Demikian Mudah Dikenali Sebagai Hoaks, Info 7 Kontainer Surat Suara Masih Telan “Korban”

Oleh: Ferry Koto, Pengamat Kebijakan Publik dan Pendidikan.

SERUJI.CO.ID – Pada Rabu (2/1) jelang sore, saya menerima kiriman sebuah rekaman suara di aplikasi Whatsapp. Makin sore makin banyak yang mengirimkan dan mulai muncul di Whatsapp group (WAG). Bahkan sampai muncul di WAG organisasi yang kebetulan saat ini saya pimpin.

Pertama kali, rekaman suara tersebut mampir di WA saya dari seorang tokoh. Kirimannya disertai dengan tulisan yang menuding pihak tertentu (tak perlu saya sebutkan) sebagai pelaku. Sambil menyebut-nyebut PKI dan adanya kerjasama dengan partai komunis China (PKC) untuk menguasai NKRI. Diakhiri dengan tulisan yang menurut saya sangat provokatif jika disebarkan ke publik.

Hanya sesaat mendengarkan suara di rekaman yang dikirim tersebut, saya langsung yakin bahwa info yang disampaikan pria yang suaranya ada di rekaman tersebut adalah info bohong atau hoaks. Sangat mudah sekali dikenali itu adalah hoaks, bahkan tanpa perlu lakukan cross cek sama sekali, saya memastikan itu adalah hoaks.

“Xxx (sebutan saya biasanya pada tokoh tersebut), suara siapa itu? Adakah buktinya selain yang disampaikan hanya lewat rekaman suara itu, Xxx?” tanya saya yang sesungguhnya untuk mengingatkan perlunya cros cek sebelum menyebarkan info tersebut, apalagi menyebarkan sambil menuduh pihak tertentu.

Diseberang tokoh tersebut malah balik menasehati, yang intinya jangan khawatir jika info tersebut adalah jebakan ‘Batman’, karena menurut beliau kekhawatiran seperti itu melemahkan. Terlalu khawatir, menurut beliau, akan menimbulkan rasa takut.

Masih menjaga kesopanan, saya coba ingatkan; “Kan bisa fitnah Xxx. Kan takutnya jatuh fitnah, Xxx”. Tapi lagi-lagi diyakinkan oleh beliau; “Kesiagaan bukan Fitnah,” tegasnya.

Benar juga yang beliau sampaikan bahwa kesiagaan diperlukan. Tapi menurut saya, beliau dengan menuding pihak tertentu sebagai pelaku atas informasi yang hanya bersandar pada satu alat bukti (yang itupun rekaman yang tidak diketahu sumbernya), tetaplah salah, dan menjurus pada fitnah. Dalam hukum, yang dilakukan ini dapat dijerat dengan pidana di KUHP maupun UU ITE karena menyebarkan berita bohong, walau bukan pembuat beritanya.

Saya tak meneruskan perbincangannya. Saya paham betul, beliau pasti menolak semua kata-kata saya kalau terkait ini, apalagi beliau sudah sebut-sebut PKI. Saya hanya berharap yang disebarkan itu hanya ke saya saja, tidak ke publik dan banyak pihak.

—-000—-

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER