Tidak Penuhi Panggilan KPK, Aher: Tidak Ada Surat Panggilan

0
53
  • 16
    Shares
Aher
Ahmad Heryawan (Aher).

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus suap proyek Meikarta. Aher beralasan tidak hadir karena tidak mendapat surat panggilan dari KPK.

“Saya bagaimana mau datang ke KPK, nggak ada surat panggilannya. Itu persoalannya. Jadi saya harus tekankan sekali lagi, sampai hari ini, detik ini belum menerima surat panggilan KPK, nggak mungkin saya datang ke KPK,” kata Aher saat dikonfirmasi, Selasa (8/1).

Panggilan KPK untuk politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Senin kemarin adalah untuk kedua kalinya. Pada panggilan pertama, Aher mengaku surat yang ditujukan kepadanya salah alamat. Aher juga sudah mengembalikan surat tersebut. Sejak pengembalian itu, sambung Aher, KPK belum lagi menghubunginya untuk dimintai keterangan.

“Sejak saat mengembalikan surat yang dulu, sampai sekarang belum dapat surat panggilan lagi. Tiba-tiba kaget saya sedang di Cirebon baca pemberitaan dipanggil. Gimana mau datang, suratnya enggak dapat panggilan,” tuturnya.

Baca juga: Aher Janji Kooperatif untuk Diperiksa KPK

Aher mengaku siap kooperatif kepada KPK. Ia siap menjelaskan apa pun yang ditanyakan KPK perihal proyek Meikarta. Namun ia meminta agar prosedur pemanggilan secara resmi dilakukan.

“Saya dari awal siap menjelaskan, tapi kalau datang ke KPK tidak ada surat panggilannya kan tidak jelas harus menghadap siapa, lantai berapa, urusannya apa. Yang penting saya siap datang menjelaskan, tapi enggak mungkin datang tanpa surat panggilan. Justru saya mempertanyakan Pak Febri sebagai jubir itu statusnya apakah undangan atau bagaimana, saya enggak mungkin datang tanpa undangan resmi,” ucap Aher.

Aher sempat dipanggil sebagai saksi untuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin pada 20 Desember 2018 lalu, tapi tidak hadir. KPK kembali memanggil Aher, namun Aher lagi-lagi absen dalam pemeriksaan kasus Meikarta.

Dalam kasus ini, ada sembilan orang yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Dari sembilan tersangka itu, empat orang kini telah masuk ke proses persidangan, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi.

Baca juga: Diperiksa KPK, Deddy Mizwar Sebut Banyak Pejabat Lempar Bola Liar Proyek Meikarta

Nama Aher muncul dalam dakwaan terdakwa kasus dugaan suap Meikarta, Billy Sindoro dan kawan-kawan, yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Rabu (19/12).

Dalam surat itu, Gubernur Jawa Barat mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat.

Kemudian, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat Nomor: 503/5098/MSOS tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Dadang Mohamad yang ditujukan kepada Bupati Bekasi.

Perihal surat itu menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat memberikan rekomendasi bahwa rencana pembangunan Meikarta dapat dilaksanakan dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Bekasi sesuai hasil rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat tanggal 10 November 2017. (SU05)

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU