Kenapa Orang Minang Tidak Membakar Lilin?

oleh: Indrawan


SERUJI.CO.ID – Di Kota Padang apa tidak ada pendukung Ahok? Jawabannya pasti ada. Tapi dukungan mereka tidak berlebihan. Apalagi sambil teriak-teriak, guling-guling seperti sedang mengalami penderitaan bak etnis Rohingya di Myanmar.

Di Sumatera Barat, nyaris tidak ada orang etnis Tionghoa memakai bahasa leluhur mereka di kehidupan sehari-hari. Mereka lebih fasih berbahasa Minang dari orang Minang sendiri. Tidak sedikit yang memakai nama Ali, Usman, atau Harun meski beragama Khong Hu Cu, Hindu atau Kristen.

Saya pernah kenal seorang wanita etnis Tionghoa di Bukittinggi. Ia punya toko elektronik dan VCD. Pernah saat datang ke tokonya, ia sedang asyik menyanyikan lagu “Kasiak Tujuh Muaro” dari Zalmon. Fasih dan penuh perasaan.

Saat memujinya, ia menyela. “Jangan panggil cece, panggil uni Eni.”

Uni Eni tidak lahir di Bukittinggi. Tapi ia sudah merasa itulah Tanah Air-nya. Mereka serentak tutup toko makanan saat Ramadhan dan saat Jumatan. Mereka menghormati adat setempat. Tidak ada anak-anak yang mengejek suara adzan. Rumah mereka tidak dikelilingi teralis besi.

Apakah tidak ada orang Kristen di Sumbar? Banyak. Belasan ribu, mungkin puluhan ribu. Mayoritas adalah pendatang.

Hampir semua aliran gereja ada di Kota Padang. Tahun 2012 saja, sudah ada 60 gereja. Jika Ramadhan tiba, pemerintah setempat menganjurkan siswa-siswi non-Muslim mengadakan kegiatan kerohanian di gereja atau vihara. Seperti pesantren Ramadhan ala gereja atau vihara.

Kearifan budaya lokal membuat mereka tahu diri dan tidak menuntut berlebihan. Mereka mengerti adil bukan berarti sama rata. Mereka tahu kebebasan tapi bukan berarti seenaknya.

Di Sumatera Barat, kehidupan masyarakat selain Suku Minang, sudah sangat membaur. Ajaklah orang etnis Batak di Padang berbahasa Minang, Anda akan terkejut. Sapalah orang Jawa dengan bahasa Minang, Anda juga tidak akan percaya.

Warga Padang tidak ikut-ikutan membakar lilin karena memang tidak kenal siapa Ahok.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tegas menyebut, “Sumbar Tidak Butuh Lilin, Sumbar Butuh Pelita Ulama.”

Masyarakat Minang taat ke pemimpin dan patuh ke ulama. Tapi akan bereaksi jika ada yang memprovokasi secara halus atau paksaan ke mereka. Kebebasan dan demokrasi bagi orang Minang tidak seperti di Eropa atau Amerika.

Orang Minang memegang teguh buah pikir dan kesepakatan leluhurnya yaitu Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. (Adat bersendikan kepada syariat, syariat bersendikan kepada Al-Quran).

Masyarakat Minangkabau tidak menjadikan pemimpin seperti dewa.
“Pemimpin itu hanyalah ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah.”

Seorang pemimpin haruslah dekat dengan masyarakat yang ia pimpin, dan seorang pemimpin harus siap dikritik dan menerima sanksi dari kaumnya jika ia berbuat salah. Dalam konsep ini, Minangkabau tidak mengenal jenis pemimpin yang bersifat diktator dan totaliter.

Dengan filosofi tersebut, Minangkabau banyak melahirkan tokoh-tokoh di berbagai bidang, baik itu politik, ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan.

Sepanjang abad ke-20, etnis Minangkabau merupakan salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang paling banyak melahirkan pemimpin, pemikir dan tokoh pelopor. Mereka antara lain Tan Malaka, Mohammad Hatta, Yusof Ishak, Tuanku Abdul Rahman, Sutan Sjahrir, Agus Salim, Assaat, Hamka, Mohammad Natsir, Muhammad Yamin, Abdul Halim dan lain-lain.

Mereka adalah para pendiri negara dan pencetus konsep kebangsaan.

Orang Minang sudah menerapkan sistem demokrasi jauh sebelum republik ini berdiri. Minangkabau terdiri dari banyak nagari yang otonom. Nagari ini adalah republik-republik mini. Pengambilan keputusan haruslah berdasarkan pada musyawarah mufakat. Pendapat terbanyak akan dilaksanakan. Pihak yang kalah bukanlah yang terhina.

Ada pernyataan adat yang mengatakan “bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat”. Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid pernah mengafirmasi adanya demokrasi Minang dalam budaya politik Indonesia (wikipedia).

Sila keempat Pancasila yang berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan ditengarai berasal dari semangat demokrasi Minangkabau.

Masyarakat Minang adalah masyarakat perantau. Mereka berbaur dengan masyarakat di tempatnya tinggal yang juga punya kearifan budaya. Dima rantiang dipatah, disinan sumua digali (Dimana kita tinggal, hendaklah menjunjung adat daerah setempat). Prinsip ini juga dipakai masyarakat pendatang ke Ranah Minang.

Jika dalam satu rumah yang rukun dan damai, tiba-tiba masuk seseorang tidak dikenal dan ingin mengubah aturan dari kepala keluarga, apa kira-kira yang akan terjadi?

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diakuisisi atau Mengakuisisi: Satu Demi Satu Jatuh ke Tangan Asing

Suatu saat Anda didatangi oleh manajer pengembangan usaha Unilever menawari Anda untuk membeli 100% saham perusahaan Anda dengan harga 25 tahun laba alias Rp250 miliar. Anda dipersilakan pensiun dengan menikmati laba 25 tahun kedepan dalam bentuk uang tunai. Anda tertarik tidak? Ngiler tidak?

Disabilitas Mental dan Pemilu

Ketika Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa KPU mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau sakit jiwa, muncul pertanyaan penderita penyakit jiwa mana yang diberikan hak untuk memilih?

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

close