Survei: Pemerintahan Jokowi Dinilai Anti Islam dan Represif

4
744
alfian tanjung
Ustadz Alfian Tanjung dalam orasinya pada Aksi Bela Islam 55 (ABI 55) di depan Stasiun Gambir, Jakarta, Jum'at, 5/5/2017. (FOTO: Jarot Sumarjono/SERUJI)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – ‎Lembaga Media Survey Nasional (Median) baru-baru ini merilis kondisi terkini Indonesia yang cukup mencengangkan. Meski memiliki pendapat yang berbeda-beda, namun secara spontan 79,4 persen publik menyebutkan kekurangan rezim Presiden Jokowi dibandingkan melihat keberhasilanya.

Yang cukup mengejutkan dari hasil survei tersebut, responden menilai Jokowi adalah  Presiden yang anti Islam dan ulama, 33,3 persen mempercayai hal tersebut. Sedangkan 30,0 persen tidak percaya, sisanya 36,7 persen tidak menjawab.

Dalam survey yang dilakukan pada 14-22 September 2017 menyebutkan, alasan mengapa publik percaya bahwa Jokowi anti Islam, dikarenakan banyak mentersangkakan ulama, seperti Habib Rizieq dan aktivis Islam mendapat score 25,2 persen.

Kemudian mengeluarkan Perppu anti Ormas Islam, 14,2 persen, membubarkan Ormas Islam 9,2 persen, kurang adil terhadap aktivis Islam 6,1 persen, isu PKI 3,4 persen dan terlalu membela Basuki Tjahaja Purnama saat Pilkada DKI 3,2 persen.

Kendati demikian, bagi yang mempercayai bahwa Jokowi tidak anti Islam juga punya alasan tersendiri. Dalam survey ini dipaparkan, publik meyakini Jokowi tidak anti Islam karena partai-partai Islam banyak di koalisi pemerintah mendapat score 19,8 persen, Jokowi merangkul NU (ormas Islam terbesar) 16,5 persen, menindak ulama yang kena kasus diartikan bukan anti Islam 8,5 persen dan ulama yang menebar kebencian pantas ditindak sebesar 6,5 persen.

Isu sensitif keduanya adalah terkait tindakan represif pemerintah. Sebagian besar publik menilai pemeritahan Jokowi represif/otoriter dengan mendapat score 34,6 persen. Namun, sebanyak 34,4 persen tidak percaya.

Komentar

BACA JUGA

Ratusan Bangunan Warisan Budaya, Belum Dapat Rekomendasi Cagar Budaya

 KULON PROGO, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 300 bangunan warisan budaya yang tersebar di 12 kecamatan, di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum mendapat rekomendasi...

Gunakan Ijaazah Palsu, KPU Tak Loloskan Kandidat Petahana

SENTANI, SERUJI.CO.ID - Kandidat petahana dalam Pilkada Mimika yakni Eltinus Omaleng yang berpasangan dengan Johanes Rettob, dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pilkada serentak...

Dua Pemukiman Terbakar Akibat Karhutla, Polisi Tindak Tegas Pelaku

PONTIANAK, SERUJI.CO.ID - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen Pol Didi Haryono mengatakan telah memerintahkan seluruh jajaran untuk menangkap pelaku pembakaran lahan dan menindak...

Bawaslu: Kabupaten Badung Rawan Pelanggaran Pilkada Bali

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali menyatakan Kabupaten Badung menjadi daerah yang paling rawan terjadi pelanggaran Pilkada Bali 2018, dibandingan dengan delapan...

Cegah Kenakalan Remaja, Pemkot Berlakukan Jam Malam Pelajar

TERNATE, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) akan memberlakukan jam malam kepada pelajar di daerah ini, untuk mencegah mereka melakukan tindakan...
loading...
Ilustrasi

Sudah Tepatkah Berlomba-lomba Membuka Minimarket Ummat?

Gegap gempita ummat berjamaah mendirikan Koperasi dengan usaha minimarket perlu diapresiasi. Pasalnya telah tumbuh kesadaran bagaimana menumbuhkan ekonomi ummat supaya lebih berdaya di negeri...
IMG20180217143208

Mengenal Istana Kuning di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kotawaringin Barat - Terlintas dalam benak kita sebutan Istana Kuning maka warnanya akan kuning semua. Namun beda dengan Istana Kuning yang berada di tengah...
IMG_20180214_093436_928

Pilkada Calon Tunggal, Demokratiskah?

Pemilihan kepala daerah serentak sudah dalam hitungan bulan lagi.  Harapan akan pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan calon pemimpin daerahnya.  Begitu juga...