close

Umat Islam Harus Menangkan Pilpres dan Pileg

Oleh: Prof Dr. Hasim Purba, SH.MHum, Guru Besar FH USU & Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan

SERUJI.CO.ID – Suhu politik yang mewarnai kehidupan masyarakat bangsa saat ini semakin meninggi, hal ini memang karena dalam hitungan bulan ke depan tepatnya tanggal 17 April 2019 yang akan datang bangsa ini akan melaksanakan perhelatan yang sangat penting yakni even kenegaraan Pemilu serentak untuk Pemilihan pasangan Presiden-Wakil Presiden dan sekaligus juga pemilihan Anggota Legilatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan mewakili masing-masing Provinsi yang ada.

Keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu tersebut sesuai amanah Konstitusi UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk menentukan arah kehidupan bangsa ini, bahkan mungkin juga menjadi ujian berat terhadap eksistensi bangsa ini.

Pelaksanaan Pemilu yang harus taat kepada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sebagai amanah undang-undang tentunya menjadi hal yang diharapkan semua lapisan masyarakat. Mungkin dalam pelaksanaan Pemilu 17 April Tahun 2019 ini juga perlu ditambahkan asas Halal, artinya baik proses persiapan, proses pelaksanaan maupun hasil Pemilu nanti tidak dinodai praktek-praktek kotor atau perilaku haram, yang mungkin potensial dilakukan para peserta Pemilu maupun Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah selaku Rezim Petahana yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Atau Pihak Kekuatan Asing/Lainnya yang ingin menancapkan pengaruh dan dominasi kepentingannya di Indonesia dengan menghalalkan segala cara.

Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Republik ini tentunya sah-sah saja dan dijamin konstitusi untuk ikut berkompetisi dan menentukan pilihannya baik untuk Pilpres maupun Pileg yang dianggap benar-benar mempunyai komitmen dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasinya dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara.


Harus diakui secara faktual bahwa potensi Umat Islam menjadi faktor penentu partai mana dan kekuatan politik mana, serta siapa yang akan keluar sebagai the winner dalam pesta demokrasi yang akan digelar 17 April 2019 nanti.

Atmosfir Politik Rezim Petahana dan Respon Umat Islam.

Suatu kondisi faktual dan fenomena yang berlangsung lebih kurang 4 tahun kekuasaan Pemerintahan Presiden Joko Widodo–Jusuf Kalla (Rezim Petahana) saat ini sungguh banyak dirasa menorehkan catatan buram bagi pandangan umat Islam, yang secara politik, kebijakan ekonomi, penegakan hukum, kebijakan pembangunan sosial budaya bahkan keagamaan dirasa merugikan dan mendapat perlakuan yang tidak adil.

Berbagai kebijakan yang diambil rezim Petahana seringkali dirasakan merugikan dan melukai hati nurani, bahkan dianggap perlakuan tidak adil bagi umat Islam. Memang hal ini sulit ditepis Rezim Petahana karena berbagai kebijakan dan termasuk perlakuan penegakan hukum yang sering dirasa hanya untuk memberangus pihak-pihak yang menurut rezim Petahana tidak sejalan dengan kepentingan mereka, kelompok oposan. Sehingga institusi negara yang terkait dengan tugas penegakan hukum terkesan menjadi alat untuk membungkam para tokoh oposan tersebut, semisal penegakan hukum yang dikenakan berbagai kasus pidana yang dialamatkan kepada Al Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Shihab (HRS), sehingga dianggap sebagai upaya kriminalisasi.

Sementara itu berbagai kasus hukum yang nyata-nyata jelas merupakan suatu kejahatan dan pelanggaran aturan hukum seperti perlakuan kejahatan persekusi yang dilakukan kelompok/gerombolan tertentu terhadap beberapa Ustadz, Aktifis, (Ustadz T. Zulkarnaen, Ustadz Abdul Somad, Fachri Hamzah, Neno Warisman dll); Pembubaran Pengajian/Tablig yang ditengarai menyuarakan aspirasi umat Islam tak pernah ditindak secara hukum.

Padahal tindakan para kelompok/gerombolan pengacau tersebut jelas-jelas sudah melanggar hukum, semisal mereka telah memasuki Bandar Udara dengan brutal dan membawa berbagai senjata tajam serta melakukan pengancaman, intimidasi terhadap beberapa Ustadz/Tokoh Umat Islam namun nyatanya semua dibiarkan. Bahkan terkadang seolah-olah para kelompok/gerombolan pengacau tersebut terkesan dipelihara dan dibiarkan pihak keamanan yang seharusnya berkewajiban menindaknya.

Sekian banyak praktek-praktek ketidakadilan seperti pembatasan suara azan di Masjid-Masjid, pemberian ruang terhadap perilaku LGBT, Faham Komunis, Syiah, dan lain-lain perilaku yang dianggap bertentangan dengan Syariat Islam dan budaya bangsa tentunya, juga suatu kebijakan yang sangat melukai dan bahkan mengancam eksitensi Hak Umat Islam untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam yang dianutnya, padahal itu semua suatu hak asasi yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945.

Lain lagi pelabelan stigma negatif yang terus dihembuskan dengan issu-issu terorisme yang setiap pemberitaannya selalu bernuansa memojokkan umat Islam, bahkan ada semacam pengkondisian image Islamphobia, yang semuanya ini harusnya dapat diantisipasi rezim Petahana.

Berbagai kondisi pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini dianggap sangat merugikan Umat Islam tentunya akan menjadi alasan yang kuat bagi kelompok-kelompok umat Islam di seluruh tanah air maupun WNI pemilih yang berada di Luar Negeri untuk menentukan pilihannya baik untuk Pilpres maupun untuk Pileg di semua tingkatan.

Penutup.

Mengingat betapa pentingnya momentum Pemilu 17 April 2019, maka umat Islam harus benar-benar berjuang dan mempunyai komitmen untuk dapat memenangkan pertarungan politik baik untuk Pilpres maupun Pileg yaitu memilih calon Paslon Presiden/Wapres serta Caleg yang didukung oleh Partai Politik yang memang punya komitmen berjuang dan keberpihakan untuk kepentingan umat Islam dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tentunya umat Islam harus menjadi pemilih yang bertanggungjawab dan cerdas sehingga akan menjatuhkan pilihannya kepada Paslon Presiden/wakil Presiden dan Caleg-Caleg yang benar-benar mempunyai komitmen terhadap perjuangan kepentingan dan aspirasi Umat Islam sebagai Umat mayoritas dalam membangun Bangsa ini dalam mewujudkan tujuan Negara yaitu masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. (SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Korban Tewas Akibat Serangan Bom di Srilangka Meningkat Jadi 290 Orang

Sebelumnya pada Ahad (21/4) malam, jumlah korban tewas tercatat sebanyak 207 orang.

Terkait Pengunduran Diri Bupati Madina Karena Jokowi Kalah, Begini Tenggapan Mendagri

"Benar yang bersangkutan membuat surat tersebut," kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad (21/4).

Diduga Ada Penggelembungan Suara, Bawaslu Rekomendasikan PSU di Surabaya

"Ada sebanyak 8.146 TPS yang kami rekomendasikan penghitungan ulang," kata Ketua Bawaslu Surabaya, Hadi Margo

Klaim Menang dengan Potong Tumpeng, Erick Thohir: Ini Data dan Fakta, Kita Bukan Pendusta

"Insya Allah kita ini bukan pendusta. Kita bukan pembohong, saya setuju dengan adinda saya saudara Bahlil, data-data kita menunjukkan kita menang di 55 persen ke atas. Ini bukan klaim tapi ini data dan fakta. Kita harus jaga kemenangan ini karena ini ke arah yang benar," ujar Erick Thohir.

Nilai Pemilu 2019 Terburuk Pasca Reformasi, Bambang: Tidak Penuhi Asas Luber dan Jurdil

Menurut Bambang, Pemilu kali ini tidak memenuhi asas Langsung, Umum, Bebes, dan Rahasia (LUBER) sebagaimana diamanatkan Undang Undang. "(Juga) tidak terpenuhi prinsip Judil (jujur dan adil, red)," ujarnya.

Kecewa Jokowi Kalah di Daerahnya, Bupati Madina Pilih Mengundurkan Diri

Didalam surat bernomor 019.6/1214/TUMPIM/2019 yang ditujukan kepada Presiden RI d.p Menteri Dalam Negeri, Dahlan Hasan menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Bupati Madina.

Klaim Menang dengan Potong Tumpeng, Erick Thohir: Ini Data dan Fakta, Kita Bukan Pendusta

"Insya Allah kita ini bukan pendusta. Kita bukan pembohong, saya setuju dengan adinda saya saudara Bahlil, data-data kita menunjukkan kita menang di 55 persen ke atas. Ini bukan klaim tapi ini data dan fakta. Kita harus jaga kemenangan ini karena ini ke arah yang benar," ujar Erick Thohir.

Nilai Pemilu 2019 Terburuk Pasca Reformasi, Bambang: Tidak Penuhi Asas Luber dan Jurdil

Menurut Bambang, Pemilu kali ini tidak memenuhi asas Langsung, Umum, Bebes, dan Rahasia (LUBER) sebagaimana diamanatkan Undang Undang. "(Juga) tidak terpenuhi prinsip Judil (jujur dan adil, red)," ujarnya.

Belum Ingin Deklarasi Kemenangan, Jokowi Minta Semua Bersabar Tunggu Hasil Resmi KPU

Jokowi sendiri meminta semua pihak untuk menahan diri dan bersabar menunggu proses penghitungan suara hasil Pemilu 2019 dari KPU.

Membaca Hasil Pilpres 2019 di Ranah Minang Terkait Kalah Telaknya Jokowi

Sempat digadang-gadangkan akan mendongkrak perolehan suara Calon Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019, dukungan 12 kepala daerah di Sumatera Barat terhadap capres petahana tersebut nyaris tak berjejak melihat hasil penghitungan sementara.

TERPOPULER

Kecewa Jokowi Kalah di Daerahnya, Bupati Madina Pilih Mengundurkan Diri

Didalam surat bernomor 019.6/1214/TUMPIM/2019 yang ditujukan kepada Presiden RI d.p Menteri Dalam Negeri, Dahlan Hasan menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Bupati Madina.

Tanggapi Tudingan PKB, PDIP Surabaya: Jika Tidak Ada Bukti, Akan Kami Lawan

"Jika itu tidak terbukti, maka kami akan melaporkan dan memprosesnya secara hukum karena sudah menyangkut nama partai," tegas Whisnu Sakti.

PKB Tuding PDIP Gelembungkan Suara di Sejumlah TPS di Surabaya

"Temuan yang jelas itu, ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP yang masif di beberapa TPS. Dan itu kegiatannya hampir sama, penggelembungan antara kisaran 20 sampai 30 suara per TPS," ungkap Musyafak

Begini Penilaian Pakar Gestur Soal Ekspresi Sandi Saat Deklarasi Kemenangan Prabowo

"Itu bukan sakit, ekspresi itu adalah ekspresi ketidaksukaan pada sesuatu," kata Handoko

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama