Disela Pertemuan IMF-WB, RI-Singapura Sepakati Fasilitas Swap Senilai 10 Miliar USD

NUSA DUA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi menyambut baik kesepakatan bilateral currency swap arrangement (BCSA) antara Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority Singapore (MAS) senilai 10 miliar dolar AS.

“Saya menyambut baik kerja sama swap dan repo antara BI dan Monetary Authority of Singapore senilai 10 miliar dolar AS,” kata Presiden Jokowi dalam joint press statement setelah Annual Leaders Retreat dengan PM Singapura Lee Hsien Loong di sela pertemuan tahunan IMF-WB 2018 di Nusa Dua Bali, Kamis.

Pada kesempatan itu, kedua bank sentral sepakat melakukan skema fasilitas swap rupiah dengan dolar Singapura (SGD) sebesar 10 miliar dolar AS.
Presiden Jokowi mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi global kerja sama ekonomi memang menjadi fokus perhatian kedua negara.
Selain itu, Presiden Jokowi dan PM Lee juga menyaksikan perwakilan kedua negara menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU).

“Dua dari tiga MoU yang ditandatangani adalah upaya mendorong kerja sama ekonomi keuangan yaitu promosi dan perlindungan penanaman modal atau P4M dan nota kesepahaman bidang fintech,” katanya.

Secara khusus kata Presiden, persetujuan itu merupakan yang pertama ditandatangani Indonesia sejak pemerintah melakukan revisi terhadap perjanjian investasi pada 2014.

“Saya harap ini meningkatkan kepercayaan investor Singapura untuk terus berinvestasi di Indonesia. Persetujuan ini juga akan jadi model dan referensi perjanjian investasi ke depan,” katanya.

Kedua negara membawa delegasi yang besar dimana Presiden mengikutsertakan jajaran menterinya dalam pertemuan itu.

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Mendag Enggartiasto Lukita, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mensesneg Pratikno, Menkoperekonomian Darmin Nasution, Menkopolhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, dan Seskab Pramono Anung.

Juga nampak, Mendikbud Muhadjir Effendy, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brpdjonegoro, Kepala Bekraf Triawan Munaf, Menperin Airlangga Hartarto, dan Menlu Retno LP Marsudi. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Disabilitas Mental dan Pemilu

Ketika Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa KPU mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau sakit jiwa, muncul pertanyaan penderita penyakit jiwa mana yang diberikan hak untuk memilih?

Soal Publikasi Reuni 212: Kebebasan Pers di Era Media Sosial

Reuni 212 jelas peristiwa besar, jika dilihat banyaknya massa yang berkumpul. Ia juga jelas peristiwa besar jika dilihat dari tertib dan disiplin massa itu. Namun jelas pula Reuni 212 bukan peristiwa netral.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi