Hari Ini, Bareskrim Jadwalkan Periksa Habib Bahar bin Smith

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Habib Bahar bin Smith sebagai saksi dalam kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi, Kamis (6/12) pagi.

“Betul. Sesuai surat panggilan, (pemeriksaan pada Kamis) pukul 10.00 WIB,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Syahar Diantono, Rabu (5/12) malam.

Syahar mengatakan, penanganan kasus Habib Bahar sudah naik ke tingkat penyidikan.

“Status perkaranya sudah penyidikan,” katanya.

Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 11 orang saksi dan empat ahli. Dari hasil pemeriksaan para saksi tersebut, diketahui bahwa video berisi ujaran kebencian Habib Bahar yang dipersoalkan merupakan video rekaman ceramah Habib Bahar pada 8 Januari 2017 dalam peringatan Maulid Nabi di Palembang, Sumatera Selatan.

Berdasarkan surat panggilan Bareskrim Polri, Habib Bahar akan dimintai keterangannya atas tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana dimaksud Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 UU no 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasin dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 207 KUHP tentang kejahatan terhadap penguasa umum.

Kasus ini bermula setelah Jokowi Mania (Joman) dan Cyber Indonesia melaporkan Habib Bahar ke polisi. Dalam laporan itu mengungkapkan ceramah Habib Bahar menyebut ‘Jokowi kayaknya banci’. Video ceramah tersebut kemudian viral di media sosial.

Tidak hanya menyebut ‘Jokowi kayaknya banci’, pernyataan keras lainnya juga dilontarkan Habib Bahar ke Jokowi.

“Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu, Jokowi,” demikian transkrip ceramah Habib Bahar yang menjadi lampiran laporan polisi oleh Cyber Indonesia.

Habib Bahar bin Smith dituduh melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 4 huruf b angka 2 juncto Pasal 16 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Ernis dan Pasal 207 KUHP. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER