Resmikan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Jokowi: Juni Terhubung Hingga Palembang

LAMPUNG, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi berharap ruas tol trans Sumatera dapat segera diselesaikan, dan pada bulan Juni tahun ini sudah tersambung dari Bakauheni hingga ke Palembang.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan salah satu ruas Jalan Tol Trans-Sumatra yang telah selesai dibangun, tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,9 kilometer yang terletak di Provinsi Lampung, Jumat (8/3).

“Kita harapkan nanti Juni tambah lagi sampai ke Palembang. Lebih panjang lagi. Berarti 350 kilometer,” kata Presiden.

Peresmian tol Bakauheni-Terbanggi Besar dilangsungkan di gerbang Tol Natar, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Tol Trans Sumatera Akan Hubungkan Lampung hingga ke Aceh Tahun 2024

Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya ruas tol Bakauheni-Terabnggi Besar, di gerbang Tol Natar, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Jumat (8/3/2019). (foto: Humas Sekpres)

Nantinya jalan tol Trans Sumatra akan menghubungkan Bakauheni atau Lampung dengan Provinsi Aceh. Sebelumnya, Presiden telah melakukan peletakan batu pertama proyek jalan tol Banda Aceh-Sigli yang pada Jumat, 14 Desember 2018, sebagai bagian dari tol Trans Sumatera.

“Ada yang bertanya, kapan kira-kira Lampung sampai ke Aceh ini sambung? Saya jawab 2024 Lampung sampai Aceh akan tersambungkan. Insyaallah akan tersambung,” ucapnya.

Infrastruktur dan Birokrasi Cepat Datangkan Investasi

Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur. (Foto: Istimewa)

Pembangunan ruas jalan tol yang baru saja diresmikan tersebut diharapkan Presiden dapat bermanfaat bagi pengembangan pariwisata setempat sekaligus meningkatkan perekonomian. Investasi juga diperkirakan akan masuk seiring dengan peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung.

“Ini akan men-trigger investasi untuk masuk ke lokasi-lokasi yang berkaitan dan berdekatan dengan tol. Ini yang kita koneksikan. Misalnya di Lampung, Pak Gubernur merancang ada kawasan ekonomi khusus yang menarik, yang memberikan kecepatan, dan fasilitas-fasilitas kepada investor sehingga tertarik masuk ke sini dan membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Menurut Presiden, Provinsi Lampung dapat menjadi percontohan bagi akselerasi perekonomian dan perizinan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hal itu salah satunya ditandai dengan proses pembebasan lahan untuk pembangunan ruas jalan tol tersebut yang berlangsung dengan sangat cepat. Selain itu kecepatan pelayanan birokrasi dan perizinan di wilayah tersebut juga mendukung akselerasi tersebut.

“Misalnya untuk perizinan SIUP. Saya tanya tadi untuk empat kabupaten jawabannya sama: SIUP tidak dipungut biaya dan hanya memakan waktu satu hari,” ucap Presiden.

“Saya tanya lagi untuk IMB. Pak, IMB agak lama. Pikir saya agak lama itu 3 bulan, ternyata IMB selesai ada yang menyampaikan kepada saya 3 hari, ada yang 1 minggu. Itu sudah cepat untuk IMB menurut saya,” imbuhnya.

Kecepatan-kecepatan pelayanan inilah yang apabila disandingkan dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan investasi di suatu daerah. Dengan kemajuan tersebut, Kepala Negara berharap agar Provinsi Lampung mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya.

“Di sini infrastruktur siap dan perizinan cepat. Saya kira akan menarik investasi yang sebanyak-banyaknya dan kita harapkan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang makin banyak di Provinsi Lampung,” tandasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Reuni 212, Aksi Yang Berat Terasa Ringan

Aksi reuni 212 tahun 2018 ini bukan hanya dihadiri oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pemuka lintas agama. Sebuah spirit yang sangat besar pengaruhnya untuk perubahan bangsa ke depan. Ini sebuah bukti lagi, bahwa umat islam bukan pecundang. Umat Islam bukan teroris pemecah belah bangsa, umat islam bukan anti kebhinnekaan .....

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.