Tidak Penuhi Panggilan KPK, Aher: Tidak Ada Surat Panggilan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus suap proyek Meikarta. Aher beralasan tidak hadir karena tidak mendapat surat panggilan dari KPK.

“Saya bagaimana mau datang ke KPK, nggak ada surat panggilannya. Itu persoalannya. Jadi saya harus tekankan sekali lagi, sampai hari ini, detik ini belum menerima surat panggilan KPK, nggak mungkin saya datang ke KPK,” kata Aher saat dikonfirmasi, Selasa (8/1).

Panggilan KPK untuk politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Senin kemarin adalah untuk kedua kalinya. Pada panggilan pertama, Aher mengaku surat yang ditujukan kepadanya salah alamat. Aher juga sudah mengembalikan surat tersebut. Sejak pengembalian itu, sambung Aher, KPK belum lagi menghubunginya untuk dimintai keterangan.

“Sejak saat mengembalikan surat yang dulu, sampai sekarang belum dapat surat panggilan lagi. Tiba-tiba kaget saya sedang di Cirebon baca pemberitaan dipanggil. Gimana mau datang, suratnya enggak dapat panggilan,” tuturnya.


Baca juga: Aher Janji Kooperatif untuk Diperiksa KPK

Aher mengaku siap kooperatif kepada KPK. Ia siap menjelaskan apa pun yang ditanyakan KPK perihal proyek Meikarta. Namun ia meminta agar prosedur pemanggilan secara resmi dilakukan.

“Saya dari awal siap menjelaskan, tapi kalau datang ke KPK tidak ada surat panggilannya kan tidak jelas harus menghadap siapa, lantai berapa, urusannya apa. Yang penting saya siap datang menjelaskan, tapi enggak mungkin datang tanpa surat panggilan. Justru saya mempertanyakan Pak Febri sebagai jubir itu statusnya apakah undangan atau bagaimana, saya enggak mungkin datang tanpa undangan resmi,” ucap Aher.

BACA JUGA:  KPK Tetapkan Sekda Jabar Yang Menjabat Sejak 2015 Sebagai Tersangka Suap Meikarta

Aher sempat dipanggil sebagai saksi untuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin pada 20 Desember 2018 lalu, tapi tidak hadir. KPK kembali memanggil Aher, namun Aher lagi-lagi absen dalam pemeriksaan kasus Meikarta.

Dalam kasus ini, ada sembilan orang yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Dari sembilan tersangka itu, empat orang kini telah masuk ke proses persidangan, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi.

Baca juga: Diperiksa KPK, Deddy Mizwar Sebut Banyak Pejabat Lempar Bola Liar Proyek Meikarta

Nama Aher muncul dalam dakwaan terdakwa kasus dugaan suap Meikarta, Billy Sindoro dan kawan-kawan, yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Rabu (19/12).

Dalam surat itu, Gubernur Jawa Barat mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat.

Kemudian, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat Nomor: 503/5098/MSOS tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Dadang Mohamad yang ditujukan kepada Bupati Bekasi.

Perihal surat itu menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat memberikan rekomendasi bahwa rencana pembangunan Meikarta dapat dilaksanakan dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Bekasi sesuai hasil rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat tanggal 10 November 2017. (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi