Survei: Pemerintahan Jokowi Dinilai Anti Islam dan Represif

4
888
alfian tanjung
Ustadz Alfian Tanjung dalam orasinya pada Aksi Bela Islam 55 (ABI 55) di depan Stasiun Gambir, Jakarta, Jum'at, 5/5/2017. (FOTO: Jarot Sumarjono/SERUJI)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – ‎Lembaga Media Survey Nasional (Median) baru-baru ini merilis kondisi terkini Indonesia yang cukup mencengangkan. Meski memiliki pendapat yang berbeda-beda, namun secara spontan 79,4 persen publik menyebutkan kekurangan rezim Presiden Jokowi dibandingkan melihat keberhasilanya.

Yang cukup mengejutkan dari hasil survei tersebut, responden menilai Jokowi adalah  Presiden yang anti Islam dan ulama, 33,3 persen mempercayai hal tersebut. Sedangkan 30,0 persen tidak percaya, sisanya 36,7 persen tidak menjawab.

Dalam survey yang dilakukan pada 14-22 September 2017 menyebutkan, alasan mengapa publik percaya bahwa Jokowi anti Islam, dikarenakan banyak mentersangkakan ulama, seperti Habib Rizieq dan aktivis Islam mendapat score 25,2 persen.

Kemudian mengeluarkan Perppu anti Ormas Islam, 14,2 persen, membubarkan Ormas Islam 9,2 persen, kurang adil terhadap aktivis Islam 6,1 persen, isu PKI 3,4 persen dan terlalu membela Basuki Tjahaja Purnama saat Pilkada DKI 3,2 persen.

Kendati demikian, bagi yang mempercayai bahwa Jokowi tidak anti Islam juga punya alasan tersendiri. Dalam survey ini dipaparkan, publik meyakini Jokowi tidak anti Islam karena partai-partai Islam banyak di koalisi pemerintah mendapat score 19,8 persen, Jokowi merangkul NU (ormas Islam terbesar) 16,5 persen, menindak ulama yang kena kasus diartikan bukan anti Islam 8,5 persen dan ulama yang menebar kebencian pantas ditindak sebesar 6,5 persen.

Isu sensitif keduanya adalah terkait tindakan represif pemerintah. Sebagian besar publik menilai pemeritahan Jokowi represif/otoriter dengan mendapat score 34,6 persen. Namun, sebanyak 34,4 persen tidak percaya.

loading...

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Terkait SP3 Kasus Habib Rizieq, Jokowi: Tidak Ada Intervensi Pemerintah

TANGERANG, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan "chat" berkonten pornografi yang melibatkan...

Kemendagri Dukung Ketegasan Kapolri Menjaga Netralitas Polri di Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menjaga netralitas Pilkada di Maluku. "Tentu kami 'respect' dan mendukung atas...

Bantah Karena Ketidaknetralan, Polri Enggan Jelaskan Alasan Mutasi Wakapolda Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah mutasi jabatan Brigjen Pol Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku akibat ketidaknetralan Hasanuddin dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan...

Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Langsa Pimpin Apel Bersama

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID  - Hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri, Wali Kota Langsa Tgk. Usman Abdullah memimpin apel bersama dalam rangka halal...

Hari Pertama Masuk Kerja, 100 PNS Malah Bolos

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 100 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran 2018 dinyatakan absen. "Dari...