Mahar Politik
ilustrasi

SERUJI.CO.ID – Polemik mahar politik yang marak pada pemilihan kepala daerah serentak, kini lebih terbuka daripada pilkada sebelumnya.

Partai politik mulai terbuka soal permintaan uang kepada calon kepala daerah dengan alasan uang itu untuk transportasi dan akomodasi sukarelawan atau petugas saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Praktik semacam itu tidak boleh dianggap wajar dalam pilkada atau pemilu.

Kasus mahar politik ini mulai mencuat setelah Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla M. Mattalitti menabuh genderang “perang” melawan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan mengungkap mahar miliaran rupiah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Ini karena La Nyalla kecewa batal diusung Gerindra sebagai bakal calon gubernur.

“Nyanyian” La Nyalla tersebut membuat suhu politik di Tanah Air bergejolak. Ia membeberkan kegagalannya bertarung melawan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Khofifah Indar Parawansa di Jatim. La Nyalla mengaku diminta uang Rp40 miliar sebagai mahar politik oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ada dugaan dia gagal dapat tiket rekomendasi maju Pilgub Jatim usai tidak sanggup memenuhi permintaan Prabowo tersebut.

Kasus batalnya kandidat maju dalam pertarungan pilkada lantaran dugaan mahar politik ternyata tidak hanya terjadi di Jawa Timur. Kasus serupa juga diduga terjadi pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon. Brigjen Pol. Siswandi dan Euis Fety Fatayati gagal maju pada Pilwalkot Cirebon lantaran tidak didukung PKS yang disebut-sebut meminta mahar miliaran rupiah.

Bahkan, prahara di tubuh internal Partai Hanura terjadi karena adanya dugaan mahar politik. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) membenarkan penyebab konflik di internal partainya karena mahar politik yang sekarang berujung konflik yang mengancam perpecahan parpol tersebut.

Sementara itu, Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said menyebut mahar politik sebagai “saweran”. Adanya kabar mahar untuk mendapatkan surat rekomendasi dari parpol pengusung dalam pencalonan sebagai bakal calon gubernur, dia bantah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
menhub

Menhub: Cuaca Buruk Belum Mempengaruhi Sektor Penerbangan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sektor penerbangan belum terpengaruh kondisi cuaca buruk seperti yang dialami sektor pelayaran, meskipun kewaspadaan tetap...
tewas

Karena Kecelakaan Mobil, Pilot Lion Air Dimakamkan di Madinah

SERANG, SERUJI.CO.ID - Pilot Lion Air Captain Bambang Sugiri yang meninggal karena kecelakaan mobil di Arab Saudi, Sabtu (21/7), akan dimakamkan di Madinah pada...
Tahanan kabur

Dua dari 31 Orang Napi Lapas Doyo Yang Kabur Telah Diamankan

SENTANI, SERUJI.CO.ID - Kapolres Jayapura AKBP Victor Mackbon mengatakan jumlah narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura,...

Untuk Asian Games, PSSI Miliki Dua Bus Baru

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memiliki dua unit bus baru sebagai moda transportasi tim nasional sepak bola Indonesia menjelang bergulirnya...

Dirjen PAS: OTT di Sukamiskin Masalah Serius dan Tak Terduga

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)...
loading...