Program MBG Tetap Perlu Dikritisi dan Awasi, Agar Tepat Sasaran dan Tidak Terjadi Penyimpangan
Terakhir, anggaran MBG yang demikian besar dan masifnya pelaksanaannya, tentu tidak terhindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaannya.
Berbagai kasus keracunan, markup harga, menu yang tidak sesuai standar, dan berbagai persoalan lainnya harus menjadi catatan koreksi bagi pemerintah dalam hal ini BGN, agar lebih memperketat monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan program MBG.
Pemerintah tidak dapat menutup mata, bahwa program MBG ini juga masih banyak kekurangan dalam implementasinya. Jika dibandingkan implementasi di berbagai negara lain yang juga mengadakan program yang sama, maka MBG dengan sistem SPPG terpusat, memiliki potensi-potensi masalah yang besar, dibanding implementasi berbasis dapur di Sekolah seperti yang diadakan di China, Brazil, AS dan negara-negara Skandinivia.
Hemat saya, pemerintah perlu juga mendengar dan mengkaji berbagai masukan publik, terutama kalangan aktivis pendidikan. Tidak ada salahnya implementasi SPPG, dipertimbangkan lagi, dan dikaji untuk menerapkan implementasi berbasis Dapur di Sekolah, atau kombinasi keduanya tergantung kondidi daerah dan persekolahan di Indonesia yang demikian tersebar dan jumlah siswanya kecil-kecil.
Sisi lain, karena program MBG ini juga diharapkan membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah perlu juga mengkaji dengan seksama pertimbangan plus minus melibatkan TNI/Polri sebagai mitra SPPG dibanding mendorong para pengusaha muda/UMKM ikut mengelola SPPG.
Kendala bagi pengusaha kecil/UMKM untuk ikut terlibat sebagai mitra SPPG adalah besarnya kebutuhan modal awal dalam membangun SPPG dan menyiapkan peralatan dapur. Nah, di sini lah keberpihakan pemerintah diperlukan bagi pengusaha kecil/UMK. Mungkin lewat bantuan permodalan berbunga ringan, atau bisa juga dengan dukungan pendanaan lewat pembayaran insentif di depan, yang bisa mengcover sebagian kebutuhan awal modaal mendirikan SPPG.
Dibanding pemerintah mendorong TNI/Polri mengelola SPPG yang jelas bukan Tupokasinya, hemat saya, jauh lebih bermanfaat dan berdampak pemerintah mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha kecil/UMKM untuk ikut terlibat dalam program MBG ini.
Ke depan, para pengusaha ini bisa menjadi besar dan kuat, yang ujungnya akan berkontribusi juga dalam peningkatan penerimaan negara karena bisnisnya ikut tumbuh dengan adanya Program MBG.
Demikian,
Jakarta, 28 Februari 2026
Ferry Koto
Ohya ada yang terlewat, Turunnya alokasi anggaran Dana Abadi/Investasi. Penurunan ini memang sudah seharusnya, karena total kelola Dana Abadi (Pendidikan, Riset, Perguruan Tinggi, Budaya, Pesantren) sudah sangat besar sekali, data terakhir 2025 sudah mencapai lebih Rp180 triliun.
Jadi sudah tidak efisien jika terus ditambahkan setiap tahun dari APBN. Apalagi Presiden @prabowo juga telah mengalokasikan hasil penyitaan kasus korupsi dan denda tambang/kebun ilegal untuk dimasukan ke Dana Abadi.
Dana Abadi ini adalah dana yang diinvestasikan di berbagai instrumen, tidak boleh dipakai atau berkurang jumlahnya, dimana hasil investasinya yang dipakai untuk berbagai pendanaan beasiswa, riset, Pesantren, pengembangan perguruan tinggi, juga pengembangan budaya.
