Presiden Jokowi Tipu PBNU, Itu Hebat!

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman, Anggota Komisi III DPR 2004 - 2009, Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU.

SERUJI.CO.ID – Reshuffle telah mengambil dua posisi strategik politik PBNU, akan mengubah politik PBNU. Reshuffle itu yang terakhir di kekuasaan Presiden Jokowi yang berakhir 2019. Tak ada lagi kue kekuasaan ke depan.

Kalau kau tak kebagian di reshuffle itu, ya tak kebagian.

Tadinya,  salah satu personil Wantimpres ialah KH Hasyim Muzadi. Pada rezim SBY, kursi ini ditempati KH Makruf Amin yang kini Rois Aam PBNU. Beberapa bulan lalu, Mbah Hasyim mangkat, kursi itu kosong. Maka PBNU mengajukan KH Achmad Bagja untuk menggantikan Mbah Hasyim. Sudah diacc oleh Presiden Jokowi, sudah fixed, tapi nama Achmad Bagja raib. Saya lihat direplace dengan Agum Gumelar. Itu satu.

Kedua, Ketum Muslimat NU yang menjabat Mensos, Khofifah Indar Parawansa dan jadi Cagub Jatim, diganti Idrus Markham. Sekalipun Khofifah naik karena ia Timses Pilpres Jokowi, namun ia adalah struktur Banom PBNU. Ketika digantikan Idrus Markham yang pernah jadi pengurus IPNU dan PMII, tapi jauh beda. Idrus tak memiliki hubungan apapun dengan PBNU, melainkan dengan Golkar. Pertukaran Khofifah dengan Idrus bagi PBNU adalah menukar marmud dengan tikus.

Posisi politik Wantimpres sangat penting bagi PBNU. Saya adalah anggota Pansus RUU DPP (Dewan Pertimbangan Presiden) tahun 2004. UU DPP kemudian lebih populer dengan nama Wantimpres yang pada Orde Baru adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Ini adalah badan eksekutif garis ke samping, yang memberikan masukan kepada Presiden. DPP adalah badan yang menampung masalah strategis masyarakat yang disampaikan langsung kepada Presiden. Itu memastikan masalah masyarakat beroleh penanganan langsung dari Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan.

Penipu

Itu reasonnya, betapa PBNU merasa ditipu dan dimalingi ketika ia digusur dari DPP. PBNU kalah dengan Jan Darmadi yang mewakili komunitas gambler. Sudah pesong.

Keniscayaannya ke depan, PBNU mereposisi dirinya terhadap rezim Jokowi. Pertama, kepentingan strategis PBNU tak mampu dilindungi oleh Presiden Jokowi.

Kedua, komitmen PBNU dengan Presiden Jokowi wanprestasi yang mestinya take and give, minimal tidak ditipu seperti itu. Selama ini PBNU telah bersedia menjadi bemper ketika Jokowi diserang 17 ormas Islam, baik di 411 maupun 212, sehingga PBNU dimusuhi.

Jokowi membalas susu dengan tuba.

Ketiga, dengan digusurnya PBNU dari Wantimpres untuk mewakili dan menyampaikan aspirasi 92 juta umat nahdliyin, menunjukkan PBNU di rezim Jokowi hanya pelengkap penderita yang sebelumnya penafsir dan penyampai wahyu rakyat.

Keempat, PBNU dilecehkan. Rois Aam dan Ketum PBNU hanya disuruh menjaga Pancasila versi Rezim Jokowi, disuruh berkelahi dengan 17 Ormas Islam, dikandangin di UKP PIP yang derajatnya hanya unit di pemerintahan. Itu pelecehan luar biasa!

(ARif R)

92 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Refleksi Akhir Tahun Pendidikan

Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close