Syariah, Perda Syariah dan Negara

Oleh: Azyumardi Azra, CBE
Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?

SERUJI.CO.ID – Tulisan Denny JA, yang beredar di media sosial, secara tak langsung telah mengangkat kembali wacana tentang hubungan agama dan negara. Tulisan Denny JA yang berjudul “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” itu berkaitan dengan gagasan penerapan Syariah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Subyek tentang hubungan antara Islam, syariah dan negara—khususnya negara yang menerapkan prinsip “sekulerisme”—tidak ragu lagi merupakan salah satu tema diskusi dan perdebatan yang sengit, tidak hanya di antara para pemikir, cendekiawan Muslim dan ulama, tetapi juga di kalangan parpol dan politisi Muslim.

Perdebatan ini bisa dipastikan bakal terus berlangsung karena masih berlanjutnya ketegangan dan kontestasi di antara sebagian Muslim yang “syariah-oriented” dengan negara.

Sekedar mengingatkan, pada dasarnya ada dua aliran mengenai subyek ini; mereka yang menolak negara Islam atau integrasi resmi Islam ke dalam negara—dan dengan demikian menolak adopsi dan penerapan syariah oleh negara. Pada pihak lain, ada mereka yang menuntut amalgamasi Islam ke dalam negara dan kekuasaan politik, yang memungkinkan penerapan syariah.


Bagi kelompok kedua, pola hubungan seperti itu memungkinkan penerapan syariah dengan menggunakan negara. Menurut argumen mereka, tanpa otoritas dan kekuasan negara, penerapan syariah tidak akan efektif.

Bagi mereka, penerapan syariah merupakan cara satu-satunya bagi pemecahan berbagai masalah yang dihadapi negara-negara Muslim—termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kelompok ini berusaha melakukan berbagai upaya agar negara dapat secara resmi mengadopsi syariah.

Negosiasi Syariah

Dalam konteks perdebatan itu, sangat menarik membaca kembali buku guru besar Emory University, Atlanta, Abdullahi Ahmed an-Naim, Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah (Bandung: Mizan, 2007). An-Naim dalam beberapa kesempatan menjadi visiting fellow di Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN pada awal dasawarsa 2000.

Dia melakukan penelitian tentang Indonesia, khususnya tentang aspek-aspek hukumnya. Oleh karena itu, tidak heran jika an-Naim menerbitkan edisi bahasa Indonesia Islam dan Negara Sekular secara simultan dengan edisi Inggris, berbarengan diskusi dengan pengarangnya, yang diselenggarakan CSRC UIN Jakarta.

Tujuan utama buku ini, menurut an-Naim, adalah mempromosikan masa depan syariah sebagai sistem normatif Islam di kalangan umat Muslimin, tetapi bukan melalui penerapan prinsip-prinsipnya secara paksa oleh kekuatan negara. Hal ini karena dipandang dari sifat dan tujuannya, syariah hanya bisa dijalankan secara sukarela oleh para penganutnya.

Sebaliknya, prinsip-prinsip syariah kehilangan otoritas dan nilai agamanya apabila dipaksakan negara. Karena itu, pemisahan Islam dan negara secara kelembagaan sangat perlu agar syariah bisa berperan positif dan mencerahkan bagi umat Islam.

Pendapat ini disebut an-Naim sebagai “netralitas negara terhadap agama.” Lebih jauh an-Naim berargumen, syariah memiliki masa depan yang cerah dalam kehidupan publik masyarakat Islam, karena dapat berperan dalam menyiapkan anak-anak untuk hidup beragama, bermasyarakat; membina lembaga dan hubungan sosial.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi