Soal Terima Dukungan Turunan PKI, BPN Prabowo: Tak Salah, Semua Punya Hak Memilih

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo yang mengaku siap menerima dukungan dari mana pun, termasuk dari anak keturunan PKI, menimbulkan polemik.

Tim Kampenya Nasional (TKN) Jokowi mempersoalkan pernyataan Hasyim tersebut dan menganggap sebagai bentuk kepanikan dan ekspresi dari ambisi mencapai kemenangan ataupun kekuasaan.

Menanggapi hal tersebut, Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Gamal Albinsaid, menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo tersebut, terkait menerima dukungan dari siapapun, termasuk anak keturunan PKI bukanlah hal yang salah.

Baca juga: Buntut Pernyataan Terima Dukungan Turunan PKI, BPP Prabowo Laporkan TKN ke Bawaslu


Ditegaskan Gamal, hak untuk memilih merupakan hak dari semua warga negara yang dijamin konstitusi. Sama halnya dengan hak untuk bebas menentukan pilihan dalam setiap pemilu.

“Itu hak konstitusional. Semua punya hak memilih sesuai dengan yang diatur di undang-undang, dan tugas kita bersama adalah membangun narasi-narasi yang dibutuhkan untuk bangsa,” kata Gamal saat diskusi di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin (28/1).

Terkait tanggapan kubu Jokowi-KH Ma’ruf yang memainkan isu dukungan turunan PKI ini, pria yang juga dokter sekaligus pendiri ‘Indonesia Medika” ini, menegaskan pihaknya tidak akan serius menanggapi, karena tidak ada manfaatnya untuk Indonesia ke depan.

Baca juga: Soal Kubu Prabowo Terima Dukungan Turunan PKI, TKN Jokowi: Itu Bentuk Kepanikan

“Kami tidak akan terjebak oleh isu-isu agama, ras, dan etnisitas. Kami akan kembali ke isu ekonomi, dan memastikan isu ekonomi menjadi narasi dan pikiran utama kami, dan itu akan menjadi alasan generasi milenial mendukung kami,” tegasnya.

Yang jelas, imbuh Gamal, Prabowo-Sandiaga tegas menolak paham komunisme. “Kami tidak menoleransi semua pemikiran komunisme di Indonesia,” tukasnya. (ARif R)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Perluasan Ganjil-Genap Hari Pertama: Pemprov DKI Klaim Polusi Udara Turun

"Semalam Airvisual telah merilis hasil pengukuran mereka, di mana Jakarta yang sebelumnya ada di peringkat satu atau dua kota terpolusi di dunia, semalam saya lihat di rilisnya sudah turun jadi peringkat ke 9," ujar Syafrin

Beredar Hoaks BJ Habibie Wafat, Kondisi RSPAD Terlihat Sepi

Informasi hoaks tersebut beredar di media sosial dan pesan yang berantai di aplikasi kirim pesan, Whatsapp sejak pagi dini hari tadi.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi