close

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Prof Yusril Ihza Mahendra
Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?

SERUJI.CO.ID – Artikel Denny JA, yang berjudul “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?”, telah mendapat banyak tanggapan dari sejumlah pakar dengan beragam perspektif. Melengkapi berbagai tanggapan itu, tulisan ini akan mengangkat aspek hukum. Bukan dari sesuatu yang masih berupa gagasan, seperti wacana NKRI Bersyariah, tetapi dari hal-hal yang secara konkret sudah diterapkan di Indonesia. Yakni, dari apa yang secara populer sering disebut di media sebagai “Perda Syariah.”

Keberadaan “Perda Syariah” kini muncul lagi ke permukaan dan selalu menimbulkan kesalahpahaman. Perda, sejatinya adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat bersama-sama antara Gubernur dengan DPR Provinsi, atau antara Bupati/Walikota dengan DPR Kabupaten/Kota. Di Aceh, Perda disebut dengan istilah khusus yakni “Qanun.”

Istilah “qanun” merujuk kepada tradisi hukum Islam, yakni peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara atau pemerintah. Sedangkan fiqih adalah hasil ijtihad perorangan dari ahli hukum Islam (fuqaha) yang dituangkan ke dalam kitab-kitab yang membahas berbagai aspek dan bidang dari hukum Islam untuk menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan tuntunan hukum dalam Islam.

Secara formal, di negara kita ini hanya dikenal adanya “Perda” saja, yang dikaitkan dengan daerah di mana Perda itu dibuat dan diberlakukan. Misalnya “Perda DKI Jakarta”, “Perda Kota Bandung” dan “Perda Kabupaten Belitung,” dan seterusnya. Perda itu diberi nomor dan tahun dan diberi judul tentang ruang lingkup pengaturannya. Misalnya, “Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Pedagang Kaki Lima.”


Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Secara akademis dan teoritis, menuangkan syariah (Islam) ke dalam satu peraturan perundang-undangan, baik UU, Perda, dan lainnya, hal itu dapat dikatakan sebagai hal yang tidak mungkin, karena keluasan cakupan pengaturan syariah Islam itu sendiri.

Syariah adalah asas-asas pengaturan hukum yang ditemukan di dalam ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Nabi, yang mencakup hampir keseluruhan bidang hukum, baik di bidang peribadatan maupun di bidang hukum privat (perdata), maupun hukum publik yang sangat luas cakupannya.

Di masa lampau, para ahli hukum Islam mengkompilasi berbagai peraturan ke dalam kitab-kitab hukum, atau melakukan kodifikasi hukum-hukum yang mengatur bidang tertentu, sehingga kaidah-kaidah hukum Islam itu tersusun secara sistematik. Kodifikasi fiqih di negeri kita, misalnya, ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Mufti Kesultanan Banjar abad ke-19, yang diberi judul “Perukunan Melayu” dengan menggunakan Bahasa Melayu.

Bahkan Pemerintah VOC pernah meminta Guru Besar Hukum Universitas Leiden, Prof Dr de Friejer, untuk mengkompilasi hukum Islam yang berlaku di Tanah Jawa. Hasil kompilasinya diterbitkan pada 1664 dengan judul “Compendium Frijer.”

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Waspada Prediabetes, Inilah Faktor Risikonya

Nah, sesuai dengan namanya, prediabetes, penyandangnya belum bisa masuk kategori diabetes, tapi kadar gula darahnya sudah tinggi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

KPK Sita Sejumlah Dokumen dan Uang Ratusan Juta Rupiah dari Kantor Menteri Agama

Uang pecahan rupiah yang disita senilai seratusan juta rupiah. Sedangkan pecahan dolar Amerika Serikat masih dihitung tim yang berada di lokasi

FOTO: Puluhan Ribu Masyarakat Selandia Baru Berkumpul Ungkapkan Duka Peristiwa Christchurch

"Tidak hanya warga Selandia Baru, kegiatan juga dihadiri warga dari berbagai negara yang saat ini sedang bekerja atau tugas belajar di Selandia Baru," kata Dedy Eryanto,

Akhirnya Polisi Berhasil Amankan Truk Tangki BBM Pertamina Yang Dibajak

Begitu menerima laporan, aparat kepolisian langsung bergerak meminta massa menyerahkan mobil tangki itu.

Dibajak, Truk Tangki Pertamina Berisi Penuh BBM Dilarikan Menuju Istana Negara

“Mobil tangki dikuasai oleh kelompok Perampas yang mengatakan mereka akan menuju Istana Negara,” tukasnya.

Sadari Lakukan Kesalahan, Tirto Minta Maaf Soal Meme KH Ma’ruf dan “Apus NU”

Portal berita nasional, Tirto.id menyadari kesalahan mereka telah membuat meme yang tidak sesuai dengan fakta dan konteks sebenarnya saat Debat Cawapres, Ahad (17/3). Berikut permintaan maaf Tirto

Tirto Pelintir Pernyataan KH Ma’ruf Seolah “Legalkan Zina”, Gus Nadir: Sangat Kelewatan

Portal nasional, Tirto melakukan kesalahan dengan menerbitkan meme yang memelintir pernyataan KH Ma'ruf Amin saat acara Debat Cawapres, Ahad (17/3/2019) malam, seolah legalkan zina

Sadari Lakukan Kesalahan, Tirto Minta Maaf Soal Meme KH Ma’ruf dan “Apus NU”

Portal berita nasional, Tirto.id menyadari kesalahan mereka telah membuat meme yang tidak sesuai dengan fakta dan konteks sebenarnya saat Debat Cawapres, Ahad (17/3). Berikut permintaan maaf Tirto

Tirto Pelintir Pernyataan KH Ma’ruf Seolah “Legalkan Zina”, Gus Nadir: Sangat Kelewatan

Portal nasional, Tirto melakukan kesalahan dengan menerbitkan meme yang memelintir pernyataan KH Ma'ruf Amin saat acara Debat Cawapres, Ahad (17/3/2019) malam, seolah legalkan zina

Dituding Agum Gumelar Tak Punya Prinsip, SBY: Ibu Ani Terganggu dan Sedih

Inilah tanggapan SBY atas sindiran Agum Gumelar yang sebut dirinya tidak punya prinsip karena mendukung Prabowo, padahal SBY adalah salah satu anggota DKP yang tandatangan pemecatan Prabowo tahun 1998.

Bertemu AHY, Prabowo Optimis Memenangkan Pilpres 2019

"Saya dan AHY banyak bergerak di daerah, melihat arus harapan masyarakat dan kami semakin optimis menghadapi hari pemilihan," ungkap Prabowo.

TERPOPULER

Tirto Pelintir Pernyataan KH Ma’ruf Seolah “Legalkan Zina”, Gus Nadir: Sangat Kelewatan

Portal nasional, Tirto melakukan kesalahan dengan menerbitkan meme yang memelintir pernyataan KH Ma'ruf Amin saat acara Debat Cawapres, Ahad (17/3/2019) malam, seolah legalkan zina

Sadari Lakukan Kesalahan, Tirto Minta Maaf Soal Meme KH Ma’ruf dan “Apus NU”

Portal berita nasional, Tirto.id menyadari kesalahan mereka telah membuat meme yang tidak sesuai dengan fakta dan konteks sebenarnya saat Debat Cawapres, Ahad (17/3). Berikut permintaan maaf Tirto
video

Video: Senator Yang Salahkan Muslim Pada Penembakan Christchurch Ditimpuk Telur

Terlihat di video tersebut, seorang remaja berkaus putih, yang berada di belakang Anning tiba-tiba mengeluarkan sebutir telur dan menimpuk ke kepala Anning sambil mereka dengan ponselnya.

Minta Maaf ke Rakyat, Menteri Agama Sedih dan Marah Atas OTT Romahurmuziy

Kejadian tersebut, kata Lukman, mengisyaratkan bahwa praktik korupsi masih terjadi dan upaya pemberantasan korupsi tidak boleh surut. "Bahkan harus terus diperkuat dan didukung oleh semua komponen bangsa," katanya.