Romahurmuziy Optimis PPP Akan Raih Tiga Besar Dalam Pemilu 2019

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menargetkan dapat meraih posisi tiga besar perolehan kursi parlemen pada pemilu legislatif 2019 yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019.

“Itu artinya, perolehan suara PPP harus naik. Pada pemilu legislatif 2014 PPP meraih suara sebanyak 8,157 juta dari target 12 juta suara. Pada pemilu 2019, PPP menargetkan 15 juta suara,” kata Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy, saat menyampaikan pidato pada acara Istighosah dan Doa Bersama, peringatan Hari Lahir ke-46 PPP, di halaman kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Ahad (6/1) malam.

Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, serta jajaran pengurus DPP PPP.

Menurut Romahurmuziy yang akrab disapa Romy, dengan target perolehan suara tersebut, maka perolehan kursi PPP di DPR RI juga harus meningkat dari 39 kursi menjadi 67 kursi, untuk menjadikan PPP berada pada posisi tiga besar.

“Menjadikan PPP sebagai tiga besar perolehan kursi parlemen, bukanlah impian, karena pada pemilu 1999 dan 2004, PPP masih menduduki urutan ketiga dalam perolehan kursi partai secara nasional,” katanya.

Romy menambahkan, PPP di tingkat kabupaten dan kota, pada pemilu legislatif 2014 sudah berada pada posisi tiga besar, targetnya pada pamilu 2019 adalah sebagai pemenang pemilu di daerahnya masing-masing. “Ini bukan impian, karena dalam politik semuanya serba mungkin,” katanya.

Anggota Komisi III DPR RI menjelaskan, guna mendorong mewujudkan target tiga besar pada pemilu legislatif 2019 adalah terus melakukan konsolidasi organisasi dan kader secara intensif. Struktur PPP, kata dia, harus terus melakukan sinergi dengan kepala daerah terpilih dari hasil usungan PPP pada pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018.

Upaya lainnya yang dilakukan PPP, kata dia, adalah pemilihan putra-putri terbaik bangsa sebagai calon anggota legislatif (caleg) dan memandunya dalam pemenangan berbasis daerah pemilihan (dapil) dengan menggunakan pola kampanye pintar (“smart campaigning”) berdasarkan data perolehan suara pada pemilu sebelumnya. (Ant/SU01)

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.