Presiden Diminta Ambil Alih Kasus Pencemaran Laut Timor

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi diminta segera mengambilalih urusan kasus pencemaran Laut Timor karena dicurigai ada motif politik yang menghambat proses penyelesaiannya, sehingga tragedi kemanusiaan yang terjadi pada Agustus 2009, terkesan jalan di tempat.

“Kami patut mencurigai mantan Deputy I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno sebagai pejabat negara yang berkontribusi dalam upaya menghambat proses penyelesaian kasus pencemaran Laut Timor,” kata Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Pencemaran Laut Timor Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang, Sabtu (28/4).

Menurut Tanoni, pencemaran Laut Timor akibat meledaknya anjungan minyak Montara pada 21 Agustus 2009 itu, sebenarnya sudah selesai secara menyeluruh dan komprehensip pada 2017.

Namun, kata dia, Arif Havas Oegroseno yang kini menjadi Dubes RI untuk Jerman itu, malah menggiringnya ke ranah hukum dengan menggugat pihak perusahaan pencemar PTT Exploration and Production (PTTEP) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tetapi, gugatan tersebut akhirnya dicabut kembali oleh Pemerintah RI karena salah mencantumkan nama para penggugat, yang kemudian menimbulkan tanda tanya besar banyak pihak, apakah pencantuman nama itu dilakukan dengan sengaja atau tidak.

Havas Oegroseno juga menolak berkolaborasi dan terkesan memarjinalkan rakyat dan Pemerintah NTT dengan mengadakan pertemuan 23 Maret 2018 secara diam-diam dengan CEO PTTEP (Public Company) Pty.Ltd di Jakarta untuk membahas pemberian CSR dari perusahaan pencemar tersebut.

Havas Oegroseno, kata Tanoni, kemudian mengirim stafnya Basilio Dias Araujo ke Kupang dan Rote bersama dua orang petinggi dari PTTEP Indonesia pada 20 April 2018 untuk meyakinkan pejabat pemerintah di daerah tentang pentingnya rakyat menerima CSR dari PTTEP.

Namun, rakyat korban pencemaran Laut Timor di kedua daerah tersebut, membatalkan pertemuan tersebut pada 21 April 2018 dengan sebuah tim yang mengenakan seragam dari Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Lingkungan Hidup RI.

Ia mengatakan pertemuan tanpa mengikutsertakan semua stakeholders termasuk rakyat korban pencemaran patut dicurigai sebagai sebuah bentuk konspirasi tingkat tinggi untuk mengorbankan rakyat pesisir Nusa Tenggara Timur yang sudah sembilan tahun menderita akibat pencemaran minyak yang maha dahsyat itu.

“Atas dasar itu, kami mohon kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil alih kasus pencemaran Laut Timor tersebut guna mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah sembilan tahun lamanya hidup dalam ketidakpastian,” kata Tanoni Dalam pandangannya, Tanoni melihat hal yang paling berbahaya dan nyata dari tindakan Havas Oegroseno adalah mengeleminir “Montara Task Force” bentukan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, kemudian membenturkannya dengan pemerintah dan para pihak yang bertanggungjawab dalam kasus pencemaran tersebut. Padahal, kata Tanoni, Montara Task Force hanya diberi tugas untuk memonitor, mencermati dan berdialog dengan semua pihak terkait dengan kasus tumpahan minyak Montara itu.

Montara Task Force ini dibentuk secara resmi dalam sebuah kesepakatan rapat koordinasi terbuka pada tanggal 15 Agustus 2017 yang dipimpin langsung oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, namun dengan kuasanya, Havas Oegroseno mengeliminir Montara Task Force tersebut.

Montara Task Force telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan cepat sejak September 2017 dengan menghasilkan antara lain kesediaan Pemerintah Australia mengadakan pertemuan secara berkala guna mempercepat penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara.

“Pemerintah Australia berpandangan dan mengakui eksistensi Montara Task Force yang merepresentasikan seluruh stakeholders yang ada, sebagai perwakilan resmi suara Indonesia dalam kasus Montara,” kata Tanoni. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER