33 TPS di Banten Menggelar Pemungutan Suara Ulang

LEBAK, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten, menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 33 Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena terdapat berbagai variasi pelanggaran.

“Dari 33 TPS itu dilaksanakan PSU dalam waktu 10 hari setelah pemilihan umum (Pemilu) sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Ali Firdaus, Komisioner Bawaslu Provinsi Banten di Lebak, Kamis (25/4).

Ali mengatakan, sebagian TPS di Banten sudah dilaksanakan PSU oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), termasuk empat TPS di Kabupaten Lebak yang direkomendasikan Bawaslu.

Keempat TPS itu antara lain TPS 13 Desa Keong, Kecamatan Cibadak untuk pencoblosan calon anggota DPD RI, DPRD kabupaten dan provinsi. TPS 9 Desa Bojong Sae, Kecamatan Cibadak dan TPS 13 Kelurahan Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung pencoblosan capres.

Sedangkan, TPS 4 Desa Sindang Wangi, Kecamatan Muncang, pencoblosan capres, legislatif mulai DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD dan lambang partai politik. “Semua pelaksanaan PSU itu berjalan lancar dan tertib,” katanya.

Menurut dia, pelaksanaan PSU di 33 TPS tersebut dan tidak tertutup kemungkinan jumlahnya bertambah.

Saat ini, pihaknya belum menerima laporan dari petugas pengawas.

Permasalahan PSU itu, kata dia, akibat adanya pelanggaran dan tidak sesuai aturan KPU.
Mereka petugas pengawas tengah melakukan pemeriksaan bentuk pelanggaran yang terjadi di TPS.

“Kami berharap PPK bisa secepatnya melaksanakan PSU, karena diberikan tenggang 10 hari setelah pemungutan suara serentak,” ujarnya menjelaskan.

Ali menyebutkan, saat ini, jumlah pelaku kecurangan pemilu di Provinsi Banten tercatat tiga kasus antara lain dua kasus pidana pemilu dan satu kasus politik uang.

Para pelaku tersebut menjalani pemeriksaan melalui sentra penegakan hukum terpadu atau Gakumdu.

Apabila, pelaku itu terlibat pelanggaran hukum pemilu maka akan diproses secara hukum dan dilanjutkan hingga Pengadilan Negeri.

“Kami berharap pelaku pidana pemilu dan politik uang diproses secara hukum,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Potret Pengelolaan BUMN: Prinsip GCG vs Managemen “Koncoisme”

Fenomena pengelolaan BUMN dan BUMD yang tidak mengindahkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG sangat potensial membawa kerugian dan kebangkrutan terhadap perusahaan BUMN dan BUMD yang bersangkutan.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER