Perppu Ormas Jadi UU, NU: Gugatan di MK Gugur Demi Hukum

1
83
Aksi penolakan Perppu Ormas
Massa Aksi 287 mulai bergerak menuju gedung Mahkamah Konstitusi, pada Jumat, 28/7/2017. (Foto: Opick/SERUJI)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas mengatakan dengan disetujuinya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-undang oleh DPR, maka semua permohonan uji materi Perppu tersebut di Mahkamah Konstitusi gugur.

“Konsekuensi hukum disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi UU adalah gugurnya seluruh gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi tentang Perppu Ormas,” kata Robikin di Jakarta, Selasa (24/10).

Seperti diberitakan, melalui Rapat Paripurna DPR menyudahi status Perppu Ormas.

Dalam sidang paripurna tersebut, sebanyak 445 anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna, 314 menyatakan setuju Perppu sebagai UU dan sisanya, yakni 131 menolak Perppu, sehingga Perppu Ormas sah menjadi Undang-Undang.

Robikin mengungkapkan ada 35 lebih gugatan judical review di MK tentang Perppu Ormas yang hingga saat disahkannya Perppu Ormas menjadi UU hari ini (24/10) masih dalam tahap pembuktian.

Permohonan tersebut masih dalam tahap pemeriksaan saksi dan ahli, baik dari pihak Pemohon (Penggugat) maupun Pemerintah dan Pihak Terkait.

“Oleh karena Perppu Ormas diterima DPR sebagai UU, sedangkan proses persidangan di MK belum berakhir atau belum diputus, maka seluruh gugatan yang ada gugur demi hukum karena Perppu yang digugat sudah tidak ada lagi (non existing),” tegasnya.

Para pemohon yang menggugat ke MK, salah satunya dimohonkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

HTI melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, menilai Perppu Ormas itu jelas-jelas bertentangan dengan asas negara hukum dan melanggar HAM,” tutur Yusril. (Ant/SU02)

Komentar

BACA JUGA

Pemerintah Batalkan Rencana Penunjukan Plt Gubernur dari Polri

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Pemerintah telah membatalkan rencana penunjukan pelaksana tugas, atau disingkat plt gubernur dari Polri, yang sedianya akan mengisi kekosongan kepemimpinan di dua daerah...
Zakat ASN 2,5%

Presiden Tidak Akan Tandatangani UU MD3

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi tidak akan menandatangani revisi Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, atau dikenal UU MD3 yang...
pistol, senjata api

Balik Melawan, Polrestro Jakbar Tembak Mati Perampok Bersenjata

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Petugas Polres Metro Jakarta Barat menembak mati perampok bersenjata api, Hendri, lantaran berusaha melawan anggota usai dilakukan penangkapan. "Petugas mengambil tindakan tegas dan...
luhut binsar panjaitan

Luhut: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tetap Berlanjut

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tetap berjalan meski meleset dari target awal beroperasi. Luhut menggelar...

KPU Bali Targetkan Partisipasi Pemilih Lebihi Nasional

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menargetkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2018 di daerah itu melebihi target nasional yang ditetapkan sebesar 75,5 persen. "Kami...
loading...
Marah

Marah

Marah. Sebuah kata yang sederhana tapi punya implikasi yang besar.  Akibat marah, hubungan silaturrahim badunsanak bisa putus, dengan tetangga tidak berteguran, pejabat bisa kena...

SUARA WARGA MUHAMMADIYAH BISA JADI PENENTU PEMENANG PILGUB JATIM 2018

Suara Warga Muhammadiyah, Bisa Jadi Penentu Pemenang Pilgub Jatim 2018 By: Syaifulloh Penikmat Pendidikan Kedua calon Gubernur Jawa Timur kedua-duanya memiliki back ground dari Ormas terbesar di...
KH. Luthfi Bashori

Nikah Mut’ah Pernah Dihalalkan, Lantas Dilarang Untuk Seterusnya

Sy. Abdulah RA mengisahkan, ia dan para shahabat pergi berperang besama Rasulullah SAW tanpa disertai wanita (istri mereka). Lalu para shahabat bertanya kepada Rasulullah...