca putusan secara lengkap, baik ke lima hakim MK maupun empat hakim MK yang lain, pada dasarnya tidak ada yang tidak sepakat dengan gagasan pemohon tentang perlunya PEMBAHARUAN terkait makna zina, pemerkosaan dan perbuatan cabul sesama jenis (LGBT). Juga, ditegaskan dalam putusan para Hakim MK tersebut bahwa putusan tersebut bukan berarti menyatakan norma yang ada di KUHP sudah LENGKAP. Implisit sangat jelas sekali para Hakim MK sependapat bahwa perlu ditambahkan norma-norma baru sesuai perkembangan masyarakat dan living law (hukum yang hidup di masyarakat).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Umat Islam Harus Menangkan Pilpres dan Pileg

Mengingat betapa pentingnya momentum Pemilu 17 April 2019, maka umat Islam harus benar-benar berjuang dan mempunyai komitmen untuk dapat memenangkan pertarungan politik baik untuk Pilpres maupun Pileg yaitu memilih calon Paslon Presiden/Wapres serta Caleg yang didukung oleh Partai Politik yang memang punya komitmen berjuang dan keberpihakan untuk kepentingan Umat Islam dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy