Umat Islam Harus Menangkan Pilpres dan Pileg

Oleh: Prof Dr. Hasim Purba, SH.MHum, Guru Besar FH USU & Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan

SERUJI.CO.ID – Suhu politik yang mewarnai kehidupan masyarakat bangsa saat ini semakin meninggi, hal ini memang karena dalam hitungan bulan ke depan tepatnya tanggal 17 April 2019 yang akan datang bangsa ini akan melaksanakan perhelatan yang sangat penting yakni even kenegaraan Pemilu serentak untuk Pemilihan pasangan Presiden-Wakil Presiden dan sekaligus juga pemilihan Anggota Legilatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan mewakili masing-masing Provinsi yang ada.

Keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu tersebut sesuai amanah Konstitusi UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk menentukan arah kehidupan bangsa ini, bahkan mungkin juga menjadi ujian berat terhadap eksistensi bangsa ini.

Pelaksanaan Pemilu yang harus taat kepada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sebagai amanah undang-undang tentunya menjadi hal yang diharapkan semua lapisan masyarakat. Mungkin dalam pelaksanaan Pemilu 17 April Tahun 2019 ini juga perlu ditambahkan asas Halal, artinya baik proses persiapan, proses pelaksanaan maupun hasil Pemilu nanti tidak dinodai praktek-praktek kotor atau perilaku haram, yang mungkin potensial dilakukan para peserta Pemilu maupun Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah selaku Rezim Petahana yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Atau Pihak Kekuatan Asing/Lainnya yang ingin menancapkan pengaruh dan dominasi kepentingannya di Indonesia dengan menghalalkan segala cara.

Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Republik ini tentunya sah-sah saja dan dijamin konstitusi untuk ikut berkompetisi dan menentukan pilihannya baik untuk Pilpres maupun Pileg yang dianggap benar-benar mempunyai komitmen dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasinya dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara.


Harus diakui secara faktual bahwa potensi Umat Islam menjadi faktor penentu partai mana dan kekuatan politik mana, serta siapa yang akan keluar sebagai the winner dalam pesta demokrasi yang akan digelar 17 April 2019 nanti.

Atmosfir Politik Rezim Petahana dan Respon Umat Islam.

Suatu kondisi faktual dan fenomena yang berlangsung lebih kurang 4 tahun kekuasaan Pemerintahan Presiden Joko Widodo–Jusuf Kalla (Rezim Petahana) saat ini sungguh banyak dirasa menorehkan catatan buram bagi pandangan umat Islam, yang secara politik, kebijakan ekonomi, penegakan hukum, kebijakan pembangunan sosial budaya bahkan keagamaan dirasa merugikan dan mendapat perlakuan yang tidak adil.

Berbagai kebijakan yang diambil rezim Petahana seringkali dirasakan merugikan dan melukai hati nurani, bahkan dianggap perlakuan tidak adil bagi umat Islam. Memang hal ini sulit ditepis Rezim Petahana karena berbagai kebijakan dan termasuk perlakuan penegakan hukum yang sering dirasa hanya untuk memberangus pihak-pihak yang menurut rezim Petahana tidak sejalan dengan kepentingan mereka, kelompok oposan. Sehingga institusi negara yang terkait dengan tugas penegakan hukum terkesan menjadi alat untuk membungkam para tokoh oposan tersebut, semisal penegakan hukum yang dikenakan berbagai kasus pidana yang dialamatkan kepada Al Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Shihab (HRS), sehingga dianggap sebagai upaya kriminalisasi.

Sementara itu berbagai kasus hukum yang nyata-nyata jelas merupakan suatu kejahatan dan pelanggaran aturan hukum seperti perlakuan kejahatan persekusi yang dilakukan kelompok/gerombolan tertentu terhadap beberapa Ustadz, Aktifis, (Ustadz T. Zulkarnaen, Ustadz Abdul Somad, Fachri Hamzah, Neno Warisman dll); Pembubaran Pengajian/Tablig yang ditengarai menyuarakan aspirasi umat Islam tak pernah ditindak secara hukum.

Padahal tindakan para kelompok/gerombolan pengacau tersebut jelas-jelas sudah melanggar hukum, semisal mereka telah memasuki Bandar Udara dengan brutal dan membawa berbagai senjata tajam serta melakukan pengancaman, intimidasi terhadap beberapa Ustadz/Tokoh Umat Islam namun nyatanya semua dibiarkan. Bahkan terkadang seolah-olah para kelompok/gerombolan pengacau tersebut terkesan dipelihara dan dibiarkan pihak keamanan yang seharusnya berkewajiban menindaknya.

Sekian banyak praktek-praktek ketidakadilan seperti pembatasan suara azan di Masjid-Masjid, pemberian ruang terhadap perilaku LGBT, Faham Komunis, Syiah, dan lain-lain perilaku yang dianggap bertentangan dengan Syariat Islam dan budaya bangsa tentunya, juga suatu kebijakan yang sangat melukai dan bahkan mengancam eksitensi Hak Umat Islam untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam yang dianutnya, padahal itu semua suatu hak asasi yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945.

Lain lagi pelabelan stigma negatif yang terus dihembuskan dengan issu-issu terorisme yang setiap pemberitaannya selalu bernuansa memojokkan umat Islam, bahkan ada semacam pengkondisian image Islamphobia, yang semuanya ini harusnya dapat diantisipasi rezim Petahana.

Berbagai kondisi pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini dianggap sangat merugikan Umat Islam tentunya akan menjadi alasan yang kuat bagi kelompok-kelompok umat Islam di seluruh tanah air maupun WNI pemilih yang berada di Luar Negeri untuk menentukan pilihannya baik untuk Pilpres maupun untuk Pileg di semua tingkatan.

Penutup.

Mengingat betapa pentingnya momentum Pemilu 17 April 2019, maka umat Islam harus benar-benar berjuang dan mempunyai komitmen untuk dapat memenangkan pertarungan politik baik untuk Pilpres maupun Pileg yaitu memilih calon Paslon Presiden/Wapres serta Caleg yang didukung oleh Partai Politik yang memang punya komitmen berjuang dan keberpihakan untuk kepentingan umat Islam dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tentunya umat Islam harus menjadi pemilih yang bertanggungjawab dan cerdas sehingga akan menjatuhkan pilihannya kepada Paslon Presiden/wakil Presiden dan Caleg-Caleg yang benar-benar mempunyai komitmen terhadap perjuangan kepentingan dan aspirasi Umat Islam sebagai Umat mayoritas dalam membangun Bangsa ini dalam mewujudkan tujuan Negara yaitu masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. (SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Al Ghazali dan Dendam Anak-Anak Revolusi

Di masa Orde Baru adalah anak-anak yang bapak/ibunya dibunuh atau dipenjarakan Suharto. Di masa ini mereka adalah anak-anak yang bapaknya dipenjarakan Jokowi karena berbeda pandangan politik.

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Sandiaga: Layanan Kesehatan Bagi Warga Miskin Jakarta Masih Belum Layak

"Saya sangat prihatin melihat masih banyaknya masyarakat kurang mampu di Jakarta, yang masih belum terpenuhi pelayanan kesehatan yang layak," kata Sandiaga

Terekam Video, Polisi China Borgol dan Tutup Mata Ratusan Muslim Uighur

Ratusan pria muslim dari etnis Uighur terekam sebuah video sedang diborgol dan ditutup matanya sambil diawasi sekelompok polisi China. Diduga para pria tersebut akan digiring ke suatu lokasi yang kemungkinan adalah kamp-kamp penahanan.

Tren Pemasangan Iklan Jual Ruko di Lamudi Meningkat

Dari data jumlah iklan ruko yang dipasang di portal properti Lamudi.co.id menyebutkan, pada tahun 2017 ada 3.801 iklan, kemudian tahun 2018 ada 3.926 iklan, lalu tahun 2019 meningkat tajam menjadi 5.557 iklan ruko yang dipasang.

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi