Aher Janji Kooperatif untuk Diperiksa KPK

0
23
  • 3
    Shares
Aher
Ahmad Heryawan (Aher).

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) berjanji kooperatif memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan siap diperiksa sebagai saksi terkait kasus proyek Meikarta. Dia bersedia menjelaskan kepada KPK soal apapun yang berkaitan dengan dirinya.

“Pasti sebagai warga negara yang baik, ketika saya dipanggil KPK, pasti datang. Apalagi klarifikasi kewenangan saya saat saya jadi gubernur,” kata Aher kepada wartawan, di Bandung, Kamis (20/12).

Aher siap memberikan keterangan kepada KPK saat pemeriksaan nanti terkait tugas jabatan saya saat menjadi gubernur.

“Karena harus menjelaskan posisi saya terkait keputusan gubernur seperti apa, saya siap memberikan keterangan terkait dengan apa yang saya ketahui tentang Meikarta dan terkait tugas jabatan saya saat menjadi gubernur,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Aher terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Namun, Aher tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Dan malam ini sudah mengklarifikasi alasannya.

Aher sedianya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY).

Nama Aher muncul dalam dakwaan terdakwa kasus dugaan suap Meikarta, Billy Sindoro dan kawan-kawan, yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Rabu (19/12).

Dalam surat itu, Gubernur Jawa Barat mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat.

Kemudian, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat Nomor: 503/5098/MSOS tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Dadang Mohamad yang ditujukan kepada Bupati Bekasi.

Perihal surat itu menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat memberikan rekomendasi bahwa rencana pembangunan Meikarta dapat dilaksanakan dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Bekasi sesuai hasil rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat tanggal 10 November 2017.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar pada Rabu (12/12) sebagai saksi untuk Billy Sindoro. Saat itu, penyidik KPK mendalami pengetahuan saksi dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat terkait rekomendasi perizinan proyek Meikarta. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU