Soal Terima Dukungan Turunan PKI, BPN Prabowo: Tak Salah, Semua Punya Hak Memilih

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo yang mengaku siap menerima dukungan dari mana pun, termasuk dari anak keturunan PKI, menimbulkan polemik.

Tim Kampenya Nasional (TKN) Jokowi mempersoalkan pernyataan Hasyim tersebut dan menganggap sebagai bentuk kepanikan dan ekspresi dari ambisi mencapai kemenangan ataupun kekuasaan.

Menanggapi hal tersebut, Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Gamal Albinsaid, menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo tersebut, terkait menerima dukungan dari siapapun, termasuk anak keturunan PKI bukanlah hal yang salah.

Baca juga: Buntut Pernyataan Terima Dukungan Turunan PKI, BPP Prabowo Laporkan TKN ke Bawaslu

Ditegaskan Gamal, hak untuk memilih merupakan hak dari semua warga negara yang dijamin konstitusi. Sama halnya dengan hak untuk bebas menentukan pilihan dalam setiap pemilu.

“Itu hak konstitusional. Semua punya hak memilih sesuai dengan yang diatur di undang-undang, dan tugas kita bersama adalah membangun narasi-narasi yang dibutuhkan untuk bangsa,” kata Gamal saat diskusi di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin (28/1).

Terkait tanggapan kubu Jokowi-KH Ma’ruf yang memainkan isu dukungan turunan PKI ini, pria yang juga dokter sekaligus pendiri ‘Indonesia Medika” ini, menegaskan pihaknya tidak akan serius menanggapi, karena tidak ada manfaatnya untuk Indonesia ke depan.

Baca juga: Soal Kubu Prabowo Terima Dukungan Turunan PKI, TKN Jokowi: Itu Bentuk Kepanikan

“Kami tidak akan terjebak oleh isu-isu agama, ras, dan etnisitas. Kami akan kembali ke isu ekonomi, dan memastikan isu ekonomi menjadi narasi dan pikiran utama kami, dan itu akan menjadi alasan generasi milenial mendukung kami,” tegasnya.

Yang jelas, imbuh Gamal, Prabowo-Sandiaga tegas menolak paham komunisme. “Kami tidak menoleransi semua pemikiran komunisme di Indonesia,” tukasnya. (ARif R)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Soal Publikasi Reuni 212: Kebebasan Pers di Era Media Sosial

Reuni 212 jelas peristiwa besar, jika dilihat banyaknya massa yang berkumpul. Ia juga jelas peristiwa besar jika dilihat dari tertib dan disiplin massa itu. Namun jelas pula Reuni 212 bukan peristiwa netral.

Pendidikan Untuk Merdeka

Pada saat pemimpin Jepang sudah memvisikan sebuah masyarakat baru Society 5.0, apakah kita saat ini, sebagai bangsa, sebagai ummat, berada pada jalur yang benar menuju puncak kejayaan menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur, serta cerdas?

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER