Romi: PPP Ingin Wujudkan NKRI Bersyariah Lewat UU dan Perda

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menegaskan komitmen partainya untuk memperjuangkan pembentukan undang-undang yang bernuansa syariah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Tujuan PPP dalam bahasa yang singkat adalah NKRI bersyariah. Dalam bahasa yang sangat singkat itu bukan berarti kita ingin mengubah republik ini menjadi khilafah, tapi memastikan syariat-syariat yang diperlukan oleh umat Islam dituangkan menjadi Undang-undang dan Perda,” kata Romahurmuziy dalam acara Harlah Ke-46 PPP di DPP PPP, Jakarta Pusat, Ahad (6/1) malam.

Pria yang akrab disapa Romi itu menjelaskan bahwa tujuan PPP tersebut sesuai dengan Pancasila, khususnya sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Tujuan PPP itu termasuk konsekuensi sejarah yang harus dijalankan,” jelasnya.

Baca juga: Romahurmuziy Optimis PPP Akan Raih Tiga Besar Dalam Pemilu 2019

Cita-cita tersebut direalisasikan dengan cara memperjuangkan lahirnya undang-undang dan peraturan daerah bernuansa syariah.

“Undang-undang tersebut tentu saja tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterapkan saat ini,” ujarnya.

Romi menganggap pihak yang tidak setuju dengan undang-undang bernuansa syariah sama dengan mengabaikan sejarah.

“PPP menolak setiap gagasan dilarangnya undang-undang dan perda bernuansa syariah karena gagasan tersebut sama dengan mengingkari sejarah terbentuknya NKRI dan terbukti mudarat-nya lebih besar,” kata Romi.

Baca juga: Grace Natalie Tolak Perda Syariah, PPP: Sikap Politik PSI Lebih Ekstrem dari Kolonial

Sejak berdiri pada 5 Januari 1973, Romi menyebut PPP memiliki andil penting atas lahirnya sejumlah undang-undang syariah yang kini ada.

“Sejak berdirinya, PPP telah menginisiasi lahirnya 22 undang-undang bernuansa syariah,” jelasnya.

Undang-undang bernuansa syariah seperti UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, UU No 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang melindungi keberadaan hukum dan tanah-tanah wakaf, dan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

“Saat ini PPP tengah serius menginisiasikan dan mengawal terwujudnya RUU Anti Minuman Keras dan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (PPK),” ujarnya.

Baca juga: Survei: Pemilih PPP Terbelah, Sebanyak 42,5 Persen Berikan Suara ke Prabowo-Sandi

Namun, Romi sadar untuk bisa mencapai tujuan itu semua memerlukan dukungan politik dari partai lainnya. Setidaknya, mereka bisa mendapatkan suara mayoritas.

“Problemnya adalah partai berbasis Islam di DPR saat ini hanya 32 persen atau 176 kursi dari 560 kursi. Itu sudah menjumlahkan PPP, PKB, PKS dan PAN. Itu juga kalau PAN dan PKB mau disebut sebagai partai berbasis Islam,” ujarnya.

Untuk itu, Romi meminta seluruh kadernya bekerja keras selama Pileg 2019. Ia khawatir undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam bisa terjadi di Indonesia jika tidak ada partai di DPR yang memperjuangkannya. Salah satu contohnya adalah undang-undang pernikahan sesama jenis yang saat ini sudah disahkan di beberapa negara.

“Tugas kita bersama sebagai kader PPP untuk bisa menghabiskan tenaga dan sumber daya kita dalam 100 hari ke depan untuk meningkatkan suara PPP. Supaya kita tampil kembali dalam posisi terhormat dalam posisi seperti tahun ‘99 posisi di tahun 2004 dimana kita di urutkan ketiga di DPR RI,” pungkasnya. (SU05)

25 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Umat Islam Harus Menangkan Pilpres dan Pileg

Mengingat betapa pentingnya momentum Pemilu 17 April 2019, maka umat Islam harus benar-benar berjuang dan mempunyai komitmen untuk dapat memenangkan pertarungan politik baik untuk Pilpres maupun Pileg yaitu memilih calon Paslon Presiden/Wapres serta Caleg yang didukung oleh Partai Politik yang memang punya komitmen berjuang dan keberpihakan untuk kepentingan Umat Islam dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

NKRI Adil dan Beradab

Mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila adalah ahistoris dan tidak logis. Apalagi, faktanya, syariat Islam memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER