Syariah, Perda Syariah dan Negara

Oleh: Azyumardi Azra, CBE
Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?

SERUJI.CO.ID – Tulisan Denny JA, yang beredar di media sosial, secara tak langsung telah mengangkat kembali wacana tentang hubungan agama dan negara. Tulisan Denny JA yang berjudul “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” itu berkaitan dengan gagasan penerapan Syariah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Subyek tentang hubungan antara Islam, syariah dan negara—khususnya negara yang menerapkan prinsip “sekulerisme”—tidak ragu lagi merupakan salah satu tema diskusi dan perdebatan yang sengit, tidak hanya di antara para pemikir, cendekiawan Muslim dan ulama, tetapi juga di kalangan parpol dan politisi Muslim.

Perdebatan ini bisa dipastikan bakal terus berlangsung karena masih berlanjutnya ketegangan dan kontestasi di antara sebagian Muslim yang “syariah-oriented” dengan negara.

Sekedar mengingatkan, pada dasarnya ada dua aliran mengenai subyek ini; mereka yang menolak negara Islam atau integrasi resmi Islam ke dalam negara—dan dengan demikian menolak adopsi dan penerapan syariah oleh negara. Pada pihak lain, ada mereka yang menuntut amalgamasi Islam ke dalam negara dan kekuasaan politik, yang memungkinkan penerapan syariah.

Bagi kelompok kedua, pola hubungan seperti itu memungkinkan penerapan syariah dengan menggunakan negara. Menurut argumen mereka, tanpa otoritas dan kekuasan negara, penerapan syariah tidak akan efektif.

Bagi mereka, penerapan syariah merupakan cara satu-satunya bagi pemecahan berbagai masalah yang dihadapi negara-negara Muslim—termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kelompok ini berusaha melakukan berbagai upaya agar negara dapat secara resmi mengadopsi syariah.

Negosiasi Syariah

Dalam konteks perdebatan itu, sangat menarik membaca kembali buku guru besar Emory University, Atlanta, Abdullahi Ahmed an-Naim, Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah (Bandung: Mizan, 2007). An-Naim dalam beberapa kesempatan menjadi visiting fellow di Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN pada awal dasawarsa 2000.

Dia melakukan penelitian tentang Indonesia, khususnya tentang aspek-aspek hukumnya. Oleh karena itu, tidak heran jika an-Naim menerbitkan edisi bahasa Indonesia Islam dan Negara Sekular secara simultan dengan edisi Inggris, berbarengan diskusi dengan pengarangnya, yang diselenggarakan CSRC UIN Jakarta.

Tujuan utama buku ini, menurut an-Naim, adalah mempromosikan masa depan syariah sebagai sistem normatif Islam di kalangan umat Muslimin, tetapi bukan melalui penerapan prinsip-prinsipnya secara paksa oleh kekuatan negara. Hal ini karena dipandang dari sifat dan tujuannya, syariah hanya bisa dijalankan secara sukarela oleh para penganutnya.

Sebaliknya, prinsip-prinsip syariah kehilangan otoritas dan nilai agamanya apabila dipaksakan negara. Karena itu, pemisahan Islam dan negara secara kelembagaan sangat perlu agar syariah bisa berperan positif dan mencerahkan bagi umat Islam.

Pendapat ini disebut an-Naim sebagai “netralitas negara terhadap agama.” Lebih jauh an-Naim berargumen, syariah memiliki masa depan yang cerah dalam kehidupan publik masyarakat Islam, karena dapat berperan dalam menyiapkan anak-anak untuk hidup beragama, bermasyarakat; membina lembaga dan hubungan sosial.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close