Kenapa Orang Minang Tidak Membakar Lilin?

oleh: Indrawan

SERUJI.CO.ID – Di Kota Padang apa tidak ada pendukung Ahok? Jawabannya pasti ada. Tapi dukungan mereka tidak berlebihan. Apalagi sambil teriak-teriak, guling-guling seperti sedang mengalami penderitaan bak etnis Rohingya di Myanmar.

Di Sumatera Barat, nyaris tidak ada orang etnis Tionghoa memakai bahasa leluhur mereka di kehidupan sehari-hari. Mereka lebih fasih berbahasa Minang dari orang Minang sendiri. Tidak sedikit yang memakai nama Ali, Usman, atau Harun meski beragama Khong Hu Cu, Hindu atau Kristen.

Saya pernah kenal seorang wanita etnis Tionghoa di Bukittinggi. Ia punya toko elektronik dan VCD. Pernah saat datang ke tokonya, ia sedang asyik menyanyikan lagu “Kasiak Tujuh Muaro” dari Zalmon. Fasih dan penuh perasaan.

Saat memujinya, ia menyela. “Jangan panggil cece, panggil uni Eni.”

Uni Eni tidak lahir di Bukittinggi. Tapi ia sudah merasa itulah Tanah Air-nya. Mereka serentak tutup toko makanan saat Ramadhan dan saat Jumatan. Mereka menghormati adat setempat. Tidak ada anak-anak yang mengejek suara adzan. Rumah mereka tidak dikelilingi teralis besi.

Apakah tidak ada orang Kristen di Sumbar? Banyak. Belasan ribu, mungkin puluhan ribu. Mayoritas adalah pendatang.

Hampir semua aliran gereja ada di Kota Padang. Tahun 2012 saja, sudah ada 60 gereja. Jika Ramadhan tiba, pemerintah setempat menganjurkan siswa-siswi non-Muslim mengadakan kegiatan kerohanian di gereja atau vihara. Seperti pesantren Ramadhan ala gereja atau vihara.

Kearifan budaya lokal membuat mereka tahu diri dan tidak menuntut berlebihan. Mereka mengerti adil bukan berarti sama rata. Mereka tahu kebebasan tapi bukan berarti seenaknya.

Di Sumatera Barat, kehidupan masyarakat selain Suku Minang, sudah sangat membaur. Ajaklah orang etnis Batak di Padang berbahasa Minang, Anda akan terkejut. Sapalah orang Jawa dengan bahasa Minang, Anda juga tidak akan percaya.

Warga Padang tidak ikut-ikutan membakar lilin karena memang tidak kenal siapa Ahok.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tegas menyebut, “Sumbar Tidak Butuh Lilin, Sumbar Butuh Pelita Ulama.”

Masyarakat Minang taat ke pemimpin dan patuh ke ulama. Tapi akan bereaksi jika ada yang memprovokasi secara halus atau paksaan ke mereka. Kebebasan dan demokrasi bagi orang Minang tidak seperti di Eropa atau Amerika.

Orang Minang memegang teguh buah pikir dan kesepakatan leluhurnya yaitu Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. (Adat bersendikan kepada syariat, syariat bersendikan kepada Al-Quran).

Masyarakat Minangkabau tidak menjadikan pemimpin seperti dewa.
“Pemimpin itu hanyalah ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah.”

Seorang pemimpin haruslah dekat dengan masyarakat yang ia pimpin, dan seorang pemimpin harus siap dikritik dan menerima sanksi dari kaumnya jika ia berbuat salah. Dalam konsep ini, Minangkabau tidak mengenal jenis pemimpin yang bersifat diktator dan totaliter.

Dengan filosofi tersebut, Minangkabau banyak melahirkan tokoh-tokoh di berbagai bidang, baik itu politik, ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan.

Sepanjang abad ke-20, etnis Minangkabau merupakan salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang paling banyak melahirkan pemimpin, pemikir dan tokoh pelopor. Mereka antara lain Tan Malaka, Mohammad Hatta, Yusof Ishak, Tuanku Abdul Rahman, Sutan Sjahrir, Agus Salim, Assaat, Hamka, Mohammad Natsir, Muhammad Yamin, Abdul Halim dan lain-lain.

Mereka adalah para pendiri negara dan pencetus konsep kebangsaan.

Orang Minang sudah menerapkan sistem demokrasi jauh sebelum republik ini berdiri. Minangkabau terdiri dari banyak nagari yang otonom. Nagari ini adalah republik-republik mini. Pengambilan keputusan haruslah berdasarkan pada musyawarah mufakat. Pendapat terbanyak akan dilaksanakan. Pihak yang kalah bukanlah yang terhina.

Ada pernyataan adat yang mengatakan “bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat”. Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid pernah mengafirmasi adanya demokrasi Minang dalam budaya politik Indonesia (wikipedia).

Sila keempat Pancasila yang berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan ditengarai berasal dari semangat demokrasi Minangkabau.

Masyarakat Minang adalah masyarakat perantau. Mereka berbaur dengan masyarakat di tempatnya tinggal yang juga punya kearifan budaya. Dima rantiang dipatah, disinan sumua digali (Dimana kita tinggal, hendaklah menjunjung adat daerah setempat). Prinsip ini juga dipakai masyarakat pendatang ke Ranah Minang.

Jika dalam satu rumah yang rukun dan damai, tiba-tiba masuk seseorang tidak dikenal dan ingin mengubah aturan dari kepala keluarga, apa kira-kira yang akan terjadi?

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Mengarahkan Gerakan NKRI Bersyariah

Walau begitu, sekali lagi percayalah bahwa perjuangan Islam politik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam tak akan pernah mati. Ia akan terus bermetamorfosa dan tersimpan rapi dalam memori kolektif kelompok Islam politik.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close