Diperiksa KPK, Deddy Mizwar Sebut Banyak Pejabat Lempar Bola Liar Proyek Meikarta

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyebut bahwa ada pejabat yang sengaja melempar bola liar di kasus suap perizinan mega proyek Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

“Banyak bola liar dari beberapa pejabat yang berbicara tentang Meikarta pada saat itu, sehingga saya lapor ke pak Jokowi,” ujar Deddy usai memberikan keterangan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (12/12).

Deddy melaporkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi, karena bola liar itu berkaitan dengan rekomendasi yang akan diberikan kepada pengembang Meikarta soal luas area pembangunan yang mencapai ratusan hektare.

Ia menyebut laporan itu dilakukan saat mendampingi kunjungan kerja Jokowi di Muara Gembong, Bekasi, pada 2017.

“Pak Jokowi meminta agar pemberian rekomendasi tersebut sesuai aturan dan prosedur,” ujar Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf ini.

Baca juga: Setahun Lalu Luhut Sebut Izin Meikarta Tak Bermasalah, Kenapa Kini Jadi Kasus KPK?

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare. Deddy yang saat itu menjabat sebagai Kepala BKPRD Jawa Barat, menyatakan pemberian rekomendasi tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur tahun 1993.

Namun pada kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektare. Deddy pun mengaku heran luas lahan yang diiklankan tak sesuai dengan izin yang diberikan.

“Berdasarkan dokumen-dokumen yang ada juga tentang pengaturan tata ruang hasil dari rapat BPKRD kita laporkan kepada gubernur sebelum dikeluarkan rekomendasi. Begitu prosedurnya,” terangnya.

Belakangan, KPK menyelidiki dugaan perubahan aturan tata ruang untuk menerbitkan izin proyek pembangunan Meikarta. KPK menduga ada pihak yang sengaja berkepentingan mengubah aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi.

Dalam proses perubahan aturan tata ruang ‎dibutuhkan revisi Peraturan Daerah (Perda) dari Kabupaten Bekasi. Diduga, ada pihak dari DPRD atau Pemkab yang secara sengaja mengubah aturan tersebut untuk memuluskan kepentingan Meikarta.

Baca juga: KPK Periksa Pegawai Lippo dalam Kasus Suap Mega Proyek Meikarta

Deddy Mizwar hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro.

Politikus Partai Demokrat itu mengaku dicecar sekitar 31 pertanyaan oleh penyidik KPK seputar pemberian rekomendasi kepada Pemkab Bekasi.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, dua di antaranya ialah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Sementara, tujuh orang lainnya berasal dari Pemkab Bekasi dan pejabat Lippo Group. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER