Tidak Penuhi Panggilan KPK, Aher: Tidak Ada Surat Panggilan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus suap proyek Meikarta. Aher beralasan tidak hadir karena tidak mendapat surat panggilan dari KPK.

“Saya bagaimana mau datang ke KPK, nggak ada surat panggilannya. Itu persoalannya. Jadi saya harus tekankan sekali lagi, sampai hari ini, detik ini belum menerima surat panggilan KPK, nggak mungkin saya datang ke KPK,” kata Aher saat dikonfirmasi, Selasa (8/1).

Panggilan KPK untuk politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Senin kemarin adalah untuk kedua kalinya. Pada panggilan pertama, Aher mengaku surat yang ditujukan kepadanya salah alamat. Aher juga sudah mengembalikan surat tersebut. Sejak pengembalian itu, sambung Aher, KPK belum lagi menghubunginya untuk dimintai keterangan.

“Sejak saat mengembalikan surat yang dulu, sampai sekarang belum dapat surat panggilan lagi. Tiba-tiba kaget saya sedang di Cirebon baca pemberitaan dipanggil. Gimana mau datang, suratnya enggak dapat panggilan,” tuturnya.

Baca juga: Aher Janji Kooperatif untuk Diperiksa KPK

Aher mengaku siap kooperatif kepada KPK. Ia siap menjelaskan apa pun yang ditanyakan KPK perihal proyek Meikarta. Namun ia meminta agar prosedur pemanggilan secara resmi dilakukan.

“Saya dari awal siap menjelaskan, tapi kalau datang ke KPK tidak ada surat panggilannya kan tidak jelas harus menghadap siapa, lantai berapa, urusannya apa. Yang penting saya siap datang menjelaskan, tapi enggak mungkin datang tanpa surat panggilan. Justru saya mempertanyakan Pak Febri sebagai jubir itu statusnya apakah undangan atau bagaimana, saya enggak mungkin datang tanpa undangan resmi,” ucap Aher.

Aher sempat dipanggil sebagai saksi untuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin pada 20 Desember 2018 lalu, tapi tidak hadir. KPK kembali memanggil Aher, namun Aher lagi-lagi absen dalam pemeriksaan kasus Meikarta.

Dalam kasus ini, ada sembilan orang yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Dari sembilan tersangka itu, empat orang kini telah masuk ke proses persidangan, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi.

Baca juga: Diperiksa KPK, Deddy Mizwar Sebut Banyak Pejabat Lempar Bola Liar Proyek Meikarta

Nama Aher muncul dalam dakwaan terdakwa kasus dugaan suap Meikarta, Billy Sindoro dan kawan-kawan, yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Rabu (19/12).

Dalam surat itu, Gubernur Jawa Barat mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat.

Kemudian, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat Nomor: 503/5098/MSOS tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Dadang Mohamad yang ditujukan kepada Bupati Bekasi.

Perihal surat itu menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat memberikan rekomendasi bahwa rencana pembangunan Meikarta dapat dilaksanakan dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Bekasi sesuai hasil rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat tanggal 10 November 2017. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Demikian Mudah Dikenali Sebagai Hoaks, Info 7 Kontainer Surat Suara Masih Telan “Korban”

Yang membuat saya heran, kenapa para politisi, terutama yang menyebarkan info hoaks ini di akun media sosial (walau dalam bentuk tanya sekalipun) tidak mengenali bahwa info ini adalah hoaks?

Najmul Akhyar

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Ghazwul Fikri dan Media

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.