Krisis Multidimensi
Berbicara krisis Rohingya tidak bisa melulu menyalahkan faktor agama karena nyatanya banyak persoalan menyertainya seperti adanya kepentingan politik, sosial, budaya, ekonomi dan lainnya. Etnis Rohingya di awal Myanmar berdiri merupakan satu kesatuan dengan etnis lainnya dan memiliki hak yang sama di negara yang awalnya bernama Birma itu.
Bahkan beberapa pejabat birokrasi di Myanmar juga berasal dari orang Rohingya. Seiring berjalannya waktu dan semakin berkuasanya junta militer pada 1960-an di negara itu secara perlahan orang Rohingya dihapus kewarganegaraannya pada 1982 lewat Undang-undang Kewarganegaraan Burma.
Miris, karena tanpa kewarganegaraan maka seseorang atau sekelompok orang akan kehilangan hak-haknya sebagai warga negara sehingga tidak bisa menikmati fasilitas negara untuk masyarakatnya.
Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan penghapusan kewarganegaraan bagi seseorang atau sekelompok orang akan sangat fatal. Dia mengambil permisalan suku Jawa di Suriname yang jauh dari Indonesia kemudian dicabut kewarganegaraannya tentu akan menjadi persoalan krusial, seperti menjadikan mereka tidak mendapatkan jaminan negara untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan dan lainnya.
Padahal orang Jawa di Suriname itu sudah hidup lama di Benua Amerika sejak zaman penjajahan Belanda. Jika sampai dicabut kewarganegaraannya, orang keturunan Jawa di Suriname akan kalang kabut antara harus pergi dari tanah kelahirannya atau menjadi pengungsi di negara lain tanpa jaminan nasib yang jelas.
Beruntung persoalan kewarganegaraan keturunan Jawa di Suriname itu adalah bentuk permisalan. Akan tetapi, sangat sial bagi orang Rohingya karena kejadian penghapusan kewarganegaraan itu ternyata benar-benar terjadi. Dengan begitu, mereka tidak diakui pemerintahan Myanmar yang kini dikuasai mayoritas orang dari Liga Nasional Demokrasi (NLD) yaitu partai yang dipimpin seorang kalangan sipil Aung San Suu Kyi.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi mengatakan krisis di Rohingya sudah berbaur banyak kepentingan tidak hanya agama. Apalagi orang Rohingya yang tinggal di Negara Bagian Rakhine yang memiliki cadangan minyak dan gas. Orang militer, birokrasi dan elit tentu punya berkepentingan di Rakhine sehingga secara langsung atau tidak berusaha mengusir orang Rohingya kemudian menguasai tanahnya secara “gratis”.
Menurut Muhyiddin, persoalan Rohingya awalnya memang persoalan etnis tapi berubah menjadi komunal dan terus membesar bak efek bola salju sehingga persoalan semakin pelik.
