Replika Praktek Sektor Publik, Sebuah Catatan Kecil dari Negeri Kiwi

Oleh: Dedy Eryanto, sedang menempuh studi program Doktoral di Victoria University of Wellington, New Zealand.

SERUJI.CO.ID – Musim panas (summer) 2018 di Wellington, ibu kota sebuah negara Kecil “New Zealand” di kawasan Pasifik, sebentar lagi akan berlalu. Namun, terdapat suatu kejadian penting di tahun lalu yang tidak mungkin akan terlupakan dalam catatan perjalanan sejarah kota ini, khususnya dalam praktek administrasi sektor publik di New Zealand.

Tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2017, Auditor-General Martin Matthews, Office of Auditor General (OAG) New Zealand (Badan Pemeriksa Keuangan New Zealand), meletakkan jabatannya setelah disangkutkan dengan suatu kejadian “fraud” di salah satu kementerian tempat dia bekerja sebelumnya.

“Auditor-General Matthews quit today an hour before the report into his handling of a fraud case was tabled in Parliament, saying his position was “untenable”. Demikian NZ Herald, sebuah media nasional ternama di New Zealand memberitakan kejadian tersebut di Hari Kamis 3 Agustus 2017.

Kejadian Fraud di Kementrian Transportasi (Ministry of Transportation) bermula pada saat ditemukannya suatu transaksi fiktif senilai NZ$725,000 (sekitar 7,1 Miliar Rupiah) atas tagihan salah satu rekanan. Adalah Senior Manager Joanne Harisson telah melakukan “manipulasi transaksi” yang menurut hasil investigasi the Serious Fraud Office (SFO) telah berlangsung antara November 2012 sampai Maret 2016. Sedangkan Martin Matthews pada saat itu merupakan seorang pejabat tinggi (CEO) di Kementrian Transportasi, dimana tugas dan tanggung jawab pekerjaan Joanne Harisson adalah termasuk lingkup pengawasannya.

Atas peristiwa tersebut, pada Februari 2017, pengadilan menghukum Joanne dengan penjara selama 3 tahun 7 bulan. Dalam drama kejadian ini, Joanne pun sempat sebelumnya meninggalkan New Zealand terbang menuju Kanada sebulan sebelum peristiwa ini terungkap. Di pengadilan terbukti dana yang diselewengkan oleh Joanne sebagian besar untuk membayar kartu kredit pribadi dan pembayaran cicilan rumah atas namanya.

Joanne Harisson Terdakwa kasus fraud di Kementrian Transportasi NZ Tahun 2016

Spontan Publik pun bertanya bagaimana tanggung jawab Martin Matthews selaku atasan Joanne pada saat di kementerian tersebut. Seharusnya Martin dapat mengetahui dan melakukan tindakan tegas atas fraud yang terjadi di dalam birokrasinya. Akhirnya meskipun sampai saat ini belum ada pembuktian langsung yang menyatakan keterlibatan Martin dalam fraud tersebut, namun sorotan publik sangat tajam kepada posisi Martin sebagai seorang Auditor-General, yang harus bekerja profesional dan penuh dengan integritas.

Akhirnya Martin pun mengundurkan diri dari jabatannya yang baru saja dia pegang selama kurang lebih 6 bulan. Sebagaimana pernyataan publik yang disampaikannya di media New Zealand.

“I have resigned as Auditor-General because I understand the expectations associated with this role are high. It is important to me, and to the office, that the public has complete confidence in the person holding the position of Auditor-General.”

Martin Matthews (Mantan Auditor General OAG New Zealand Feb – Mei 2017)

Bila merujuk catatan perjalanan karir Martin cukuplah memukau. Martin sebenarnya bukan orang baru di Office of Auditor General (OAG). Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya dari Tahun 1990 sampai dengan 1998, Martin adalah Assistant Auditor-General New Zealand. Kemudian dia berpindah menjadi Chief Executive di Kementerian Kebudayaan, lalu menjadi Chief Executive di Kementerian Transportasi dari Tahun 2008 sampai dengan Juni 2016. Selanjutnya pada tahun 2017, Martin kembali ke OAG setelah pada 8 November 2016, the House of Representatif (DPR) menunjuknya sebagai Controller and Auditor General untuk masa jabatan selama tujuh tahun, efektif per Februari 2017.

Akan tetapi untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak, dengan terjadinya skandal fraud di Kementerian Transportasi, dimana dia sebagai pimpinan disana sebelumnya, maka dengan berat hati, Martin pun harus segera mengakhiri masa jabatannya di OAG NZ.

Praktek moral dan akuntabilitas di New Zealand, suatu negeri kecil yang terbentang di barat daya Samudera Pasifik, memiliki dua pulau utama, yaitu Pulau Selatan (South Island) dan Pulau Utara (North Island) dengan populasi berkisar sejumlah 4,6 juta jiwa, cukup memberikan pelajaran penting bagi kita. Bagaimana seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab penuh atas institusi yang dipimpinnya.

Bila terjadi suatu kejadian, maka pemimpin tersebut harus menunjukkan “sikap ksatria dan tanggung jawabnya” kepada publik. Barangkali nilai-nilai tersebut yang perlu kita tanamkan di praktek sektor publik di Indonesia, dimana pejabat publik masih seringkali “mangkir” dari tanggung jawab publik dengan upaya dan berbagai dalih.

wallahualam bissawab.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana

Karena itu, term NKRI Bersyariah, itu sejatinya bid’ah; tidak ada presedennya dalam sejarah Islam alias mengada-ada. Sesuatu yang bid’ah semestinya dijauhi oleh para pengikut Rasulullah Saw. Apalagi jika istilah ini diniatkan untuk hajat politik yang pragmatis.

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close