Romi: PPP Ingin Wujudkan NKRI Bersyariah Lewat UU dan Perda

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menegaskan komitmen partainya untuk memperjuangkan pembentukan undang-undang yang bernuansa syariah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Tujuan PPP dalam bahasa yang singkat adalah NKRI bersyariah. Dalam bahasa yang sangat singkat itu bukan berarti kita ingin mengubah republik ini menjadi khilafah, tapi memastikan syariat-syariat yang diperlukan oleh umat Islam dituangkan menjadi Undang-undang dan Perda,” kata Romahurmuziy dalam acara Harlah Ke-46 PPP di DPP PPP, Jakarta Pusat, Ahad (6/1) malam.

Pria yang akrab disapa Romi itu menjelaskan bahwa tujuan PPP tersebut sesuai dengan Pancasila, khususnya sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Tujuan PPP itu termasuk konsekuensi sejarah yang harus dijalankan,” jelasnya.

Baca juga: Romahurmuziy Optimis PPP Akan Raih Tiga Besar Dalam Pemilu 2019

Cita-cita tersebut direalisasikan dengan cara memperjuangkan lahirnya undang-undang dan peraturan daerah bernuansa syariah.

“Undang-undang tersebut tentu saja tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterapkan saat ini,” ujarnya.

Romi menganggap pihak yang tidak setuju dengan undang-undang bernuansa syariah sama dengan mengabaikan sejarah.

“PPP menolak setiap gagasan dilarangnya undang-undang dan perda bernuansa syariah karena gagasan tersebut sama dengan mengingkari sejarah terbentuknya NKRI dan terbukti mudarat-nya lebih besar,” kata Romi.

Baca juga: Grace Natalie Tolak Perda Syariah, PPP: Sikap Politik PSI Lebih Ekstrem dari Kolonial

Sejak berdiri pada 5 Januari 1973, Romi menyebut PPP memiliki andil penting atas lahirnya sejumlah undang-undang syariah yang kini ada.

“Sejak berdirinya, PPP telah menginisiasi lahirnya 22 undang-undang bernuansa syariah,” jelasnya.

Undang-undang bernuansa syariah seperti UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, UU No 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang melindungi keberadaan hukum dan tanah-tanah wakaf, dan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

“Saat ini PPP tengah serius menginisiasikan dan mengawal terwujudnya RUU Anti Minuman Keras dan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (PPK),” ujarnya.

Baca juga: Survei: Pemilih PPP Terbelah, Sebanyak 42,5 Persen Berikan Suara ke Prabowo-Sandi

Namun, Romi sadar untuk bisa mencapai tujuan itu semua memerlukan dukungan politik dari partai lainnya. Setidaknya, mereka bisa mendapatkan suara mayoritas.

“Problemnya adalah partai berbasis Islam di DPR saat ini hanya 32 persen atau 176 kursi dari 560 kursi. Itu sudah menjumlahkan PPP, PKB, PKS dan PAN. Itu juga kalau PAN dan PKB mau disebut sebagai partai berbasis Islam,” ujarnya.

Untuk itu, Romi meminta seluruh kadernya bekerja keras selama Pileg 2019. Ia khawatir undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam bisa terjadi di Indonesia jika tidak ada partai di DPR yang memperjuangkannya. Salah satu contohnya adalah undang-undang pernikahan sesama jenis yang saat ini sudah disahkan di beberapa negara.

“Tugas kita bersama sebagai kader PPP untuk bisa menghabiskan tenaga dan sumber daya kita dalam 100 hari ke depan untuk meningkatkan suara PPP. Supaya kita tampil kembali dalam posisi terhormat dalam posisi seperti tahun ‘99 posisi di tahun 2004 dimana kita di urutkan ketiga di DPR RI,” pungkasnya. (SU05)

25 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Al Ghazali dan Dendam Anak-Anak Revolusi

Di masa Orde Baru adalah anak-anak yang bapak/ibunya dibunuh atau dipenjarakan Suharto. Di masa ini mereka adalah anak-anak yang bapaknya dipenjarakan Jokowi karena berbeda pandangan politik.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.