SCROLL KE ATAS UNTUK BACA BERITA

MENU

Bantah Tudingan Anggaran Bocor 25 Persen, Begini Penjelasan KemenPANRB

JAKARTA, SERUJI.CO.ID РKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengaku telah berhasil mengidentifikasi pos pengeluaran dalam anggaran APBN/APBD yang berpotensi kurang berdaya ungkit kemanfaatannya sesuai prioritasnya sebesar Rp392 triliun Rupiah.

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh menegaskan keberhasilan tersebut bukanlah sebuah kebocoran.

“Namun, identifikasi tersebut adalah upaya untuk memperbaiki potensi inefisiensi dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada sejak zaman dahulu (bahkan sebelum pemerintahan sekarang), dan terus berulang untuk diperbaiki,” kata Yusuf lewat keterangan tertulisnya yang diterima SERUJI, di Jakarta, Kamis (14/2).

KemenPANRB Dorong Perbaikan APBN/APBD Fokus Pada Prioritas

PANRB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB (foto: istimewa)

Hal itu disampaikan KemenPANRB untuk meluruskan pernyataan mengenai adanya kebocoran anggaran 25 persen di Pemerintahan Jokowi-JK, khususnya pencegahan inefisiensi dan inefektivitas anggaran senilai Rp 392 triliun pada Kementerian PANRB.

Menurut Yusuf Ateh, pada tahun 2016, Kementerian PANRB mendorong perbaikan pengeluaran dalam anggaran APBN/APBD agar lebih mengutamakan prioritas, harus mengikuti alur dan tahapan pencapaian.

“Jumlah tersebut bukanlah nilai proyek yang di-mark-up, melainkan kegiatan yang terlaksana, ada wujudnya, namun hasilnya yang belum fokus pada prioritas, masih menyentuh sasaran pinggir, belum terhujam langsung ke inti outcome,” tegasnya.

Disampaikan juga oleh Yusuf, jika program bisa diubah menjadi langsung ke outcome, mengapa harus berliku, mengapa outcome dicapai melalui tahapan lebih panjang bila sesungguhnya dapat dilakukan diperpendek.

“Inilah yang kita lakukan melalui upaya refocusing program yang langsung menyentuh sasaran prioritas,” ujarnya.

Presiden Jokowi Mengingatkan Pentingnya Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

Zakat ASN 2,5%
Presiden Jokowi.

Menurut Yusuf Ateh, Presiden Jokowi tidak henti-hentinya mengingatkan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi anggaran, mulai dari optimalisasi metode money follow program, menutup celah untuk terjadinya pemborosan anggaran, serta reorientasi paradigma ASN yang selama ini cenderung berfokus membuat SPJ.

“Arahan Presiden tersebut segera ditindaklanjuti oleh Kementerian PANRB dengan melakukan evaluasi sekaligus identifikasi terhadap program dan kegiatan yang kurang memiliki daya ungkit kemanfaatan yang jelas untuk masyarakat,” jelasnya.

Dengan upaya ini, imbuhnya, pemerintah sangat fokus untuk melakukan langkah-langkah penguatan dan perbaikan kinerja seluruh aparatur dan organisasi pemerintahan, yang praktiknya sudah turun-temurun sejak dahulu.

“Pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi yang terukur untuk membenahi itu, memberikan solusi untuk itu, melalui langkah-langkah asistensi dan evaluasi terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pembenahan dititikberatkan pada upaya refocussing program dan kegiatan yang lebih prioritas sehingga dapat memberi dampak dan kemanfaatan langsung terhadap masyarakat,” tutur Yusuf.

Diungkapkan Yusuf, bahwa pada tahun 2017, upaya yang berkelanjutan ini juga berhasil melakukan efisiensi terhadap anggaran senilai 41,15 Triliun rupiah, lalu direfocusing untuk hal yang lebih prioritas.

Ini awalnya, dan dengan dampak yang cukup signifikan ini, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah juga menjadi semakin semangat untuk melakukan pembenahan anggaran. Di tahun 2018, tercatat senilai 65,1 Triliun rupiah kembali berhasil diefisiensikan.

“Kami semua bersemangat atas capaian yang positif ini, dan yang lebih signifikan updgrade kemampuan para Aparatur Negara sampai di daerah, semakin mumpuni dan efektif dalam menjalankan roda pemerintahan, karena asistensi Kementerian RB memberikan dampak yang snow-balling, meluaskan knowledge learning, dan jika ini semakin meluas kita yakin pemerintahan akan semakin menunjukkan kinerja yang berkelas dunia, sebagaimana target capaian Grand Desain Reformasi Birokrasi di penghujung 2024 nanti,” pungkas Yusuf.

Ingin mengabarkan peristiwa atau menulis opini? Silahkan tulis di kanal WARGA SERUJI dengan klik link ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BERITA TERBARU

spot_img

TERPOPULER

close