Elektabilitas Jokowi Hanya 40,4 Persen, BPN Simpulkan 60 Persen Rakyat Tak Ingin Lagi Petahana

SEMARANG, SERUJI.CO.ID – Menyikapi hasil survei PolMark Indonesia yang menyebutkan elektabilitas paslon nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf hanya sebesar 40,4 persen, BPN Prabowo-Sandiaga menyimpulkan bahwa sebagai besar rakyat tidak menginginkan lagi Jokowi sebagai petahana menjabat untuk kedua kalinya.

“Hasil survei itu bacanya 60 persen rakyat tidak mau lagi memilih Pak Jokowi,” kata Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said di Semarang, Kamis (14/3).

Polmark dalam rilis survei yang dilakukannya pada tanggal 7 Oktober 2018 sampai 12 Februari 2019 menyebutkan elektabilitas pasangan Jokowi-KH Ma’ruf sebesar 40,4 persen, sementara Prabowo-Sandiaga hanya 25,8 persen atau selisih 14,6 persen. Sebanyak 33,8 persen calon pemilih belum menentukan pilihannya (undecided voters).

Sudirman mengatakan bahwa pasangan Prabowo-Sandi terus berupaya menyakinkan mayoritas rakyat Indonesia untuk memilih paslon nomor urut 02.

BPN Akan Gaet Undecided Voters Lewat Kampanye Door to Door


Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto saat kampanye di Jawa Tengah, Kamis (14/2/2019). (foto:istimewa)

Menurut Sudirman, dengan cukup besarnya undecided voters tersebut akan menjadi kekuatan tambahan bagi Prabowo-Sandiaga dalam memenangi Pilpres 2019.

BPN, kata Sudirman, akan melakukan strategi door to door untuk mendapatkan dukungan undecided voters yang merupakan kalangan terdidik.

“Kemudian memperkuat relawan untuk menggaet swing voter sebab porsi yang belum memutuskan masih besar. Itu yang akan menjadi target utama kami, baik melalui komunikasi lewat udara maupun komunikasi people to people,” tukasnya.

Editor:Hrn
Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Perluasan Ganjil-Genap Hari Pertama: Pemprov DKI Klaim Polusi Udara Turun

"Semalam Airvisual telah merilis hasil pengukuran mereka, di mana Jakarta yang sebelumnya ada di peringkat satu atau dua kota terpolusi di dunia, semalam saya lihat di rilisnya sudah turun jadi peringkat ke 9," ujar Syafrin

Beredar Hoaks BJ Habibie Wafat, Kondisi RSPAD Terlihat Sepi

Informasi hoaks tersebut beredar di media sosial dan pesan yang berantai di aplikasi kirim pesan, Whatsapp sejak pagi dini hari tadi.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi