Replika Praktek Sektor Publik, Sebuah Catatan Kecil dari Negeri Kiwi

Oleh: Dedy Eryanto, sedang menempuh studi program Doktoral di Victoria University of Wellington, New Zealand.


SERUJI.CO.ID – Musim panas (summer) 2018 di Wellington, ibu kota sebuah negara Kecil “New Zealand” di kawasan Pasifik, sebentar lagi akan berlalu. Namun, terdapat suatu kejadian penting di tahun lalu yang tidak mungkin akan terlupakan dalam catatan perjalanan sejarah kota ini, khususnya dalam praktek administrasi sektor publik di New Zealand.

Tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2017, Auditor-General Martin Matthews, Office of Auditor General (OAG) New Zealand (Badan Pemeriksa Keuangan New Zealand), meletakkan jabatannya setelah disangkutkan dengan suatu kejadian “fraud” di salah satu kementerian tempat dia bekerja sebelumnya.

“Auditor-General Matthews quit today an hour before the report into his handling of a fraud case was tabled in Parliament, saying his position was “untenable”. Demikian NZ Herald, sebuah media nasional ternama di New Zealand memberitakan kejadian tersebut di Hari Kamis 3 Agustus 2017.

Kejadian Fraud di Kementrian Transportasi (Ministry of Transportation) bermula pada saat ditemukannya suatu transaksi fiktif senilai NZ$725,000 (sekitar 7,1 Miliar Rupiah) atas tagihan salah satu rekanan. Adalah Senior Manager Joanne Harisson telah melakukan “manipulasi transaksi” yang menurut hasil investigasi the Serious Fraud Office (SFO) telah berlangsung antara November 2012 sampai Maret 2016. Sedangkan Martin Matthews pada saat itu merupakan seorang pejabat tinggi (CEO) di Kementrian Transportasi, dimana tugas dan tanggung jawab pekerjaan Joanne Harisson adalah termasuk lingkup pengawasannya.

Atas peristiwa tersebut, pada Februari 2017, pengadilan menghukum Joanne dengan penjara selama 3 tahun 7 bulan. Dalam drama kejadian ini, Joanne pun sempat sebelumnya meninggalkan New Zealand terbang menuju Kanada sebulan sebelum peristiwa ini terungkap. Di pengadilan terbukti dana yang diselewengkan oleh Joanne sebagian besar untuk membayar kartu kredit pribadi dan pembayaran cicilan rumah atas namanya.

Joanne Harisson Terdakwa kasus fraud di Kementrian Transportasi NZ Tahun 2016

Spontan Publik pun bertanya bagaimana tanggung jawab Martin Matthews selaku atasan Joanne pada saat di kementerian tersebut. Seharusnya Martin dapat mengetahui dan melakukan tindakan tegas atas fraud yang terjadi di dalam birokrasinya. Akhirnya meskipun sampai saat ini belum ada pembuktian langsung yang menyatakan keterlibatan Martin dalam fraud tersebut, namun sorotan publik sangat tajam kepada posisi Martin sebagai seorang Auditor-General, yang harus bekerja profesional dan penuh dengan integritas.

Akhirnya Martin pun mengundurkan diri dari jabatannya yang baru saja dia pegang selama kurang lebih 6 bulan. Sebagaimana pernyataan publik yang disampaikannya di media New Zealand.

“I have resigned as Auditor-General because I understand the expectations associated with this role are high. It is important to me, and to the office, that the public has complete confidence in the person holding the position of Auditor-General.”

Martin Matthews (Mantan Auditor General OAG New Zealand Feb – Mei 2017)

Bila merujuk catatan perjalanan karir Martin cukuplah memukau. Martin sebenarnya bukan orang baru di Office of Auditor General (OAG). Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya dari Tahun 1990 sampai dengan 1998, Martin adalah Assistant Auditor-General New Zealand. Kemudian dia berpindah menjadi Chief Executive di Kementerian Kebudayaan, lalu menjadi Chief Executive di Kementerian Transportasi dari Tahun 2008 sampai dengan Juni 2016. Selanjutnya pada tahun 2017, Martin kembali ke OAG setelah pada 8 November 2016, the House of Representatif (DPR) menunjuknya sebagai Controller and Auditor General untuk masa jabatan selama tujuh tahun, efektif per Februari 2017.

Akan tetapi untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak, dengan terjadinya skandal fraud di Kementerian Transportasi, dimana dia sebagai pimpinan disana sebelumnya, maka dengan berat hati, Martin pun harus segera mengakhiri masa jabatannya di OAG NZ.

Praktek moral dan akuntabilitas di New Zealand, suatu negeri kecil yang terbentang di barat daya Samudera Pasifik, memiliki dua pulau utama, yaitu Pulau Selatan (South Island) dan Pulau Utara (North Island) dengan populasi berkisar sejumlah 4,6 juta jiwa, cukup memberikan pelajaran penting bagi kita. Bagaimana seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab penuh atas institusi yang dipimpinnya.

Bila terjadi suatu kejadian, maka pemimpin tersebut harus menunjukkan “sikap ksatria dan tanggung jawabnya” kepada publik. Barangkali nilai-nilai tersebut yang perlu kita tanamkan di praktek sektor publik di Indonesia, dimana pejabat publik masih seringkali “mangkir” dari tanggung jawab publik dengan upaya dan berbagai dalih.

wallahualam bissawab.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

close