PEKANBARU – Tudingan miring di seluruh dunia kini terus diarahkan pada Aung San Suu Kyi saat terjadi kekerasan pada etnis Rohingya di Myanmar.
Desakan agar nobel perdamaian yang diterima Suu Kyi dari PBB harus dicabut juga terus menguat.
Padahal ada satu nama yang tak bisa dilepaskan dari pelanggaran HAM di Myanmar. Dia adalah Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima tertinggi seluruh angkatan bersenjata Myanmar. Aung San Suu Kyi tak memegang kendali atas pasukan dan semua kebijakan kemananan ada di bawah Jenderal Min.
Namun, Myanmar tak pernah sepi dari aneka pemberontakan bersenjata. Ada saja daerah yang ingin memerdekakan diri dari pemerintah di Yangon dan Naypyidaw misalnya. Junta militer tak mengenal kompromi.
Operasi militer adalah jawaban dari semua suara ketidakpuasan. Tidak cuma gerilyawan yang dibunuh, warga sipil juga harus merasakan tindakan represif Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar, mulai dari relokasi paksa, pembunuhan, pemerkosaan dan kerja paksa di bawah militer.
Secara umum orang berpendapat, krisis Rohingya di Myanmar adalah masalah agama. Tetapi menurut Kepala bidang penelitian pada South Asia Democratic Forum, Siegfried O Wolf, krisis ini lebih bersifat politis dan ekonomis.
Dari sisi geografis, penduduk Rohingya adalah sekelompok penganut Muslim yang jumlahnya sekitar satu juta orang dan tinggal di negara bagian Rakhine. Wilayah Rakhine juga ditempati oleh masyarakat yang mayoritas memeluk agama Budha. Rakhine dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam.
Tetapi hal itu menjadi timpang ketika pada kenyataannya tingkat kemiskinan di sana ternyata tinggi.
“Komunitas warga Rakhine merasa didiskriminasi secara budaya, juga tereksploitasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat, yang didominasi etnis Burma. Dalam konteks spesial ini, Rohingya dianggap warga Rakhine sebagai saingan tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri. Inilah penyebab utama ketegangan di negara bagian itu, dan telah mengakibatkan sejumlah konflik senjata antar kedua kelompok,” kata Siegfried O Wolf dikutip dari hasil wawancara media Jerman.
