Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Kota Singkawang Dipublikasikan

SINGKAWANG, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Singkawang menggelar publikasi dan sosialisasi hasil pengawasan tahapan Pemilu baik Pilpres maupun Pileg tahun 2019.

“Dalam kegiatan ini pihaknya mengumpulkan partai politik dan meminta kepada TNI-Polri serta Pemkot untuk memberikan arahan berkenaan dengan kegiatan kepemiluan yang sudah dilaksanakan di Kota Singkawang,” kata Ketua Bawaslu Singkawang, Zulita di Singkawang, Kamis (23/5).

Ia mengatakan, secara umum pelaksanaan Pemilu 2019 di Singkawang sudah cukup baik, yang artinya tidak ada pelanggaran yang dianggap krusial yang bisa membuat suasana Singkawang tidak kondusif. “Ternyata setelah kita evaluasi kondisi Singkawang sangat kondusif,” ujar dia.

Meski demikian, tentunya dalam setiap tahapan Pemilu ada dugaan pelanggaran baik yang ditemukan langsung petugas Bawaslu maupun yang dilaporkan masyarakat.


“Setelah kita rekap ada sembilan kasus yang dilaporkan, yang mana tujuh dugaan pelanggaran pidana dan dua dugaan pelanggaran administrasi,” ujarnya.

Tapi, dari tujuh dugaan pelanggaran pidana yang dilaporkan ada dua yang tidak pihaknya register. “Sementara lima dugaan yang di register, satu diantaranya putus di Pengadilan Negeri sedangkan empat lainnya tidak memenuhi unsur sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ungkapnya.

Dikarenakan tidak memenuhi unsur, maka empat kasus dugaan pelanggaran pidana terpaksa di hentikan. “Sedangkan yang satu kasus lainnya sudah naik ke Pengadilan Negeri Singkawang dan sudah putus yakni kasus dugaan politik uang,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan yang mewakili Wali Kota Singkawang, Hery Apriyadi, menyambut baik kegiatan yang digelar Bawaslu Singkawang.

BACA JUGA:  Mapolres Lanny Jaya Ditembaki Saat Apel Pagi, Kontak Senjata Tiga Jam

“Karena melalui kegiatan ini masyarakat bisa mengetahui berapa pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilu 2019 berjalan,” katanya.

Kemudian, dari jumlah pelanggaran itu, berapa pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti, berapa pelanggaran yang masuk ke ranah Pengadilan Negeri, berapa pelanggaran yang sudah di putuskan.

Berdasarkan data yang disampaikan Ketua Bawaslu Singkawang, katanya, dari sembilan  dugaan pelanggaran yang disampaikan semuanya sudah diselesaikan.

Disamping itu, dia juga berharap hasil yang disampaikan Bawaslu Singkawang dapat di ekspos para media guna menebarkan keberhasilan Pemerintah Kota Singkawang dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 yang telah berjalan dengan aman dan lancar.

Di sisi lain, penyelenggara pemilu, Pemkot, partai politik dan masyarakat juga diharapkan dapat selalu meningkatkan partisipasi pemilih khususnya di Kota Singkawang.

“Karena pada Pilwako 2017 tingkat partisipasi pemilih hanya 58,4 persen, kemudian di Pilgub 2018 meningkat menjadi 62 persen dan pada Pemilu 2019 terus meningkat menjadi 71-72 persen,” ujarnya.

Melalui peningkatan partisipasi pemilih yang terus meningkat di Kota Singkawang, tentunya menggambarkan bahwa Singkawang sebagai kota pariwisata dengan slogan “Singkawang Hebat 2022” sudah bisa dibuktikan termasuk dengan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Singkawang.

“Untuk itu atas nama Pemkot Singkawang mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, TNI-Polri dan semua pihak yang telah mensukseskan kegiatan Pemilu 2019 di Kota Singkawang,” ungkapnya.

Kegiatan ini dihadiri seluruh Partai Politik yang menjadi peserta Pemilu 2019 di Kota Singkawang dan Ketua JPPR Kota Singkawang.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Disabilitas Mental dan Pemilu

Ketika Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa KPU mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau sakit jiwa, muncul pertanyaan penderita penyakit jiwa mana yang diberikan hak untuk memilih?

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi