Oknum Guru Penyebar Hoaks Ngaku Pendukung Prabowo, BPN: Kami Hormati Proses Hukum

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Tersangka hoaks surat suara tercoblos berinisial MIK, seorang pria yang diketahui berprofesi sebagai guru di Cilegon, mengaku sebagai pendukung pasangan calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mempersilakan kepolisian memproses MIK sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Kami menyerahkan hal itu ke proses hukum di kepolisian. Kami menghormati proses hukum. Jika ada pendukung Pak Prabowo yang salah, silakan diproses. Berikan mereka proses yang berkeadilan dan transparan,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, saat dimintai konfirmasi, Jumat (11/1).

Andre pun lantas mempertanyakan sejumlah kasus dugaan hoaks yang melibatkan pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Ia menyinggung kasus yang melibatkan Guntur Romli, Ade Armando, dan Abu Janda.

“Banyak orang yang dilaporkan dari pendukung Pak Jokowi tapi nggak diproses. Jadi terkesan hukum hanya tajam kepada oposisi, tapi tumpul kepada pendukung Pak Jokowi,” ujarnya.

BACA JUGA:  Akhirnya, Keluarga dan Barisan Kader Gus Dur Dukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin

Baca juga: Oknum Guru Penyebar Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Mengaku Pendukung Prabowo

“Gimana kasus Guntur Romli, Abu Janda, Ade Armando yang memfitnah itu? Kok seperti nggak jalan,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, MIK menjadi tersangka karena meyebarkan hoaks 7 kontainer berisi surat suara tercoblos di akun Twitternya.

“Ia mengaku sebagai pendukung paslon 02,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (11/1).

Dari pemeriksaan sementara, jelas Argo, MIK mengaku membuat sendiri postingan di akun Twitternya untuk diberitahukan ke tim pasangan calon (paslon) 02. (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Inilah Tanda-Tanda Harus Segera Panggil Ambulans Saat Dada Terasa Nyeri

Sekitar 75 % kematian akibat serangan jantung terjadi pada jam pertama serangan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres

Debat capres putaran pertama telah usai. Terlepas paslon mana yang akan keluar sebagai juara dan berhak memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, tulisan ini ingin mengkritisi ide dan gagasan para paslon seputar pemberantasan korupsi.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi