Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di DKI Jakarta Berpotensi Tidak Selesai 17 Hari

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Proses rekapitulasi suara hitung hasil Pemilu 2019 tingkat kecamatan di wilayah DKI Jakarta berpotensi tidak selesai dalam 17 hari sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7/2019, yakni dari 18 April sampai 4 Mei.

Anggota KPU DKI Jakarta, Nurdin, di Jakarta, Jumat (26/4), mengatakan, hingga saat ini rekap suara di seluruh kecamatan rata-rata berkisar antara 40 hingga 50 persen.

“Berpotensi tidak selesai 17 hari, bisa jadi,” kata Nurdin.

Menurut Nurdin, hasil perhitungan KPU DKI Jakarta satu hari baru selesai rekap tujuh sampai delapan TPS. Sementara simulasi KPU RI satu jam bisa satu TPS sehingga dalam waktu 10 jam bisa selesai 10 TPS.


Hingga saat ini proses rekap kecamatan baru selesai 40 sampai 50 persen. Hanya di Kepulauan Seribu telah selesai sampai 90 persen.

Untuk mengantisipasi potensi tertunda tersebut, KPU DKI Jakarta telah berkirim surat kepada KPU RI meminta petunjuk untuk langkah selanjutnya. Ada dua alternatif yang diusulkan oleh komisioner, yakni menambah jumlah paralel di kecamatan atau menambah hari penghitungan.

Dalam Peraturan KPU Nomor 7/2019 diatur masa rekap tingkat kecamatan selama 17 hari terhitung dari 18 April 2019 hingga 4 Mei 2019. Tersisa waktu delapan hari bagi petugas PKK untuk menuntaskan rekap sampai 4 Mei 2019.

BACA JUGA:  Ustadz Tengku Zulkarnain Dipolisikan Jokowi Mania soal Hoaks Surat Suara Tercoblos

Nurdin mengatakan ada beberapa kendala yang dihadapi selain kendala teknis terkait akurasi data yang diterima oleh PPK dari PPS, terjadi perbedaan antara formulir C1 plano dengan salinan, juga karena banyaknya jumlah TPS di sejumlah kecamatan di DKI Jakarta.

Dia mengatakan ada dua kecamatan, yakni Cengkareng (Jakarta Barat) dan Cakung (Jakarta Timur) yang memiliki TPS dengan jumlah terbanyak, yakni 1.400 TPS dari 29.063 TPS se-DKI Jakarta. Jika dibandingkan dengan wilayah lain, rata-rata punya sekitar 500-600 TPS dalam satu kecamatan.

“Di wilayah lain satu kecamatan itu paling tinggi cuma 500 TPS,” katanya.

Nurdin mengatakan banyak data yang harus dibongkar di tingkat kecamatan yang menyebabkan proses rekap berjalan lambat. Data dibongkar ini karena ada kendala kesalahan tulis.

“Misalnya terjadi perbedaan antara C1 plano dengan salinan. Saya kira tidak ada faktor sengaja,” kata Nurdin.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi