Soal Angket KPK, Hidayat Nur Wahid: Fraksi PKS Tegas Tolak Hak Angket KPK

JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menegaskan bahwa Fraksi PKS di DPR RI konsisten tidak akan mendukung langkah Hak Angket KPK. Oleh karenanya pihaknya tidak akan mengirimkan perwakilan fraksi masuk ke Pansus HAK Angket KPK yang segera akan dibentuk.

“PKS tidak mau KPK menjadi kehilangan fokus dalam membongkar kasus-kasus besar korupsi. Sebab, jika hak angket ini dibiarkan maka berpotensi untuk memunculkan kegaduhan politik dan menghadirkan apa yang dikhawatirkan publik bahwa KPK akan tidak fokus membongkar kasus-kasus besar seperti BLBI, e-KTP dan lainnya,” kata Hidayat dalam keterangannya, Sabtu (29/4).

Hidayat percaya KPK sudah bekerja secara profesional dalam kejujuran, kepastian hukum dan keadilan hukum. Juga tidak diskriminatif, tidak tebang pilih, dan tidak mengambil informasi dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Tentang sikap Fahri Hamzah yang mengetuk palu pengesahan Hak Angket KPK, Hidayat menilai, Fahri selaku pimpinan rapat saat itu membuat keputusan yang tidak mendengarkan aspirasi seluruh fraksi di DPR. Tak terkecuali PKS.

“Fraksi PKS sejak dari awal sikapnya adalah sebelum mengeluarkan sikap harus konsultasi dengan Pimpinan, dan Pimpinan PKS menegaskan untuk tidak ikut menandatangani dan tidak ikut mengusulkan hak angket. DPP PKS dan Fraksi tegas sikapnya seperti itu,” tegas Hidayat.

Sebelumnya, usulan hak angket KPK telah disetujui pada Rapat Paripurna DPR, Jumat (28/4/2017) lalu. Dalam rapat paripurna tersebut, yang mengetuk palu pengesahan angket adalah kader PKS sendiri yakni Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Kemudian diwarnai aksi walk out, sejumlah pihak menyesali pengambilan keputusan yang terkesan dilakukan sepihak tersebut.

 

EDITOR: Iwan Y

2 KOMENTAR

  1. PKS..??? Saya bukan orang politik, saya tak bergabung dg partai politik manapun. Tapi dari sekian banyak partai, ada sedikit tertumpu harapan ke PKS. Partai lain…maaf, semuanya sudah berwajah kafir, munafik dan sudah terbeli. PKS pun mungkin juga begitu. Namun kami masih ada setitik harapan.
    Jika PKS menolak hak Angket ini dg dalih : PKS tidak mau KPK menjadi kehilangan fokus dalam membongkar kasus-kasus besar korupsi, berpotensi untuk memunculkan kegaduhan politik, PKS percaya KPK sudah bekerja secara profesional, jujur, kepastian hukum dan keadilan hukum, tidak diskriminatif, tidak tebang pilih, dan sebagainya.

    Ah….cobalah pikirkan lagi alasan PKS ini. Apa ini kata hati atau kata mulut yg sudah disumpal uang dan janji2. Saya yakin kalian orang Islam yg paham agama, paham dg segala konsekwensi dunia apalagi akhirat.
    Slm

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER