Tawadhu-lah Sukmawati

Oleh: Arnaz Firman

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Belum lama berselang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendatangi sebuah gedung yang dahulu dikenal sebagai Hotel Alexis yang dicurigai menjadi tempat prostitusi sehingga dianggap mengotori ibu kota negara tersebut.

Yang sangat menonjol dari kedatangan Satpol PP ini adalah dikirimnya beberapa petugas wanita yang mengenakan jilbab atau hijab sehingga petugas keamanan atau centeng di sana tak berkutik untuk menghalangi kedatangan petugas-petugas negara tersebut.

Sebelumnya, dalam berbagai demonstrasi di Jakarta, Kepolisian Republik Indonesia mengerahkan Polisi Wanita alias Polwan yang sebagian juga memakai hijab untuk ikut menenangkan atau mengendalikan unjuk rasa yang diperkirakan bakal berlangsung hangat dan keputusan itu sangat jitu sehingga para pengunjuk rasa pun merasa harus berhati-hati dalam bertindak.

Selama beberapa tahun terakhir ini begitu banyak gadis apalagi ibu-ibu yang membiasakan diri memakai hijab jika ingin kuliah, bekerja atau melakukan berbagai kegiatan lainnya. Padahal puluhan tahun lalu, banyak Muslimah yang merasa ragu-ragu atau bahkan takut untuk berjilbab dalam kehidupan sehari-hari karena khawatir dikira dari kelompok “aliran keras”.


Pemakaiaan hijab itu sama sekali tidak mengurangi kecantikan mereka, bahkan wanita-wanita itu nampak kelihatan semakin menarik alias memesona dan juga sekaligus mencerminkan banyaknya Muslimah yang kian menekuni kei-Islaman-nya.

Akan tetapi suasana yang begitu menenangkan itu, beberapa hari lalu dirusak oleh pernyataan seorang wanita yang dikenal masyarakat dengan nama Sukmawati Soekarnoputri, putri Proklamator Bung Karno dengan Ibu Fatmawati yang namanya tak ternoda oleh hal apa pun juga. Wanita di seluruh Tanah Air pasti mengenang Ibu Fatmawati sebagai seorang Ibu Negara yang rendah hati.

Sukmawati yang mengaku-ngaku dirinya sebagai seorang budayawati sedang membacakan sebuah puisi dalam sebuah acara. Budayawan atau budayawati mana pun juga praktis tak pernah dihujat saat membacakan puisi, deklamasi atau apa pun istilahnya.

Namun yang terjadi adalah Sukmawati membacakan puisi yang didalamnya membandingkan beberapa hal dengan hal-hal yang menjadi prinsip dasar atau pegangan kaum Muslimah seperti konde dengan perlengkapan yang amat lazim digunakan para wanita Muslimah tersebut.

BACA JUGA:  Cabut Laporan Polisi, NU Jatim Himbau Warga Nahdliyin Maafkan Sukmawati

Sekalipun mengaku bahwa dirinya tidak mengerti hukum-hukum Islam atau syariah/syariat, omongan tak pantas Sukma langsung diprotes oleh begitu banyak ummat Islam misalnya yang terjadi di Jakarta dan Palembang. Bahkan banyak pendemo yang menuntut agar Sukma dibawa ke pengadilan.

Karena merasa tersudut, maka kemudian Sukma mendatangi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Haji Ma’ruf Amin untuk minta perlindungan. Dia meminta “maaf” kepada Ummat Islam sambil “menangis”. Akibatnya Kiai Ma’ruf Amin mengimbau Ummat Islam untuk memaafkan atau mengampuni putri Sang Proklamator tersebut. Bahkan Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin juga melakukan hal yang sama.

Bahkan ada seorang tokoh yang menyatakan bahwa seorang seniman atau budayawan/budayawati boleh “bebas” mengekspresikan pikirannya.

Yang menjadi pertanyaan mendasar bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah Muslim dan Muslimah adalah patutkah mereka memaafkan Sukmawati? Warga Jakarta dan bahkan di seluruh Tanah Air pasti tidak akan pernah melupakan Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama yang harus “tergusur” dari posissinya sebagai gubernur Jakarta karena dengan seenaknya sendiri mengutip atau menafsirkan Surat Al Maidah yang merupakan salah satu surat dalam kitab suci Al Quran.

Sebagai seorang non-muslim, dengan tidak sepantasnya Ahok berkomentar.

Sekalipun dia mengaku atau mengklaim bahwa ada anggota keluarganya yang beragama Islam dan menyatakan bahwa pidatonya di Pulau Seribu itu tak menimbulkan protes dari yang datang, akhirnya tetap saja Ahok harus merasakan akibatnya sehingga dia dibawa ke meja hijau dan akhirnya harus “dipenjara” di sebuah markas Brimob/kepolisian di Jakarta.

Yang patut dipertanyakan kepada Sukmawati adalah maukah dia “mengikuti” jejak Ahok untuk “disel atau dipenjara” selama bertahun-tahun? Kiai Ma’ruf Amin atau Menteri Agama berkenan membela Sukmawati pasti karena dia adalah anak Sang Proklamator dan bukan akibat faktor-faktor lainnya. Coba kalau kasus ini menimpa misalnya seorang gelandangan atau tukang cuci pakaian sudikah atau maukah Ma’ruf Amin dan Lukman Hakim melakukan pembelaan?

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Serangan Jantung, Tidak Hanya Disebabkan Oleh Kolesterol

Kolesterol yang tinggi memang penting sebagai faktor risiko, penyebab serangan jantung, tapi perlu diketahui bahwa kolesterol tidak berdiri sendiri, ada faktor risiko lain.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi