Plt Gubernur DKI Akan Pecat PNS Tak Netral dalam Pilgub DKI

JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, mendapatkan informasi tentang adanya salah satu pegawai negeri sipil (PNS) yang bersikap tak netral saat pelaksanan Pilkada. Laporan itu ia peroleh, berdasarkan aduan dari jajarannya terkait oknum PNS DKI yang berpihak dan kerap kali mendiskreditkan hal-hal negatif tentang pemerintah daerah DKI dan juga menyudutkan pasangan petahana yakni Ahok-Djarot di akun media sosialnya.

Sumarsono kemudian menegaskan akan memecat PNS di lingkungan Pemprov DKI yang menunjukkan keberpihakan dalam Pilgub DKI Jakarta.

“Saya ingin berhentikan satu orang, itu status di Instagram selalu menyudutkan pemerintah, mendukung calon tertentu, menyudutkan pimpinannya,” kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa 14 Maret 2017.

“Saya enggak sebut nama, enggak sopanlah, kasihan. Pokoknya ada pegawai negeri, perempuan, yang sukanya main sosmed, Instagram. Itu selalu jelek-jelekin termasuk paslon, Pemprov,” kata Sumarsono.

“Jadi laporan dokumennya kami follow up, saya suruh cek, PNS betul, kalau ya, langsung di BAP. Lagi proses dicek dulu ya,” ujar Sumarsono.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini mengatakan sanksi terberat yang akan diberikan kepada PNS yang tidak netral adalah pemecatan, termasuk oknum PNS yang mengunggah status di media sosial.

“Jelas itu sanksi terberat ya langsung diberhentikan karena sudah terlalu menyebar fitnah yang macam-macam. Menyebar fitnah, pakai foto resmi dia, harus diperjelas,” tuturnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Agus Suradika menyatakan, pihaknya tengah memeriksa bersangkutan yang terindikasi melanggar dalam kapasitasnya sebagai aparatur sipil negara.

Agus Suradika mengatakan ada tiga jenis kategori ketidaknetralan sebelum seorang PNS dipecat. Kategori pertama, adalah ketika seorang PNS hadir di salah satu acara dan mengajak orang lain untuk memilih salah satu paslon. Kedua, dia menyelenggarakan acara tertentu untuk memilih paslon, dan ketiga dia mengkreasi acara tertentu yang sangat berat sehingga BKD DKI bisa melakukan pemecatan.

Bila dalam pemeriksaan terbukti oknum PNS tersebut secara sengaja menuliskan informasi itu, pihaknya tak segan untuk memecatnya. Menurutnya, meskipun ada beberapa klasifikasi pelanggaran yang salah satu sanksinya yakni penundaan kenaikan pangkat atau menyetop pemberian tunjangan kinerja daerah.

Soal temuan adanya oknum PNS yang menjelek-jelekkan salah satu paslon, Agus mengatakan PNS itu sudah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tertentu.

“Dia hadir dan dia menyadari adanya kekeliruan kemudian dia menyesali perbuatannya. Ada foto, namanya inisial dan sudah kita cek dan ternyata benar. Kita punya tim yang juga mengecek medsos ataupun situs tertentu,” ujar Agus.

“Tergantung dia menginisiasi atau tidak. Dia kesadaran atau tidak. Atau mungkin setelah diperiksa bisa saja (menuliskan) angka 3, maksudnya bukan paslon 3, itu sedang kita dalami,” kata Agus.

EDITOR: Iwan Y

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.