PT KAI Diharap Mampu Meningkatkan Pendapatan Nontiket

SUKABUMI, SERUJI.CO.ID – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong PT Kereta Api Indonesia (KAI) beserta anak usahanya PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk meningkatkan pendapatan nontiket.

“Saya pikir kita harus lakukan improvement dan kreativitas, jadi katakanlah bagaimana kereta api memikirkan pendapatan dengan tidak membebani penumpang, dengan iklan, menyewakan tempat TOD (transit oriented development) dan lainnya,” kata Budi saat ditemui dalam kunjungan kerja ke Bogor-Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (5/4).

Dengan demikian, lanjut dia, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa berkurang mengingat saat ini subsidi layanan publik (PSO) terbesar yaitu untuk kereta perkotaan, dalam hal ini, paling besar diserap oleh pengoperasian kereta rel listrik (KRL).

“Kami minta korporasi lakukan kreativitas sehingga dia tidak hanya mengandalkan APBN,” ujarnya.


Alokasi PSO untuk Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019 adalah Rp2,3 triliun, di mana Rp1,6 triliun untuk kereta perkotaan.

Menhub mengatakan meskipun saat ini pengoperasian KRL dan kereta ekonomi masih disubsidi, tapi pelayanan tidak boleh dibedakan.

“Walau kereta ini bersubsidi, pelayanan harus sama baiknya dengan pelayanan lain seperti VIP, pelayanan harus tersenyum, sopan, tak kasar, dan persuasif. Jadi, kita bekerja harus sama baiknya dengan swasta lain,” katanya.

Direktur Utama PT KCI Wiwik Widayanti mengaku kontribusi pendapatan dari nontiket masih sangat kecil dan saat ini masih mengandalkan dari tiket penumpang.

“Secara total masih sangat kecil, kami banyak di angkutan penumpangnya,” katanya.

Namun Wiwik mengatakan pihaknya mulai bermitra untuk kerja sama iklan di ruang-ruang komersil KRL.

“Kami sudah mulai, sebagian kereta kami sudah kerja sama dengan satu mitra yang menjadi pemasang iklan-iklan di seluruh kereta,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Selesai ?

Anda ASN Yang Terpaksa Harus Bercerai? Simak Prosedur Yang Harus Dilalui

Anda seorang ASN dan sedang mengalami masalah rumah tangga yang berujung perceraian? Simak proses percerain ASN berikut, apa yang harus dilakukan dan kewajiban apa yang muncul.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Perluasan Ganjil-Genap Hari Pertama: Pemprov DKI Klaim Polusi Udara Turun

"Semalam Airvisual telah merilis hasil pengukuran mereka, di mana Jakarta yang sebelumnya ada di peringkat satu atau dua kota terpolusi di dunia, semalam saya lihat di rilisnya sudah turun jadi peringkat ke 9," ujar Syafrin

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi