Antisipasi Gesekan Pendukung di Pilpres 2019, Fahira: Aparat Hukum Harus Lebih Responsif

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Komite I DPD RI yang membidangi persoalan politik, hukum, HAM dan ketertiban umum, Fahira Idris mengungkapkan, gesekan sekecil apapun menjelang hari H pencoblosan harus diwaspadai dan diantisipasi.

Jalur hukum, katanya, adalah satu-satunya cara agar gesekan yang sudah terjadi, tidak meruncing dan meluas atau menjalar ke tempat lain.

“Setiap ada gesekan antar pendukung, hukum harus hadir. Aparat penegak hukum dan pengawas pemilu harus lebih responsif. Siapapun yang bersalah harus dihadapkan di muka hukum. Ini penting sebagai sikap tegas bahwa tidak ada toleransi bagi mereka yang melanggar hukum selama masa kampanye ini berlangsung,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/4).

Menurut Fahira, kontestasi Pemilu 2019, terutama pilpres yang hanya diikuti dua pasang calon sangat berpotensi melahirkan berbagai gesekan di lapangan. Ini karena konsentrasi massa hanya terpaku kepada dua kekuatan yang sedang berkompetisi.

“Sedikit saja provokasi dari orang-orang tidak bertanggungjawab, akan mengganggu jalannya pemungutan suara dan jika ini terjadi akan merugikan Indonesia sebagai sebuah bangsa,” katanya.

Untuk menghadapi situasi seperti ini, imbuh Fahira, penegakkan hukum yang adil adalah satu-satunya cara menjaga negeri ini.

“Hadapkan mereka yang memicu gesekan menjelang pemilu ini ke muka hukum tanpa terkecuali. Ini penting agar rasa keadilan di masyarakat terjaga dan menjadi peringatan keras bahwa hukum akan mengejar siapa saja oknum yang menjadikan kekerasan sebagai jawaban dari perbedaan pilihan politik. Dengan begini, gesekan tidak akan meluas karena hukum tegas,” tukas Fahira.

Semua pihak, terutama para elit-elit politik, lanjut Fahira, juga harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan provokatif dan menebarkan narasi-narasi ketakutan di tengah-tengah masyarakat.

“Diakhir masih kampanye ini harusnya yang lebih banyak beradu itu gagasan, bukan yang lain. Bicaralah soal perbaikan ekonomi dan nasib rakyat, bukan bicara kamilah Pancasila, sementara yang lain tidak, karena narasi seperti itu memecah belah” pungkas Senator Jakarta ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.