Petugas KPPS NTB Yang Meninggal Bertambah Menjadi Enam Orang


MATARAM, SERUJI.CO.ID – Jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019 atau para pejuang demokrasi yang meninggal dunia di Nusa Tenggara Barat (NTB) kini bertambah menjadi enam orang.

Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya saat dihubungi di Mataram, Kamis (2/5), mengungkapkan para petugas yang meninggal tersebut karena sakit akibat diduga kelelahan selama proses pemilu berlangsung.

“Ya di NTB ada enam orang yang meninggal dunia,” ujarnya.

Ansori menyebutkan, para petugas KPPS yang meninggal itu, di antaranya Sanapiah Amin berusia 50 tahun yang menjabat Ketua KPPS 6 Jotang Beru Empang, Sumbawa. Sanapiah tercatat meninggal pada tanggal 22 April 2019.

Selanjutnya, Suriansyah anggota KPPS Desa Hu’u, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, meninggal 24 April pukul 13.00 WITA di rumah, akibat kelelahan menjalankan tugas. Jupri anggota KPPS, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, meninggal 23 April pukul 13.30 WITA di Puskesmas Pemenang, akibat sakit karena kelelahan setelah pencoblosan sampai proses penghitungan suara.

Kemudian, Syamsuddin anggota KPPS Desa Langan, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, meninggal akibat kelelahan setelah mengikuti rapat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 18 April 2019.

“Di bawa ke Puskesmas Kecamatan Lopok, setelah itu di rujuk ke RSUP di Mataram, meninggal di Mataram 28 April pukul 09.00 WITA,” ungkapnya.

Selanjutnya, Yogi Andriawan Ketua KPPS, TPS 9 Dusun Baru Kecamatan Alas dan Miskaryadi anggota TPS, Desa Batukute, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, meninggal 29 Maret 2019 pukul 06.00 WITA di rumah sakit, diduga kelelahan saat menjalankan tugas.

“Selain meninggal terdapat 237 petugas KPPS yang jatuh sakit,” terangnya.

Menurut Ansori, KPU RI sedang melakukan proses administrasi keuangan di pusat agar keluarga petugas KPPS yang ditinggalkan bisa mendapatkan dana santunan dari pemerintah.

Namun, dana santunan tersebut akan diberikan melalui anggaran KPU karena Menteri Keuangan hanya menerbitkan batasan maksimal jumlah santunan, tanpa mengalokasikan tambahan anggaran kepada KPU.

“KPU sedang menyisir anggaran untuk mengalokasikannya kepada para penyelenggara yang mendapat musibah. Namun, kita sama-sama berharap, semoga KPU RI bisa menyelesaikan ini sesegera mungkin. Kepada keluarga ahli waris, kami berharap bisa bersabar menunggu kebijakan dan turunnya dana dari pusat,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Serangan Jantung, Tidak Hanya Disebabkan Oleh Kolesterol

Kolesterol yang tinggi memang penting sebagai faktor risiko, penyebab serangan jantung, tapi perlu diketahui bahwa kolesterol tidak berdiri sendiri, ada faktor risiko lain.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close