JAKARTA – Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan Pemerintah Indonesia perlu untuk mewacanakan bersama-sama dengan negara-negara ASEAN lainnya, melakukan embargo ekonomi terhadap pemerintah Myanmar untuk mengakhiri penderitaan etnis Rohingya.

Hal ini karena akar masalah atas etnis Rohingya adalah tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga Myanmar.

“Bahkan ada kecenderungan pemerintah Myanmar melakukan “ethnic cleansing” dan genosida terhadap etnis Rohingya saat terjadinya konflik antaretnis atau konflik antaretnis Rohingya dengan otoritas Myanmar,” katanya sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (2/9).

Menurut Himahanto penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan oleh otoritas Myanmar sangat tidak proporsional dengan insiden yang terjadi. Hal itu berakibat banyaknya etnis Rohingya yang kehilangan nyawa dan banyaknya etnis Rohingya yang keluar dari Myanmar.

“Embargo ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara ASEAN diharapkan didukung oleh pemerintahan dunia dan mereka pun pada akhirnya melakukan hal yang sama,” ujar Hikmahanto.

Embargo ekonomi akan berakhir saat pemerintah Myanmar mengubah kebijakannya dari tidak mengakui menjadi mengakui etnis Rohingya sebagai warganya.

Memang, ujar Hikmahanto, ide embargo ekonomi akan berbenturan dengan larangan untuk melakukan intervensi urusan dalam negeri negara ASEAN sebagaimana diatur dalam Piagam ASEAN, bahkan bertentangan dengan cara pembuatan keputusan yang didasarkan pada konsensus.

“Namun embargo ekonomi perlu dilakukan karena ASEAN tidak boleh membiarkan terjadinya kejahatan internasional yang dilakukan oleh suatu pemerintahan di lingkungan ASEAN,” ujarnya

Tindakan mengecam dan meminta untuk menghentikan kekerasan dipandang lagi tidaklah memadai. Bahkan memberi bantuan kemanusian hanya merupakan tindakan untuk “memadamkan kebakaran”.

“Tindakan tersebut tidak akan menyelesaikan secara tuntas apa yang dihadapi oleh etnis Rohingya,” kata dia.

(Ant/Hrn)