JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ombudsman RI menyampaikan bahwa ratusan ribu hektare lahan yang dimiliki capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, bukanlah lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU).
Hal itu ditegaskan Ombudsma, setelah sebelumnya melakukan penelusuran tentang status lahan yang dimiliki Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.
“Hasil identifikasi yang dilakukan itu bukan HGU. Tanah yang dimiliki Pak Prabowo itu sebetulnya adalah izin hutan tanaman industri (HTI), berbeda itu ya,” kata Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/2).
Dalam penelusuran SERUJI, yang dimaksud Ombudsman tersebut adalah izin berupa Hak Pengusahaan HTI atau yang biasa disebut HPHTI, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).
Pada kesempatan tersebut, Ombudsman juga menyayangkan adanya salah informasi terkait status lahan yang dikuasai Prabowo. Apalagi telah ada putusan Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2017 yang menyatakan HGU adalah informasi publik yang wajib dibuka untuk kepentingan publik.
“Putusan MA yang menyatakan HGU adalah informasi publik bisa diakses siapapun. Jadi dalam debat kemarin kita lihat gimana informasi publik belum dibuka ke publik,” tuturnya.
Untuk itu, dia menyarankan kepada pemerintah segera eksekusi putusan MA dan menteri agraria dan tata ruang harus menyatakan HGU terbuka.
“Peristiwa debat kemarin pelajaran besar bagi kita bahwa informasi publik bisa digunakan untuk kepentingan politik. Sangat tidak baik,” katanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, capres nomor urut 01, Jokowi dalam Debat Capres putaran kedua, Ahad (17/2) lalu, sempat mengungkap bahwa Prabowo memiliki lahan yang luas di Kaltim dan Aceh.
Di akhir Debat, capres nomor urut 02, Prabowo mengakui bahwa lahan tersebut miliknya dan berstatus HGU.
“Betul tanah (milik saya), tapi adalah HGU, milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot,” kata Prabowo saat itu.
