Bicara Pelanggaran HAM, Prabowo Singgung Ada Kades yang Mendukungnya Ditahan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berbicara tentang pelanggaran HAM di debat capres 2019. Prabowo menyinggung soal penahanan kepala desa di Mojokerto yang mendukung Prabowo-Sandi.

“Kami ingin bertanya, Bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih. Yang kita ketemukan, ada perasaan di masyarakat, kadang-kadang aparat itu berat sebelah,” kata Prabowo di arena debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1) malam.

Prabowo mengaku heran, menurutnya, banyak kepala daerah yang menyatakan mendukung Jokowi sebagai capres tapi tidak ditahan, hal ini beda dengan kasus di Mojokerto.

“Sebagai contoh kalau ada kepala daerah, gubernur yang mendukung pasangan calon 01, itu menyatakan dukungan tidak apa. Namun, ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami sekarang ditahan, pak, ditangkap,” lanjut Prabowo.

Baca juga: Tumpang Tindih Peraturan, Prabowo-Sandi Akan Gandeng Pakar Hukum

Prabowo memandang hal ini tidak adil. Menurutnya, penahanan Kepala Desa Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto, Suhartono itu melanggar HAM.

“Saya kira ini satu perlakuan tak adil, menurut saya pelanggaran HAM, karena menyatakan pendapat dijamin UUD,” tuturnya.

“Jadi sebetulnya siapapun boleh menyatakan pendapat dukungan siapapun. Mohon Bapak (Jokowi) perhitungkan mungkin juga ada anak buah Bapak yang berlebihan,” lanjutnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat kandidat perdana dalam Pilpres 2019 yang mengangkat tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BPK dan Bencana

Pendidikan Untuk Merdeka

Pada saat pemimpin Jepang sudah memvisikan sebuah masyarakat baru Society 5.0, apakah kita saat ini, sebagai bangsa, sebagai ummat, berada pada jalur yang benar menuju puncak kejayaan menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur, serta cerdas?

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kemcer Di Curug Cipeteuy