33 TPS di Banten Menggelar Pemungutan Suara Ulang

LEBAK, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten, menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 33 Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena terdapat berbagai variasi pelanggaran.

“Dari 33 TPS itu dilaksanakan PSU dalam waktu 10 hari setelah pemilihan umum (Pemilu) sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Ali Firdaus, Komisioner Bawaslu Provinsi Banten di Lebak, Kamis (25/4).

Ali mengatakan, sebagian TPS di Banten sudah dilaksanakan PSU oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), termasuk empat TPS di Kabupaten Lebak yang direkomendasikan Bawaslu.

Keempat TPS itu antara lain TPS 13 Desa Keong, Kecamatan Cibadak untuk pencoblosan calon anggota DPD RI, DPRD kabupaten dan provinsi. TPS 9 Desa Bojong Sae, Kecamatan Cibadak dan TPS 13 Kelurahan Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung pencoblosan capres.


Sedangkan, TPS 4 Desa Sindang Wangi, Kecamatan Muncang, pencoblosan capres, legislatif mulai DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD dan lambang partai politik. “Semua pelaksanaan PSU itu berjalan lancar dan tertib,” katanya.

BACA JUGA:  Sandiaga Minta SKPD Cepat Atasi Banjir DKI

Menurut dia, pelaksanaan PSU di 33 TPS tersebut dan tidak tertutup kemungkinan jumlahnya bertambah.

Saat ini, pihaknya belum menerima laporan dari petugas pengawas.

Permasalahan PSU itu, kata dia, akibat adanya pelanggaran dan tidak sesuai aturan KPU.
Mereka petugas pengawas tengah melakukan pemeriksaan bentuk pelanggaran yang terjadi di TPS.

“Kami berharap PPK bisa secepatnya melaksanakan PSU, karena diberikan tenggang 10 hari setelah pemungutan suara serentak,” ujarnya menjelaskan.

Ali menyebutkan, saat ini, jumlah pelaku kecurangan pemilu di Provinsi Banten tercatat tiga kasus antara lain dua kasus pidana pemilu dan satu kasus politik uang.

Para pelaku tersebut menjalani pemeriksaan melalui sentra penegakan hukum terpadu atau Gakumdu.

Apabila, pelaku itu terlibat pelanggaran hukum pemilu maka akan diproses secara hukum dan dilanjutkan hingga Pengadilan Negeri.

“Kami berharap pelaku pidana pemilu dan politik uang diproses secara hukum,” katanya.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi