Mulyana Sebut Menpora Imam Nahrawi Pernah Minta Uang Terkait Honor Satlak Prima

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana mengaku pernah dimintai uang oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi terkait Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).

“Jadi memang pada saat akhir tahun 2017, Pak Menteri bertanya ke saya, ‘Saya (Imam Nahrawi) dapat honor tidak?’ Honor tentang satlak prima, dulu kan zaman prima, prima itu program Indonesia Emas,” kata Mulyana seusai sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/5).

Mulyana adalah terdakwa penerima suap berupa satu unit mobil Fortuner senilai Rp480 juta, uang Rp400 juta dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note 9, dengan total keseluruhan sekitar Rp900 juta dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum (Bendum) KONI Johny E Awuy.

Presiden Jokowi melalui Perpres No 19 tahun 2017 membubarkan Satlak Prima pada Oktober 2018 karena Indonesia hanya menempati posisi kelima dalam SEA Games 2017 atau yang terburuk sepanjang ajang SEA Games karena persoalan anggaran bagi para atlet.


“Nah saya kan baru masuk, jadi saya panggil lah pak Chandra sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai asisten deputi olahraga prestasi ‘Dapat honor tidak (Pak Menteri)?’ dijawab Pak Chandra ‘Dapat Pak honornya’,” tambah Mulyana.

BACA JUGA:  Tiga Dokter RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Dijerat Pasal Berlapis

Mulyana lalu menyampaikan kepada Imam Nahrawi bahwa sebagai menteri, Imam mendapatkan honor namun pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Kemenpora Supriyono.

“Setelah itu kita (Mulyana, Chandra, Supriyono) ketemu ya sudah bayar, kasih, berapa? Sekarang ada uang Rp400 juta ya sudah kasih Rp400 juta, tapi Pak Chandra maunya Rp1 miliar, tapi faktanya hanya Rp400 juta, Ulum terus menagih mana yang Rp600 nya?” tambah Mulyana.

Ulum yang dimaksud adalah Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Menpora.

“Jadi melalui Ulum dikasihnya, menteri sebagai penanggung jawab di struktur organisasi ada honornya, nilainya memang kecil sekitar Rp5 juta,” ungkap Mulyana.

Belakangan dalam sidang terungkap bahwa uang Rp400 juta yang diberikan Supriyono ke Ulum berasal dari KONI.

“Saya tidak tahu kalau uangnya itu dari KONI, Saya jujur tidak tahu, termasuk pinjam uang untuk beli mobil itu saya tidak tahu, dan baru tahu sekarang. Malah Supri mengatakan ke saya bahwa ATM-nya Kemenpora adalah KONI dengan komitmen-komitmen ‘fee’ itu,” tambah Mulyana.

Namun menurut Mulyana bila honor menteri sebagai penanggung jawab Satlak Prima dijumlahkan selama 1 tahun dapat mencapai Rp400 juta.

“Kalau saya sih mengatakan kalau ada honor selama 1 tahun ya mungkin sekitar Rp400-an juta, kalau dikumpulkan ya,” ungkap Mulyana.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi