close

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Prof Yusril Ihza Mahendra
Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?

SERUJI.CO.ID – Artikel Denny JA, yang berjudul “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?”, telah mendapat banyak tanggapan dari sejumlah pakar dengan beragam perspektif. Melengkapi berbagai tanggapan itu, tulisan ini akan mengangkat aspek hukum. Bukan dari sesuatu yang masih berupa gagasan, seperti wacana NKRI Bersyariah, tetapi dari hal-hal yang secara konkret sudah diterapkan di Indonesia. Yakni, dari apa yang secara populer sering disebut di media sebagai “Perda Syariah.”

Keberadaan “Perda Syariah” kini muncul lagi ke permukaan dan selalu menimbulkan kesalahpahaman. Perda, sejatinya adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat bersama-sama antara Gubernur dengan DPR Provinsi, atau antara Bupati/Walikota dengan DPR Kabupaten/Kota. Di Aceh, Perda disebut dengan istilah khusus yakni “Qanun.”

Istilah “qanun” merujuk kepada tradisi hukum Islam, yakni peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara atau pemerintah. Sedangkan fiqih adalah hasil ijtihad perorangan dari ahli hukum Islam (fuqaha) yang dituangkan ke dalam kitab-kitab yang membahas berbagai aspek dan bidang dari hukum Islam untuk menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan tuntunan hukum dalam Islam.

Secara formal, di negara kita ini hanya dikenal adanya “Perda” saja, yang dikaitkan dengan daerah di mana Perda itu dibuat dan diberlakukan. Misalnya “Perda DKI Jakarta”, “Perda Kota Bandung” dan “Perda Kabupaten Belitung,” dan seterusnya. Perda itu diberi nomor dan tahun dan diberi judul tentang ruang lingkup pengaturannya. Misalnya, “Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Pedagang Kaki Lima.”


Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Secara akademis dan teoritis, menuangkan syariah (Islam) ke dalam satu peraturan perundang-undangan, baik UU, Perda, dan lainnya, hal itu dapat dikatakan sebagai hal yang tidak mungkin, karena keluasan cakupan pengaturan syariah Islam itu sendiri.

Syariah adalah asas-asas pengaturan hukum yang ditemukan di dalam ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Nabi, yang mencakup hampir keseluruhan bidang hukum, baik di bidang peribadatan maupun di bidang hukum privat (perdata), maupun hukum publik yang sangat luas cakupannya.

Di masa lampau, para ahli hukum Islam mengkompilasi berbagai peraturan ke dalam kitab-kitab hukum, atau melakukan kodifikasi hukum-hukum yang mengatur bidang tertentu, sehingga kaidah-kaidah hukum Islam itu tersusun secara sistematik. Kodifikasi fiqih di negeri kita, misalnya, ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Mufti Kesultanan Banjar abad ke-19, yang diberi judul “Perukunan Melayu” dengan menggunakan Bahasa Melayu.

Bahkan Pemerintah VOC pernah meminta Guru Besar Hukum Universitas Leiden, Prof Dr de Friejer, untuk mengkompilasi hukum Islam yang berlaku di Tanah Jawa. Hasil kompilasinya diterbitkan pada 1664 dengan judul “Compendium Frijer.”

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Puasa: Detoksifikasi Dalam Kehidupan Bergelimang Racun

Penelitian juga menunjukkan bahwa pada saat puasa kadar DDT didapatkan meningkat dalam feses, urin dan keringat mereka yang sedang berpuasa. Ini lah salah satu manfaat utama puasa dalam bidang kesehatan, detoksifikasi, purifikasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi-KH Ma’ruf, SBY: Saya Menyambut Baik dan Mendukung Penuh

"Mengiringi ucapan selamat saya kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin dalam kapasitas saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6, atas kepercyaan rakyat yang diberikan kepada bapak berdua untuk pada saatnya memimpin Indonesia lima tahun mendatang," tutur SBY.

Polisi Curiga Massa Yang Rusuh Malam Hari di Bawaslu, Bukan Massa Aksi Damai Sebelumnya

Menurut Kapolres massa aksi yang dibubarkan tidak berperangai sama dengan massa yang sejak sore berdemo. Massa aksi pendemo di depan Gedung Bawaslu sempat membubarkan diri dengan tertib sekira pukul 20.30 WIB.

Polisi Amankan Sejumlah Orang Yang Lakukan Provokasi di Depan Bawaslu

Sekitar pukul 22.15 WIB massa dimediasi oleh Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Arie Ardian, namun massa terus bersikap provokatif bahkan menantang petugas."Tembak pak tembak. Semua pasti mati kok," ujar salah satu massa aksi yang ditenangkan oleh Wakapolres.

Polisi Larang Massa Aksi Damai Menginap di Depan Gedung Bawaslu RI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Polisi mengingatkan massa yang berunjuk rasa...

Polisi Mulai Bubarkan Massa Aksi Damai di Gedung Bawaslu RI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Polisi mulai membubarkan massa aksi protes...

Anggota GNKR Gelar Aksi Damai di Kantor KPU Sumut

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Sejumlah orang yang tergabung dalam Gerakan...

Ucapkan Selamat Pada Jokowi-KH Ma’ruf, SBY: Saya Menyambut Baik dan Mendukung Penuh

"Mengiringi ucapan selamat saya kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin dalam kapasitas saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6, atas kepercyaan rakyat yang diberikan kepada bapak berdua untuk pada saatnya memimpin Indonesia lima tahun mendatang," tutur SBY.

TERPOPULER

Rekapitulasi 33 Provinsi Selesai: Menang di 20 Provinsi, Jokowi Unggul 55,37 Persen

Jokowi-KH Ma'ruf berhasil meraih dukungan rakyat di 33 provinsi sebanyak 84.437.371 suara, atau 55,37 persen dari total suara sah yang berjumlah 152.506.924 suara.

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Mantan Danjen Kopassus Ditangkap Penyidik POM TNI dan Mabes Polri

Sisriadi tidak mengetahui secara pasti apakah penangkapan itu terkait informasi tentang kasus penyelundupan senjata untuk mengacaukan aksi 22 Mei 2019 atau terkait laporan dugaan makar."Nanti pak Menko Polhukam akan menggelar konferensi pers terkait hal tersebut," katanya.

Bantah Laporan ke Bawaslu Hanya Berdasar Berita Online, Begini Penjelasan BPN

Badang Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga membantah informasi yang beredar bahwa pihaknya melaporkan pelanggaran pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hanya berdasarkan berita-berita online.

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama