Antisipasi Gesekan Pendukung di Pilpres 2019, Fahira: Aparat Hukum Harus Lebih Responsif

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Komite I DPD RI yang membidangi persoalan politik, hukum, HAM dan ketertiban umum, Fahira Idris mengungkapkan, gesekan sekecil apapun menjelang hari H pencoblosan harus diwaspadai dan diantisipasi.

Jalur hukum, katanya, adalah satu-satunya cara agar gesekan yang sudah terjadi, tidak meruncing dan meluas atau menjalar ke tempat lain.

“Setiap ada gesekan antar pendukung, hukum harus hadir. Aparat penegak hukum dan pengawas pemilu harus lebih responsif. Siapapun yang bersalah harus dihadapkan di muka hukum. Ini penting sebagai sikap tegas bahwa tidak ada toleransi bagi mereka yang melanggar hukum selama masa kampanye ini berlangsung,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/4).

Menurut Fahira, kontestasi Pemilu 2019, terutama pilpres yang hanya diikuti dua pasang calon sangat berpotensi melahirkan berbagai gesekan di lapangan. Ini karena konsentrasi massa hanya terpaku kepada dua kekuatan yang sedang berkompetisi.

“Sedikit saja provokasi dari orang-orang tidak bertanggungjawab, akan mengganggu jalannya pemungutan suara dan jika ini terjadi akan merugikan Indonesia sebagai sebuah bangsa,” katanya.

Untuk menghadapi situasi seperti ini, imbuh Fahira, penegakkan hukum yang adil adalah satu-satunya cara menjaga negeri ini.

“Hadapkan mereka yang memicu gesekan menjelang pemilu ini ke muka hukum tanpa terkecuali. Ini penting agar rasa keadilan di masyarakat terjaga dan menjadi peringatan keras bahwa hukum akan mengejar siapa saja oknum yang menjadikan kekerasan sebagai jawaban dari perbedaan pilihan politik. Dengan begini, gesekan tidak akan meluas karena hukum tegas,” tukas Fahira.

Semua pihak, terutama para elit-elit politik, lanjut Fahira, juga harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan provokatif dan menebarkan narasi-narasi ketakutan di tengah-tengah masyarakat.

“Diakhir masih kampanye ini harusnya yang lebih banyak beradu itu gagasan, bukan yang lain. Bicaralah soal perbaikan ekonomi dan nasib rakyat, bukan bicara kamilah Pancasila, sementara yang lain tidak, karena narasi seperti itu memecah belah” pungkas Senator Jakarta ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana

Karena itu, term NKRI Bersyariah, itu sejatinya bid’ah; tidak ada presedennya dalam sejarah Islam alias mengada-ada. Sesuatu yang bid’ah semestinya dijauhi oleh para pengikut Rasulullah Saw. Apalagi jika istilah ini diniatkan untuk hajat politik yang pragmatis.

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close