Media di Era Post-Truth, Rujukan Pada Kebenaran Objektif atau Emosional?

Oleh: Ferry Koto, pemerhati pendidikan dan kebijakan publik.

SERUJI.CO.ID – Pagi tadi saya share di akun media sosial saya, sebuah berita SERUJI tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (12/10). Saya tambahkan ‘caption’ untuk membangun perbincangan, dan mengetahui persepsi warganet terhadap pro-kontra pelemahan/penguatan rupiah.

Seperti biasa, komentar di FB relatif lebih ‘tertata’, berbeda dengan di twitter, langsung tudingan ‘tercebxxx‘ dijatuhkan. Media ‘cebxxx‘, pembela pemerintah. Begitu kira-kira vonisnya. hehe

Judul berita SERUJI pada Jumat (12/10) pagi.

Saat bersamaan saya di mention oleh akun-akun ‘oposisi’ dengan mengutip berita dari media lain. Sama, memberitakan nilai tukar rupiah juga. Tapi dengan judul bertolak belakang. “Duh, Rupiah Nyungsep Lagi” judul media tersebut.


Tanggal dan waktu berita media tersebut sama dengan SERUJI. Tapi dengan judul yang bertolak belakang. Dan ‘oposisi’ lebih percaya berita itu dibanding berita SERUJI yang kabarkan positif ada penguatan rupiah hari ini. Tentu kelompok ‘Posisi’ juga lebih percaya berita ‘menggembirakan’ dari SERUJI.

Judul berita RMOL pada Jumat (12/10) pagi.

Seperti biasa, saya tak ingin percaya begitu saja. Jangan-jangan media tersebut memberitaka rupiah di planet lain. hehe

Dan, jreng, ternyata media tersebut memberita nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Kamis (11/10) petang, yang memang melemah dibanding pembukaan pada Kamis pagi, maupun penutupan Rabu (10/10) petang. Bukan nilai tukar hari ini, Jumat (12/10) pagi.

Isi berita RMOL, nilai tukar pada penutupan perdagangan Kamis (11/10) petang, yang memang melemah dibanding perdagangan Kamis (11/10) pagi atau penutupan Rabu (10/10) petang.

Lha, kenapa mereka beritakan rupiah Kamis petang? untuk berita yang diangkat Jumat (12/10) pagi? dan judul yang tentu terpersepsi di pikiran pembaca adalah nilai tukar pagi hari ini.

Salahkah media tersebut? tidak, karena yang mereka beritakan memang fakta yang sebenarnya, Tapi bukan fakta Jumat pagi, fakta Kamis sore. (ini jugalah yang dinamakan framming, fakta berbingkai. Fakta benar tapi bingkainya bermaksud)

Isi berita SERUJI, nilai tukar pada perdagangan Jumat (12/10) pagi, yang memang menguat dibanding penutupan Kamis (11/10) petang.

Berbeda denga Seruji, yang diberitakan adalah fakta sebenarnya dan waktu sebenarnya, sesuai waktu berita diterbitkan, dimana kesimpulan beritanya tercermin dijudul, bahwa Jumat pagi rupiah menguat.

Nah, inilah dia era “Post-Truth” itu. Pembentukan opini bukan lagi bersandar pada fakta objektif, tapi dibangun berdasarkan fakta pada keyakinan dan emosi pribadi/kelompok. Dan itu makin nyata terjadi disaat masyarakat terbelah. Saat masyarakat dukung-mendukung seperti saat ini dimasa Pilpres 2019 ini.

Cilakanya, jika ini terus terjadi, dan media (pers dalam hal ini) kemudian terjebak juga dalam pembelahan masyarakat, ikut dalam kontestasi dukung-mendukung, maka kebenaran akan kehilangan nilai kebenarannya. Yang akan tinggal adalah pembenar berdasarkan kepentingan kelompok yang bersandar pada keyakinan dalam dukung mendukung dan emosi kelompok.

Tentu kondisi ini tidak kita inginkan. Demokrasi yang sehat haruslah ditopang dengan Eksekutif yang bekerja dengan benar seusai kehendak rakyat, diawasi Legislatif sebagai kepanjangan tangan rakyat, dan berjalan dalam rule of law sebagai peran Yudikatif.

Selain 3 pilar demokrasi klasik (izinkan saya menyebut demikian) tersebut, demokrasi modren juga ditopang satu pilar lagi sebagai mata-telinga rakyat, yaitu Pers, yang bertindak sebagai Guardian of Truth. Penyampai informasi/berita sesuai fakta yang benar, yang hanya bersandar pada kepentingan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

Agar 3 pilar Demokrasi yang lain dapat berjalan dengan pengawasan masyarakat, maka The Guardian of Truth ini tidaklah boleh terjebak dalam dukung-mendukung. Karena seharusnya dukungannya hanya pada kebenaran dan fakta sebenarnya.

So, mari bersama kritisi media agar tetap jadi the Guardian of Truth, di era “Post-Truth” yang akan terus memakan dan menenggelamkan kebenaran objektif. Apalagi ditengah masyarakat yang terbelah.

SERUJI sejak awal didirikan, telah mencangkan akan jadi media yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dengan bersandarkan pada nilai-nilai Islam dan pembelaan pada muslim.

Karena tekad itulah, SERUJI akan terus berdiri sebagai bagian dari The Guardian of Truth, karena nilai-nilai Islam itupun adalah kebenaran untuk seluruh isi alam, Islam Rahmatan Lil Alamin.

Pembelaan SERUJI pada muslim, lebih ditekankan pada sebuah fakta, betapa banyak pemberitaan media belakangan ini, yang menyerang Islam, dan menstereotyping ummat Islam dengan simbil-simbolnya.

Misal dengan pemberitaan teoris yang selalu dikaitkan dengan simbol-simbol Islam. Itu juga yang jadi concern SERUJI. Sehingga tak akan ditemukan berita-berita SERUJI yang memberitakan kasus teroris, misal, yang dikaitkan dengan rajinnya pelaku subuh berjamaah, berjenggok, celana cingkrang dan sejenis, yang menurut kami, itu bagian dari framming ‘jahat’ menyerang keyakinan ummat beragama.

Pada akhirnya, konsumen medialah yang akan menentukan media mana yang akan jadi rujukannya dalam mencari informasi. Media hanya berusaha menjadi telinga dan mata pembaca seobjektif mungkin. Dengan berita yang akurat, berdasarkan fakta sebenarnya.

Demikian, sekedar berbagi, semoga bermanfaat.

Surabaya, 12/10/2018

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Corpopreneur Yes! Entrepreneur No!

Kita tidak butuh lagi peningkatan jumlah atau persentase entrepreneur. Yang dibutuhkan adalah bagaimana membesarkan perusahaan-perusahaan gurem itu menjadi perusahaan perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan prinsipal yang karyawannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang.

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi