33 TPS di Banten Menggelar Pemungutan Suara Ulang

LEBAK, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten, menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 33 Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena terdapat berbagai variasi pelanggaran.

“Dari 33 TPS itu dilaksanakan PSU dalam waktu 10 hari setelah pemilihan umum (Pemilu) sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Ali Firdaus, Komisioner Bawaslu Provinsi Banten di Lebak, Kamis (25/4).

Ali mengatakan, sebagian TPS di Banten sudah dilaksanakan PSU oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), termasuk empat TPS di Kabupaten Lebak yang direkomendasikan Bawaslu.

Keempat TPS itu antara lain TPS 13 Desa Keong, Kecamatan Cibadak untuk pencoblosan calon anggota DPD RI, DPRD kabupaten dan provinsi. TPS 9 Desa Bojong Sae, Kecamatan Cibadak dan TPS 13 Kelurahan Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung pencoblosan capres.

Sedangkan, TPS 4 Desa Sindang Wangi, Kecamatan Muncang, pencoblosan capres, legislatif mulai DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD dan lambang partai politik. “Semua pelaksanaan PSU itu berjalan lancar dan tertib,” katanya.

Menurut dia, pelaksanaan PSU di 33 TPS tersebut dan tidak tertutup kemungkinan jumlahnya bertambah.

Saat ini, pihaknya belum menerima laporan dari petugas pengawas.

Permasalahan PSU itu, kata dia, akibat adanya pelanggaran dan tidak sesuai aturan KPU.
Mereka petugas pengawas tengah melakukan pemeriksaan bentuk pelanggaran yang terjadi di TPS.

“Kami berharap PPK bisa secepatnya melaksanakan PSU, karena diberikan tenggang 10 hari setelah pemungutan suara serentak,” ujarnya menjelaskan.

Ali menyebutkan, saat ini, jumlah pelaku kecurangan pemilu di Provinsi Banten tercatat tiga kasus antara lain dua kasus pidana pemilu dan satu kasus politik uang.

Para pelaku tersebut menjalani pemeriksaan melalui sentra penegakan hukum terpadu atau Gakumdu.

Apabila, pelaku itu terlibat pelanggaran hukum pemilu maka akan diproses secara hukum dan dilanjutkan hingga Pengadilan Negeri.

“Kami berharap pelaku pidana pemilu dan politik uang diproses secara hukum,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.

Kemcer Di Curug Cipeteuy